Konten dari Pengguna

Gibran Mundur dari Wapres, Bagaimana Proses Penggantiannya Menurut UUD 1945?

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Rendi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Keputusan Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026, menandai babak baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Langkah politik tersebut secara otomatis menciptakan kekosongan pada kursi orang nomor dua di Indonesia dan memicu bergulirnya mekanisme konstitusional untuk mencari penggantinya hingga akhir masa jabatan periode 2024–2029. Sumber gambar ilustrasi:https://share.gemini.google/xpXA3h0Taoiq
zoom-in-whitePerbesar
Keputusan Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026, menandai babak baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Langkah politik tersebut secara otomatis menciptakan kekosongan pada kursi orang nomor dua di Indonesia dan memicu bergulirnya mekanisme konstitusional untuk mencari penggantinya hingga akhir masa jabatan periode 2024–2029. Sumber gambar ilustrasi:https://share.gemini.google/xpXA3h0Taoiq

Peristiwa mundurnya seorang Wakil Presiden di tengah masa jabatan menjadi babak sejarah yang jarang terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah sejak era kemerdekaan, baru Mohammad Hatta yang pernah menanggalkan jabatannya sebagai Wakil Presiden pada tahun 1956. Tujuh dekade kemudian, situasi serupa kembali hadir setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri atas permintaan sendiri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani pun telah mengkonfirmasi kekosongan jabatan tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan surat.

Dinamika ini berawal dari eskalasi hukum dan politik sepanjang tahun 2026, khususnya setelah terbitnya putusan kasasi Mahkamah Agung (Nomor 742 K/TUN/2026) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SLTA milik Gibran dan diikuti pencabutan dokumen oleh kementerian terkait. Tekanan politik semakin meningkat ketika muncul usulan hak menyatakan pendapat di DPR. Meskipun Gibran menegaskan langkahnya murni keputusan pribadi dan bukan karena polemik ijazah, pengunduran diri tersebut secara praktis meredam ketegangan yang berpotensi mengarah pada proses pemakzulan di parlemen.

Untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden, konstitusi Indonesia tidak mengatur penyelenggaraan pemilu ulang, melainkan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari sejak terjadi kekosongan, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Berdasarkan ketentuan konstitusi dan Tata Tertib MPR, proses suksesi ini berjalan melalui beberapa tahap:

Penetapan Kekosongan: Pimpinan MPR mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk memverifikasi surat pengunduran diri serta menetapkan status kekosongan jabatan.

Usulan Dua Nama oleh Presiden: MPR mengirimkan surat permintaan kepada Presiden agar mengajukan dua nama kandidat Wakil Presiden dalam tenggat waktu 14 hari.

Verifikasi Administratif: MPR memeriksa kelengkapan persyaratan konstitusional kedua calon sesuai ketentuan Pasal 6 UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu.

Sidang Paripurna Pemilihan: Dalam kurun waktu maksimal 60 hari sejak kursi kosong—yang dijadwalkan berlangsung pada awal Desember 2026—anggota MPR dari unsur DPR dan DPD memilih satu dari dua kandidat melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara, lalu melantiknya untuk meneruskan sisa masa jabatan.

Dalam kajian hukum tata negara, penerapan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 untuk kasus pengunduran diri Wakil Presiden merupakan pengalaman empiris pertama pasca-amendemen. Pada tahun 1956 saat Mohammad Hatta mundur, kursi Wakil Presiden dibiarkan kosong hingga akhir masa Orde Lama karena pertimbangan situasi politik kala itu. Sementara pada tahun 1998 dan 2001, pergantian terjadi karena Wakil Presiden naik menggantikan Presiden (B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri), bukan karena pengunduran diri mandiri. Secara sistematis, Pasal 8 ayat (2) berada tepat di bawah ayat (1) yang mengatur kondisi ketika Presiden mangkat atau berhenti. Namun, karena UUD 1945 tidak memuat pasal khusus mengenai pengunduran diri Wakil Presiden atas permintaan sendiri, Pasal 8 ayat (2) dipandang sebagai instrumen konstitusional paling logis untuk mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan (vacuum of power).

Proses pengisian jabatan dalam waktu 60 hari ini membawa dua sisi konsekuensi politik dan pemerintahan:

Sisi Positif: Pengunduran diri secara sukarela menghindarkan negara dari krisis konstitusional berkepanjangan akibat proses pemakzulan di parlemen. Pemilihan yang cepat oleh MPR memulihkan kepastian hukum, menjaga legitimasi kabinet, memastikan efektivitas pembagian tugas eksekutif dalam mengawal program strategis nasional, serta memberikan sinyal kepastian hukum bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor.

Sisi Negatif (Risiko): Kewenangan Presiden mengajukan dua nama untuk dipilih MPR berpotensi memicu tarik-menarik kepentingan dan lobi politik antarpartai di parlemen. Selain itu, muncul risiko fraksi internal kabinet atau fenomena "matahari kembar" apabila figur terpilih memiliki ambisi elektoral kuat menjelang Pilpres 2029, serta perdebatan publik mengenai elitisme pemilihan karena tidak melibatkan suara rakyat secara langsung.

Untuk memastikan masa transisi berjalan baik hingga 2029, terdapat tiga langkah strategis yang dapat ditempuh:

Transparansi Kriteria Calon: Presiden menetapkan indikator yang jelas dan objektif dalam menyeleksi dua kandidat, dengan mengutamakan rekam jejak administratif yang bersih, kapasitas teknokratis, serta keselarasan visi kerja tanpa memicu rivalitas internal.

Verifikasi Terbuka oleh MPR: MPR menjalankan pemeriksaan dokumen persyaratan kandidat secara akuntabel dan terbuka kepada publik agar polemik administratif serupa tidak terulang.

Pembenahan Regulasi Kepemiluan: Pemerintah dan DPR menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi untuk memperketat aturan verifikasi syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam revisi Undang-Undang Pemilu mendatang demi menjaga kepastian hukum dan kualitas demokrasi.