Konten dari Pengguna

Dewan Pengawas Syariah: Penjaga Amanah atau Sekadar Stempel Pajangan?

Riski Nasution

Riski Nasution

mahasiswa ekonomi syariah di Universitas Pamulang

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Riski Nasution tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

(sumber: unsplash/Danielle Cerullo)
zoom-in-whitePerbesar
(sumber: unsplash/Danielle Cerullo)

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dalam struktur perusahaan, bank, atau lembaga keuangan syariah seharusnya memegang posisi yang paling sakral. Merekalah benteng pertahanan terakhir yang memastikan setiap produk, akad, dan transaksi di dalam entitas tersebut benar-benar bersih dari unsur riba, gharar, dan praktik batil yang mencederai prinsip muamalah.

Namun, kalau kita mau jujur dan melihat realita di balik ruang rapat korporasi, efektivitas dan taring pengawasan para pengawas ini sering kali dipertanyakan oleh publik.

Dalam banyak kasus, posisi DPS kerap diposisikan sebatas syarat administratif formalitas untuk meloloskan perizinan produk di mata regulator. Ketika dewan direksi merumuskan produk keuangan yang secara praktik lapangan sangat mirip dengan instrumen konvensional—hanya dibungkus dengan istilah bahasa Arab—suara kritis dari DPS sering kali meredup demi mengakomodasi target keuntungan perusahaan.

Kondisi ini menciptakan anomali yang memprihatinkan. Label "syariah" dipajang besar-besar di papan nama perusahaan sebagai alat pemasaran yang ampuh, sementara substansi kepatuhan syariah (shariah compliance) di tingkat operasional harian berjalan compang-camping tanpa audit independen yang tegas.

Jika seorang pengawas syariah hanya berfungsi sebagai pemberi stempel legalitas kosmetik tanpa keberanian untuk menegur manajemen yang melenceng, maka kehadiran mereka kehilangan makna substansialnya.

Etika bisnis Islam menuntut kejujuran mutlak dan pengawasan yang ketat. Lembaga keuangan berlabel syariah tidak boleh menggunakan atribut keagamaan sekadar sebagai tameng pencitraan, sementara pengawasan di dalamnya diabaikan begitu saja demi mengejar dividen.