Inflasi Terkendali, Bagaimana dengan Daya Beli?

Ada satu ukuran keberhasilan ekonomi yang paling mudah dirasakan masyarakat ketika uang yang dibawa ke pasar masih cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ukuran ini mungkin tidak tercantum secara langsung dalam laporan pertumbuhan ekonomi atau stabilitas moneter, tetapi justru menjadi salah satu cerminan penting dari keberhasilan pembangunan ekonomi.

Gambar hanya ilustrasi (Sumber: ChatGPT)

Karena itu, ketika inflasi Indonesia berhasil dijaga dalam kisaran sasaran, pertanyaan berikutnya menjadi menarik "bagaimana memastikan stabilitas harga tersebut benar-benar memperkuat daya beli masyarakat?"

Berdasarkan asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 3 November 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober tercatat sebesar 3,23% secara tahunan (yoy), lebih rendah dibandingkan September sebesar 3,28%. Capaian ini menunjukkan bahwa tekanan harga secara umum masih terkendali, bahkan berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%.

Di tengah ketidakpastian global, kenaikan harga energi, dan dinamika pasokan pangan, kemampuan menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran merupakan capaian yang patut diapresiasi. Stabilitas harga tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari konsistensi kebijakan dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan.

Namun, perjalanan menjaga daya beli tentu belum selesai.

Stabilitas Harga sebagai Fondasi Daya Beli

Inflasi yang rendah dan stabil memiliki arti penting bagi masyarakat. Ketika kenaikan harga dapat dikendalikan, rumah tangga memiliki kepastian lebih baik dalam mengatur pengeluaran. Dunia usaha juga dapat menyusun perencanaan produksi dan investasi dengan lebih terukur.

Dalam konteks tersebut, peran Bank Indonesia menjadi sangat penting. Melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, BI tidak hanya berupaya menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, pemerintah turut mengambil peran melalui kebijakan fiskal. APBN difungsikan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli, stabilisasi harga pangan dan energi, serta memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Hingga triwulan III 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi serta pangan masing-masing mencapai Rp222,5 triliun dan Rp154,5 triliun. Pemerintah juga melanjutkan berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar.

Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya dipandang dari sisi makro, tetapi juga diarahkan untuk menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.

Sinergi Mengendalikan Harga Pangan

Meski inflasi secara keseluruhan terkendali, tantangan tetap muncul dari kelompok pangan bergejolak. Pada Oktober 2026, inflasi volatile food tercatat sebesar 5,81 persen secara tahunan, dipengaruhi penurunan produksi di sejumlah daerah sentra.

Kondisi ini menunjukkan bahwa menjaga daya beli membutuhkan perhatian khusus terhadap ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan.

Salah satu langkah strategis yang terus diperkuat adalah sinergi pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Pendekatan pengendalian tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga, tetapi juga memperhatikan kecukupan pasokan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

Penguatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi bagian dari upaya tersebut. Melalui kolaborasi pusat dan daerah, pengendalian inflasi diharapkan semakin responsif terhadap karakteristik dan permasalahan masing-masing wilayah.

Ke depan, kerja sama antardaerah juga perlu terus diperluas. Daerah yang memiliki surplus komoditas dapat menjadi pemasok bagi daerah yang mengalami keterbatasan produksi. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan dari satu wilayah dapat dikurangi dan potensi gejolak harga dapat diantisipasi lebih awal.

Langkah ini menjadi semakin relevan bagi wilayah kepulauan dan perbatasan yang memiliki tantangan konektivitas serta biaya logistik relatif tinggi.

Daya Beli Tidak Hanya Soal Harga

Menjaga harga tetap stabil merupakan fondasi, tetapi daya beli masyarakat juga ditentukan oleh kemampuan memperoleh pendapatan.

Karena itu, kebijakan pengendalian inflasi perlu berjalan beriringan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Penguatan UMKM, peningkatan investasi, hilirisasi industri, serta pengembangan sektor produktif menjadi bagian penting dari agenda tersebut.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan investasi, serta dukungan BI melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif, memiliki peran saling melengkapi. Stabilitas memberikan kepastian, sementara pertumbuhan menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas.

Masyarakat membutuhkan keduanya. Harga yang terjangkau akan lebih bermakna ketika diikuti kesempatan kerja dan pendapatan yang memadai.

Dari Stabilitas Menuju Kesejahteraan

Indonesia telah menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan mampu menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga ketahanan ekonomi. Tantangan berikutnya adalah memastikan konsistensi tersebut terus berlanjut dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Pengendalian inflasi bukan pekerjaan sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan masyarakat.

Pada akhirnya, inflasi yang terkendali bukanlah tujuan akhir. Ia merupakan fondasi untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, memberikan kepastian bagi dunia usaha, dan menjaga kesejahteraan rumah tangga.

Sebab, keberhasilan ekonomi tidak hanya tercermin dari seberapa stabil harga-harga di pasar, tetapi juga dari seberapa besar kemampuan masyarakat untuk menikmati hasil pertumbuhan tersebut.

Menjaga inflasi berarti menjaga kepastian. Memperkuat daya beli berarti memastikan kepastian itu menjadi kesejahteraan.