Pemakzulan Wakil Presiden: antara HMP dan Pengunduran Diri

Perkembangan persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya. Persoalan ini tidak lagi semata-mata menyangkut keabsahan dokumen administratif, tetapi telah berkembang menjadi persoalan ketatanegaraan mengenai kelanjutan jabatan Wakil Presiden dan kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR.

Situasi semakin menarik ketika Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pengunduran diri yang baru sebatas niat dapat menghentikan proses HMP di DPR, ataukah DPR tetap memiliki kewenangan konstitusional untuk melanjutkan proses pemakzulan?

Secara konstitusional, Presiden dan Wakil Presiden memang dipilih dalam satu pasangan sebagaimana ditentukan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Namun, kesatuan dalam pencalonan dan pemilihan tidak berarti keduanya memiliki pertanggungjawaban hukum yang tidak dapat dipisahkan. Pasal 7A UUD 1945 menggunakan frasa “Presiden dan/atau Wakil Presiden”, yang menunjukkan bahwa pemberhentian dapat dilakukan terhadap Presiden saja, Wakil Presiden saja, atau keduanya secara bersamaan.

Dengan demikian, apabila dugaan pelanggaran hanya dilakukan oleh Wakil Presiden, Presiden tidak otomatis ikut dimintakan pertanggungjawaban hanya karena keduanya memperoleh mandat melalui satu pasangan. Pertanggungjawaban konstitusional tetap harus didasarkan pada perbuatan masing-masing pejabat.

HMP merupakan instrumen konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya. Pasal 210 ayat (2) UU MD3 mengharuskan usul HMP disertai materi dan bukti yang sah mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Artinya, apabila HMP ditujukan kepada Wakil Presiden, objek pemeriksaan harus berfokus pada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Presiden. DPR tidak dapat secara otomatis memperluas objek pemakzulan kepada Presiden hanya karena keduanya merupakan pasangan dalam pemerintahan.

Ruang lingkup tersebut menjadi penting ketika DPR membentuk panitia khusus untuk memeriksa materi dan bukti HMP sebagaimana diatur dalam Pasal 212 dan Pasal 213 UU MD3. Pansus dapat menggali fakta, meminta keterangan, dan menemukan persoalan lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.

Namun, kewenangan pemeriksaan tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas untuk mengubah objek pemakzulan. Apabila ditemukan dugaan keterlibatan Presiden, DPR harus merumuskan dugaan tersebut secara tersendiri dan memenuhi persyaratan konstitusional yang berlaku. Penemuan fakta dalam pemeriksaan terhadap Wakil Presiden tidak dengan sendirinya menjadikan Presiden sebagai objek pemberhentian.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kedudukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memberikan pemaknaan terhadap persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan dan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.

Dalam Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi pemohon, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal, serta memerintahkan kementerian terkait untuk mencabutnya. Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan bahwa putusan MA tersebut telah final dan tidak tersedia upaya hukum biasa bagi Gibran karena ia bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut. Yusril bahkan menyatakan bahwa putusan itu harus ditindaklanjuti oleh kementerian terkait setelah salinan resmi diterima.

Kedudukan putusan tersebut perlu dibaca secara cermat. Finalitas putusan pengadilan berarti amar putusan harus dihormati dan dilaksanakan oleh pihak yang dibebani kewajiban. DPR tidak dapat melakukan tawar-menawar politik terhadap putusan yang telah final. Namun, pelaksanaan putusan MA tidak dengan sendirinya mengakhiri jabatan Wakil Presiden. Harus dibedakan antara pembatalan surat keterangan administratif, pemenuhan persyaratan jabatan, dan pemberhentian dari jabatan konstitusional.

Pasal 7A UUD 1945 memang membuka alasan pemberhentian apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat tersebut. Akan tetapi, hubungan antara akibat hukum putusan MA dan terpenuhinya alasan pemberhentian tersebut tetap harus dikonstruksikan dan diuji melalui mekanisme konstitusional. Putusan pengadilan menjadi dasar hukum yang harus diperhatikan, bukan pengganti mekanisme pemakzulan.

Perkembangan yang paling menentukan justru muncul ketika Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada 10 November 2026, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menghadapi perkembangan putusan MK dan MA.

Namun, keterangan tersebut belum menunjukkan bahwa pengunduran diri telah dilakukan secara formal. Bahkan, Prasetyo menyatakan Gibran masih akan menjalankan tugas seperti biasa, sementara Yusril menegaskan bahwa hingga saat itu Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden dan belum terjadi kekosongan jabatan.

Pernyataan Yusril pada malam harinya memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur pengunduran diri. Menurutnya, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, harus terdapat pernyataan tertulis dari Wakil Presiden yang ditujukan kepada MPR. Setelah itu, MPR memproses adanya kekosongan jabatan dan meminta Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari. Penjelasan tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dari sini dapat ditarik pembedaan hukum yang sangat penting. Menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden tidak sama dengan mengajukan pengunduran diri secara resmi yang menimbulkan kekosongan jabatan. Selama belum terdapat pengunduran diri formal dan Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden, kedudukan hukumnya tetap sebagai Wakil Presiden. Oleh karena itu, DPR masih memiliki dasar konstitusional untuk menggunakan HMP sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 serta UU MD3. Dengan kata lain, pernyataan niat mundur tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan atau mengabaikan kewenangan konstitusional DPR.

Keadaan hukumnya akan berbeda apabila pengunduran diri benar-benar dilakukan sebelum MPR mengambil keputusan atas usul pemberhentian. Pasal 129 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR secara tegas menentukan bahwa apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum diambil keputusan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, sidang paripurna MPR untuk memutus usul pemberhentian tidak dilanjutkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengunduran diri memiliki akibat hukum terhadap kelanjutan proses pemakzulan di tingkat MPR. Jika Wakil Presiden telah resmi berhenti sebelum keputusan pemberhentian diambil, proses pemberhentian melalui MPR tidak lagi dilanjutkan terhadap pejabat yang bersangkutan.

Perlu kehati-hatian dalam menafsirkan Pasal 129 tersebut. Ketentuan itu secara eksplisit mengatur penghentian sidang paripurna MPR, bukan menyatakan bahwa setiap usul HMP yang sedang dibahas di DPR otomatis gugur sejak munculnya niat pengunduran diri. Oleh sebab itu, apabila pengunduran diri baru sebatas pernyataan niat, HMP tetap dapat diproses.

Apabila pengunduran diri telah dilakukan secara formal dan menimbulkan kekosongan jabatan, tujuan pemberhentian melalui mekanisme impeachment pada dasarnya kehilangan objek karena pejabat yang hendak diberhentikan telah berhenti. Dalam keadaan demikian, mekanisme yang berlaku beralih pada pengisian kekosongan jabatan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Adapun apakah DPR masih dapat melanjutkan pembahasan HMP untuk kepentingan pertanggungjawaban kelembagaan merupakan persoalan berbeda yang tidak secara tegas diselesaikan oleh Pasal 129.

Perkembangan pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menghapus relevansi HMP. Selama pengunduran diri belum dilakukan secara formal, DPR tetap memiliki kewenangan untuk memproses pendapatnya. Sebaliknya, apabila pengunduran diri telah resmi dan terjadi kekosongan jabatan sebelum keputusan MPR, mekanisme pemakzulan untuk memberhentikan Wakil Presiden tidak lagi dilanjutkan pada tahap MPR sebagaimana Pasal 129 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024. Perbedaan ini penting agar proses konstitusional tidak dicampuradukkan antara pemberhentian melalui pemakzulan dan pengakhiran jabatan melalui pengunduran diri.

Persoalan ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan, HMP, dan pengunduran diri merupakan tiga mekanisme hukum yang memiliki dasar dan akibat berbeda. Putusan pengadilan dilaksanakan sesuai amar dan kewenangannya, HMP merupakan hak konstitusional DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, sedangkan pengunduran diri dapat menimbulkan kekosongan jabatan dan mengaktifkan mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketiganya tidak dapat saling menggantikan. Dengan demikian, persoalan hukumnya bukan semata-mata apakah Gibran telah menyatakan niat untuk mengundurkan diri, melainkan apakah pengunduran diri tersebut telah dilakukan secara formal dan menimbulkan akibat hukum terhadap status jabatannya.

Sepanjang belum terdapat kepastian mengenai berakhirnya jabatan tersebut, HMP tetap memiliki relevansi konstitusional. Namun, DPR harus memastikan bahwa pemeriksaan tetap berfokus pada dugaan pelanggaran Wakil Presiden dan tidak memperluas objek pemakzulan kepada Presiden tanpa dasar hukum serta pembuktian tersendiri. Batas inilah yang perlu dijaga agar dinamika politik tidak mengaburkan mekanisme pertanggungjawaban konstitusional sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.