Alarm dari Kelas Menengah: Mengapa Daya Beli Melemah Saat Ekonomi Diklaim Tumbuh

Ilustrasi kepadatan dan aktivitas ekonomi riil masyarakat di kawasan pasar tradisional. (Sumber: Fikri Rasyid / Unsplash)

Di atas kertas, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang sering dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) masih sering dipuji karena mampu bertahan di kisaran 5 persen. Namun, jika kita mengalihkan pandangan dari layar presentasi data statistik ke kondisi nyata di lapangan, ada realitas paradoks yang sedang terjadi.

Belakangan ini, kita sering mendengar istilah fenomena "makan tabungan". Banyak masyarakat yang terpaksa mencairkan simpanan mereka sekadar untuk menambal kebutuhan hidup sehari-hari. Di saat yang sama, deflasi yang dicatat BPS dalam beberapa bulan terakhir bukan disambut gembira, melainkan memunculkan kekhawatiran baru.

Dalam kacamata Ekonomi Makro, deflasi yang terjadi berturut-turut sering kali bukan tanda efisiensi produksi, melainkan sinyal bahaya dari anjloknya Aggregate Demand (Permintaan Agregat). Artinya, barang di pasar menjadi murah karena memang masyarakat sudah tidak punya uang lebih untuk berbelanja.

Kelas Menengah yang Makin Terjepit

Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada kelompok yang sering disebut sebagai penyangga utama ekonomi nasional: kelas menengah.

Ketika kita berbicara soal kebijakan perlindungan sosial, pemerintah sejatinya sudah memiliki instrumen yang cukup kokoh di akar rumput. Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai skema bantuan langsung, misalnya, terbukti mampu menjadi jaring pengaman bagi rumah tangga rentan dan kelompok miskin ekstrem dari guncangan ekonomi. Dinamika sosial-ekonomi kelompok terbawah relatif tertopang oleh intervensi negara ini.

Namun, kelas menengah berada di posisi yang serba salah—istilahnya, the missing middle. Pendapatan mereka sedikit di atas ambang batas penerima bantuan sosial seperti PKH, sehingga mereka tidak berhak menerima subsidi. Namun, gaji mereka tidak cukup besar untuk menahan guncangan kenaikan biaya hidup, mulai dari mahalnya harga kebutuhan pokok, cicilan rumah, hingga biaya pendidikan dan kesehatan.

Suasana kepadatan penumpang kereta komuter pada jam sibuk. (Foto: William Manuel Son di Unsplash)

Kesenjangan Upah dan Lapangan Kerja

Situasi ini diperparah dengan kondisi pasar tenaga kerja. Pertumbuhan upah minimum sering kali tertinggal jika dibandingkan dengan laju inflasi riil yang dirasakan masyarakat (cost of living).

Belum lagi, transformasi ekonomi dan disrupsi teknologi membuat penciptaan lapangan kerja formal yang layak semakin terbatas. Sebaliknya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya masih menghantui. Akibatnya, banyak pekerja formal terpaksa beralih ke sektor informal (seperti menjadi mitra ojek online atau pedagang kecil) dengan pendapatan yang tidak menentu dan tanpa jaminan sosial.

Apa yang Harus Dilakukan Negara?

Sebagai mahasiswa maupun pengkaji ilmu Ekonomi Makro, kita memahami bahwa mengandalkan konsumsi rumah tangga saja tidak akan cukup jika daya belinya terus tergerus. Kebijakan publik harus mulai memperluas fokusnya.

Pertama, Redefinisi Jaring Pengaman Sosial. Skema bantuan pemerintah perlu dikaji agar lebih adaptif. Perlu ada bantalan sosial bagi kelas menengah rentan yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, misalnya melalui penguatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang prosesnya tidak birokratis.

Kedua, Insentif Penciptaan Lapangan Kerja Padat Karya. Hilirisasi yang sedang digenjot saat ini memang bagus untuk investasi, namun sifatnya padat modal (Capital Intensive). Pemerintah harus memberikan insentif pajak atau kemudahan bisnis bagi sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja manusia dalam jumlah besar.

Ketiga, Intervensi Kebijakan Perumahan dan Transportasi. Karena negara tidak bisa terus-menerus menaikkan gaji secara drastis, negara harus menurunkan komponen biaya hidup terbesar kelas menengah. Menyediakan transportasi publik yang murah dan terintegrasi, serta hunian terjangkau, setara dengan menaikkan daya beli mereka secara tidak langsung.

Ekonomi yang sehat bukanlah ekonomi yang sekadar tumbuh 5 persen tapi ditopang oleh masyarakat yang kehabisan tabungan. Kesejahteraan sejati baru tercapai ketika semua lapisan—dari kelompok rentan yang menerima bantuan hingga kelas menengah pekerja keras—bisa bernapas lega dan merencanakan masa depannya tanpa rasa cemas. Bagaimana dengan Anda? Apakah anda juga mulai merasakan fenomena 'makan tabungan' ini? Mari bagikan pengalaman Anda di kolom komentar