Karhutla Bukan Sekadar Kebakaran Hutan, tetapi Ancaman bagi Ekonomi Masyarakat

Setiap kali musim kemarau tiba, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan yang menghantui sejumlah wilayah di Indonesia, terutama Sumatra dan Kalimantan. Hutan terbakar, kabut asap menyelimuti permukiman, dan masyarakat harus menghadapi kondisi udara yang tidak sehat. Namun, ada satu hal yang sering luput dari perhatian: di balik kepulan asap tersebut, ada kehidupan masyarakat yang ikut terdampak. Bagi petani, kebakaran bisa berarti kehilangan hasil panen dan sumber penghasilan. Bagi pedagang kecil, kabut asap dapat mengurangi jumlah pembeli. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari menjadi beban tambahan ketika pendapatan justru menurun. Karena itu, karhutla tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan. Kebakaran juga berkaitan erat dengan perekonomian, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, mengapa kebakaran terus berulang, dan siapa yang harus menanggung kerugian ketika api meluas?

Ketika Kebakaran Menjadi Beban Ekonomi

Besarnya dampak karhutla dapat dilihat dari kerugian yang ditimbulkan. Bank Dunia memperkirakan krisis kebakaran Indonesia pada 2015 menyebabkan kerugian sekitar Rp221 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebakaran bukan masalah kecil yang selesai begitu api berhasil dipadamkan. Kerugian itu muncul melalui berbagai jalur. Lahan pertanian dan perkebunan rusak, kegiatan perdagangan terganggu, transportasi terhambat, dan pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk pemadaman serta penanganan dampak kebakaran. Ketika bandara terganggu akibat jarak pandang yang buruk, misalnya, perjalanan dan kegiatan usaha juga dapat ikut terdampak. Dampak semacam ini memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi tidak dapat dipisahkan. Hutan yang terbakar bukan hanya kehilangan pepohonan, tetapi juga kehilangan fungsi ekonomi dan ekologis yang selama ini mendukung kehidupan masyarakat. Persoalannya menjadi semakin serius ketika kebakaran terjadi berulang kali. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan harus dialihkan untuk menangani bencana. Pada saat yang sama, masyarakat membutuhkan waktu untuk memulihkan penghasilan dan aktivitas ekonominya.

Masyarakat Kecil Menanggung Dampak Langsung

Dampak karhutla paling mudah terlihat dalam kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada lahan dan lingkungan sekitar. Petani yang kebunnya terbakar dapat kehilangan tanaman yang telah dirawat selama bertahun-tahun. Mereka tidak selalu bisa langsung menanam kembali dan memperoleh hasil dalam waktu singkat. Bagi petani kecil, kondisi ini sangat berat. Ketika kebun menjadi sumber penghasilan utama, kerusakan lahan dapat membuat keluarga kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemulihan pun tidak mudah karena membutuhkan modal, tenaga, dan waktu. Kondisi serupa dapat dialami masyarakat yang mengandalkan hasil hutan, seperti madu, rotan, getah, dan sumber pangan dari lingkungan sekitar. Hutan bukan sekadar tempat tumbuhnya pepohonan, melainkan juga bagian dari sumber penghidupan masyarakat. Ketika hutan rusak, sumber ekonomi yang selama ini menopang kehidupan mereka ikut terancam. Pekerja harian, pedagang kecil, pengemudi ojek, dan pelaku usaha wisata juga dapat merasakan dampaknya. Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas di luar ruangan menjadi terbatas. Berkurangnya aktivitas berarti berkurangnya peluang memperoleh pendapatan. Di sinilah persoalan keadilan muncul. Tidak semua masyarakat memiliki tabungan, asuransi, atau akses pembiayaan untuk memulihkan kondisi setelah kebakaran. Mereka yang memiliki sumber daya terbatas justru sering kali menghadapi kesulitan paling besar ketika bencana terjadi.

Kabut Asap dan Harga yang Harus Dibayar Masyarakat

Kerugian akibat karhutla tidak berhenti pada pendapatan. Kualitas udara yang buruk juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Paparan asap kebakaran dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, memperburuk asma, serta menyebabkan iritasi mata dan saluran pernapasan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang memiliki masalah kesehatan tertentu membutuhkan perhatian lebih ketika kabut asap melanda. Dalam kondisi tersebut, keluarga harus mempertimbangkan risiko kesehatan sekaligus kebutuhan untuk tetap bekerja dan memperoleh penghasilan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, situasi ini dapat menjadi pilihan yang sulit. Mereka mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk berobat atau membeli perlengkapan perlindungan kesehatan. Sementara itu, apabila tidak bekerja, pendapatan harian mereka bisa berkurang. Pendidikan juga dapat terganggu. Ketika kualitas udara memburuk, sekolah di wilayah terdampak terkadang harus menghentikan kegiatan sementara. Kebijakan tersebut penting untuk melindungi kesehatan siswa, tetapi juga menunjukkan bahwa dampak karhutla dapat menjangkau kehidupan anak-anak dan keluarga. Penelitian Koplitz dan rekan-rekannya pada 2016 memperkirakan adanya dampak kematian dini yang besar akibat paparan asap kebakaran di Asia Tenggara pada 2015. Angka hasil pemodelan tersebut memiliki ketidakpastian, tetapi memberikan gambaran bahwa karhutla merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang serius. Jika dampak kesehatan, pendidikan, dan pendapatan terjadi bersamaan, kesejahteraan masyarakat akan semakin tertekan. Inilah alasan mengapa penanganan karhutla perlu melampaui upaya memadamkan api.

Mengapa Karhutla Terus Berulang?

Musim kemarau dan fenomena El Niño dapat meningkatkan risiko kebakaran karena kondisi lahan menjadi lebih kering. Namun, faktor cuaca saja tidak cukup untuk menjelaskan mengapa kebakaran terus terjadi. Cara masyarakat dan pelaku usaha mengelola lahan juga berpengaruh. Pembukaan lahan dengan membakar dinilai oleh sebagian pihak lebih murah dan cepat, tetapi dapat menimbulkan risiko yang jauh lebih besar ketika api tidak terkendali. Kondisi lahan gambut yang dikeringkan juga membuat kebakaran lebih sulit ditangani. Penelitian Purnomo dan rekan-rekannya pada 2017 membahas hubungan antara kebakaran hutan dan lahan dengan jaringan aktor serta kepentingan ekonomi. Temuan tersebut mengingatkan bahwa persoalan karhutla tidak cukup dijelaskan sebagai akibat kelalaian individu semata. Pengelolaan lahan, insentif ekonomi, pengawasan, dan kepentingan berbagai pihak juga perlu diperhatikan. Karena itu, penanganan karhutla harus dilakukan secara adil. Pihak yang terbukti melanggar hukum perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, masyarakat kecil juga perlu memperoleh pilihan pengelolaan lahan yang aman dan terjangkau agar tidak bergantung pada praktik pembakaran.

Penegakan Hukum Harus Berjalan Bersama Pencegahan

Indonesia telah memiliki aturan untuk melindungi lingkungan dan mencegah kebakaran. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, sedangkan Pasal 108 mengatur sanksi pidana atas pelanggaran larangan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan terkait juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Keberadaan peraturan tersebut penting, tetapi keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari banyaknya aturan yang dibuat. Pengawasan, pembuktian pelanggaran, dan penerapan sanksi juga harus berjalan secara konsisten. Penegakan hukum perlu menjangkau pihak yang terbukti bertanggung jawab, baik perorangan maupun perusahaan. Langkah tersebut penting agar pembakaran lahan tidak dianggap sebagai cara yang murah tanpa konsekuensi. Meski demikian, penindakan saja tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan. Pemerintah juga perlu membantu petani dan masyarakat menerapkan cara pengelolaan lahan tanpa bakar. Bantuan alat, pendampingan teknis, akses pembiayaan, dan edukasi dapat membuat alternatif yang lebih aman menjadi pilihan yang realistis. Selain itu, pemulihan lahan gambut, pemantauan titik panas, penyediaan informasi cuaca, dan kesiapsiagaan masyarakat perlu diperkuat sebelum kebakaran meluas. Pencegahan sejak awal dapat mengurangi kerugian yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah.

Menjaga Lingkungan Berarti Melindungi Penghidupan

Karhutla memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan selalu berkaitan dengan kehidupan manusia. Ketika hutan dan lahan rusak, dampaknya dapat menjalar ke sektor pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan keluarga. Kerugian tersebut bahkan bisa berlangsung jauh setelah api padam. Oleh sebab itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak seharusnya hanya dinilai dari seberapa cepat api dipadamkan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana mencegah kebakaran berulang, memulihkan lahan yang rusak, menegakkan hukum secara adil, dan melindungi masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing. Perusahaan harus menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan, pemerintah perlu memastikan pengawasan dan penegakan hukum berjalan, sedangkan masyarakat perlu didukung agar mampu mengelola lahan secara aman. Pada akhirnya, mencegah karhutla berarti menjaga lebih dari sekadar hutan. Upaya tersebut juga berarti melindungi pendapatan keluarga, kesehatan masyarakat, kesempatan belajar anak-anak, dan masa depan perekonomian daerah. Selama akar persoalannya tidak ditangani, kerugian akan terus berulang setiap kali kebakaran datang. Karena itu, pencegahan harus ditempatkan sebagai investasi untuk lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat.