Mengukur Ekonomi Syariah dari Dampaknya, Bukan Sekadar Angkanya

Angka besar mudah menarik perhatian. Ketika aset sebuah sektor keuangan mencapai ribuan triliun rupiah dan terus bertumbuh, kita memiliki alasan untuk melihatnya sebagai perkembangan positif. Namun, satu pertanyaan penting tetap perlu diajukan: sejauh mana pertumbuhan itu mengubah kehidupan masyarakat?

gambar hanya ilustrasi (Sumber: ChatGPT)

Pertanyaan ini relevan bagi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Bank Indonesia mencatat aset keuangan syariah mencapai sekitar Rp3.264 triliun per Juni 2026, tumbuh hampir 10 % . Angka tersebut menunjukkan skala sektor yang patut diperhitungkan. Akan tetapi, ukuran aset saja belum cukup untuk menjelaskan apakah pembiayaan produktif semakin mudah dijangkau, usaha kecil semakin berkembang, atau kesempatan kerja semakin luas.

Dalam siaran pers pada 15 Oktober 2026, Bank Indonesia menekankan peran riset berkualitas untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti dan solusi praktis bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Tujuan yang ditekankan mencakup peningkatan produktivitas, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan. Pesan ini penting karena mengingatkan kita bahwa pertumbuhan sektor bukanlah tujuan akhir.

Bayangkan sebuah kota yang membangun banyak jalan baru. Panjang jalan merupakan angka yang mudah dihitung. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari berapa kilometer jalan yang selesai. Kita juga perlu melihat apakah waktu tempuh berkurang, distribusi barang menjadi lebih lancar, dan masyarakat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pekerjaan serta layanan publik.

Logika serupa berlaku pada ekonomi syariah. Pertumbuhan aset, jumlah rekening, dan nilai pembiayaan merupakan indikator yang berguna. Namun, indikator tersebut perlu dilengkapi dengan ukuran yang menunjukkan manfaat ekonomi. Berapa banyak usaha yang berhasil meningkatkan kapasitas produksi? Apakah penerima pembiayaan mampu mempertahankan usahanya? Apakah akses layanan keuangan semakin merata di wilayah yang selama ini kurang terlayani?

Pertanyaan itu membutuhkan data yang lebih terperinci. Riset dapat mengidentifikasi kelompok yang belum memperoleh akses, sektor yang membutuhkan dukungan, serta faktor yang menghambat pemanfaatan pembiayaan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya mengikuti besarnya angka agregat, tetapi juga memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat.

Tentu, mengukur dampak bukan perkara sederhana. Peningkatan pendapatan suatu usaha, misalnya, dapat dipengaruhi oleh banyak hal: pembiayaan, perubahan permintaan, harga bahan baku, kondisi cuaca, atau kebijakan pemerintah. Jika seluruh perubahan langsung diklaim sebagai keberhasilan sebuah program, penilaiannya berisiko menyesatkan.

Karena itu, evaluasi perlu dirancang dengan hati-hati. Pembuat kebijakan dapat membandingkan kondisi penerima sebelum dan sesudah program, melihat perkembangan kelompok yang memiliki karakteristik serupa, serta menggunakan metode penelitian yang sesuai. Hasilnya tidak selalu memberikan jawaban sempurna, tetapi dapat membantu membedakan dampak program dari perubahan yang mungkin terjadi karena faktor lain.

Ukuran keberhasilan juga tidak boleh terlalu sempit. Tidak semua manfaat ekonomi muncul seketika dalam bentuk pendapatan. Peningkatan keterampilan, kemampuan mengelola keuangan, ketahanan usaha menghadapi guncangan, dan perluasan kesempatan bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan juga layak diperhitungkan. Yang penting, indikator tersebut ditetapkan dengan jelas dan tidak dipilih hanya untuk membenarkan program yang sudah berjalan.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara peneliti, lembaga keuangan, pemerintah, dan pelaku usaha menjadi penting. Peneliti membantu menyusun metode evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga keuangan menyediakan informasi mengenai penggunaan pembiayaan dan risiko. Pemerintah menghubungkan hasil kajian dengan kebijakan, sedangkan pelaku usaha memberi gambaran mengenai hambatan yang mereka hadapi sehari-hari.

Dukungan terhadap penelitian juga harus disertai keterbukaan terhadap hasil yang tidak sesuai harapan. Jika sebuah program ternyata belum meningkatkan produktivitas, temuan tersebut bukan alasan untuk menutupi data. Sebaliknya, itulah kesempatan untuk memperbaiki desain, meninjau sasaran penerima, atau mengubah cara pelaksanaannya. Kebijakan yang baik bukan kebijakan yang selalu tampak berhasil, melainkan kebijakan yang mampu belajar dari bukti.

ISEF 2026 dan konferensi riset yang menyertainya dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya tersebut. Forum internasional menyediakan ruang pertukaran gagasan, tetapi nilai akhirnya bergantung pada bagaimana pengetahuan diterapkan setelah diskusi selesai.

Indonesia tidak perlu mempertentangkan pertumbuhan aset dengan pemerataan manfaat. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila kebijakan dirancang dengan tepat dan hasilnya dievaluasi secara terbuka. Pertumbuhan sektor keuangan memberikan fondasi, sementara produktivitas dan kesejahteraan menunjukkan apakah fondasi itu benar-benar digunakan.

Pada akhirnya, ekonomi syariah tidak cukup dinilai dari seberapa besar ia tumbuh, tetapi juga dari siapa yang memperoleh manfaat dan seberapa berkelanjutan manfaat tersebut. Angka tetap penting, tetapi angka harus membantu kita memahami kehidupan manusia, bukan menggantikannya sebagai ukuran keberhasilan.