Efek Program Makan Bergizi Gratis terhadap Arus Likuiditas Nasional

Dokumen Pribadi: Rizky Parantika (2025)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada periode awal pemerintahannya 2024–2029 telah menjadi salah satu program prioritas nasional. Program ini menargetkan pemberian makanan bergizi gratis setiap hari untuk seluruh siswa sekolah dasar hingga menengah di seluruh Indonesia. Dalam kerangka pembangunan SDM unggul, kebijakan ini mendapat sambutan luas dari masyarakat. Namun, dari kacamata ekonomi makro, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana program ini akan memengaruhi arus likuiditas nasional pada tahun 2025 dan seterusnya.

Arus likuiditas di negara kita mengacu pada total uang yang berputar dalam perekonomian, baik dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai. Dalam istilah ekonomi moneter, likuiditas sangat berkaitan dengan potensi sektor publik dan swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi, belanja, dan investasi. Peningkatan likuiditas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun jika terlalu tinggi bisa menyebabkan inflasi. Di sisi lain, kurangnya likuiditas bisa menghalangi pertumbuhan dan memperlambat kegiatan ekonomi suatu negara.

Bank Indonesia secara rutin mengelola likuiditas dengan menggunakan alat-alat kebijakan moneter seperti suku bunga acuan (BI-Rate), operasi pasar terbuka (OPT), dan Giro Wajib Minimum (GWM). Dengan demikian, sangat krusial untuk menganalisis sejauh mana program MBG akan mempengaruhi interaksi antara permintaan dan penawaran uang dalam ekonomi Indonesia.

Anggaran Program MBG

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG. Menteri Keuangan menyatakan bahwa alokasi ini mencakup penyediaan bahan makanan lokal, distribusi logistik, gaji bagi para pelaksana, serta pembangunan infrastruktur untuk dapur umum. Program ini ditargetkan untuk menjangkau sekitar 82 juta anak-anak usia sekolah di seluruh provinsi.

Data dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk MBG dapat meningkatkan sekitar 0,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nominal di Indonesia. Dengan rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB yang hampir mencapai 18%, peningkatan ini dapat memberikan tekanan fiskal yang cukup besar, terutama jika bersamaan dengan subsidi lain seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi untuk energi.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan Februari 2025, sekitar 76,3% responden menunjukkan dukungan terhadap program ini, tetapi 53,8% menyatakan kekhawatiran mengenai kemungkinan inflasi pangan dan pengurangan anggaran di sektor lainnya. Ini menunjukkan bahwa pandangan publik mengenai kelangsungan program sangat dipengaruhi oleh faktor pembiayaan serta efektivitas pelaksanaan.

Efek Pengganda Fiskal dari Program MBG: Antara Harapan dan Distorsi Pasar

Di permukaan, program MBG tampak seperti kebijakan sosial yang mulia. Namun, dari perspektif ekonomi makro, kebijakan ini merepresentasikan intervensi fiskal dalam skala besar yang dapat memicu dinamika kompleks pada likuiditas nasional. Pemerintah tidak hanya mengucurkan dana dalam jumlah besar, tetapi juga menciptakan efek pengganda fiskal di berbagai sektor.

Pertama, kita harus memahami bahwa dana sebesar Rp71 triliun yang digelontorkan untuk MBG bukanlah dana yang 'netral'. Dana tersebut masuk ke perekonomian riil melalui transfer langsung ke penyedia bahan pangan, dapur umum, petani lokal, hingga pelaku transportasi logistik. Dalam konteks teori Keynesian, injeksi fiskal sebesar ini akan meningkatkan aggregate demand (permintaan agregat), khususnya pada sektor pangan dan jasa distribusi. Hal ini tentu akan meningkatkan velocity of money (kecepatan perputaran uang), dan dengan sendirinya meningkatkan likuiditas sistem.

Namun peningkatan likuiditas tidak serta merta selalu berdampak positif. Dalam konteks Indonesia tahun 2025, ketika inflasi pangan telah menunjukkan tren meningkat sejak kuartal akhir 2024, suntikan fiskal seperti ini justru bisa memperburuk tekanan harga. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa indeks harga konsumen (IHK) pada Maret 2025 mencatat inflasi tahunan sebesar 4,7%, lebih tinggi dari target Bank Indonesia sebesar 3,1%. Komponen makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama.

Ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran dalam rantai pasok pangan menyebabkan belanja MBG menjadi semacam "fiscal pump" yang mempercepat aliran uang tanpa memperluas kapasitas produksi. Petani lokal, alih-alih diuntungkan, justru menghadapi tekanan input produksi seperti pupuk dan bahan bakar yang harganya naik seiring membanjirnya permintaan. Distribusi pangan menjadi mahal, dan sistem logistik yang belum siap memperlambat efisiensi penyebaran dana program.

Kedua, dari sisi sektor keuangan, penambahan uang beredar (khususnya M2) berdampak terhadap ekspektasi pasar uang. CORE Indonesia memperkirakan peningkatan uang beredar akibat program MBG mencapai Rp65 triliun, setara dengan 1,5% dari total M2 nasional. Ini berpotensi menimbulkan crowding-out effect di pasar surat utang jangka pendek dan mendorong kenaikan suku bunga SBN. Reaksi Bank Indonesia terhadap likuiditas tambahan ini akan sangat krusial. Bila BI mempertahankan suku bunga acuan di level tinggi untuk mengontrol inflasi, maka akan terjadi pengetatan moneter. Tapi bila dibiarkan mengalir bebas, kelebihan likuiditas bisa menimbulkan bubble konsumsi di kalangan rumah tangga kelas menengah bawah. Ini bisa menciptakan siklus pseudo-kesejahteraan yang tidak berkelanjutan.

Ketiga, dari perspektif neraca pembayaran, peningkatan konsumsi domestik yang tidak diimbangi produksi bisa mendorong kenaikan impor bahan makanan. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa impor komoditas seperti daging ayam beku, susu bubuk, dan beras medium meningkat 12,3% dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini mengakibatkan tekanan pada transaksi berjalan (current account deficit) dan berpotensi mendevaluasi nilai tukar rupiah. Selain itu, peningkatan permintaan akan bahan pokok juga memperlihatkan ketergantungan Indonesia terhadap komoditas pangan luar negeri. Ketergantungan ini, jika tidak ditanggulangi melalui diversifikasi dan penguatan sektor pertanian dalam negeri, bisa memperburuk defisit neraca perdagangan. Nilai tukar rupiah yang tertekan akan mempermahal impor bahan baku, yang kemudian berdampak balik pada inflasi domestik, menciptakan lingkaran setan ekonomi.

Program MBG juga menciptakan tekanan pada belanja non produktif. Ketika belanja negara terserap untuk konsumsi harian, alokasi untuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur, kesehatan primer, dan riset berpotensi dikompromikan. Ini merupakan trade-off kebijakan yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus menimbang urgensi kebutuhan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang.

Secara ekonomi, ada kebutuhan untuk menyelaraskan antara stimulus fiskal dengan reformasi penawaran (supply-side reforms). Pemerintah perlu memperkuat ketahanan pangan, memperbaiki logistik desa-kota, dan menciptakan sistem koordinasi anggaran antar-instansi yang tidak tumpang tindih. Tanpa itu, peningkatan likuiditas hanya akan menciptakan ilusi kesejahteraan sesaat.

Di sisi lain, MBG juga bisa menjadi peluang. Bila dijalankan dengan strategi hilirisasi pangan yang jelas, program ini berpotensi menciptakan efek ganda di desa-desa, mulai dari permintaan bahan pangan lokal, tenaga kerja, hingga peningkatan literasi gizi keluarga. Hal ini bisa memicu pertumbuhan ekonomi mikro jika dilakukan secara terarah. Tapi untuk itu, program harus dibarengi dengan insentif produksi pertanian, reformasi pupuk bersubsidi, dan investasi pada ketahanan pangan daerah.

MBG juga harus dibaca sebagai instrumen redistribusi ekonomi. Dalam teori ekonomi pembangunan, redistribusi fiskal yang tepat sasaran dapat mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong mobilitas kelas sosial. Namun, redistribusi yang terlalu konsumtif tanpa basis produksi bisa menciptakan ketergantungan. Anak-anak sekolah memang mendapat makan bergizi, tapi jika sumber makannya impor, nilai tambahnya justru lari ke luar negeri

Fiskal Indonesia saat ini menghadapi sebuah titik penting. Di satu sisi, inisiatif MBG berpotensi meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, membuka pasar baru di pedesaan, dan menyuplai likuiditas pada sektor informal. Namun, di sisi lain, inisiatif ini juga menciptakan ancaman moneter, inflasi pangan, dan tekanan fiskal jika tidak disertai dengan reformasi struktural yang nyata.

Oleh karena itu, kebijakan MBG harus dilihat dalam konteks penggabungan antara perlindungan sosial dan penguatan ekonomi produktif. Jika hanya berfokus pada konsumsi, maka kita hanya mendanai kebutuhan sehari-hari dengan utang yang akan datang. Namun, jika disusun sebagai bagian dari perubahan ekonomi di desa, program ini dapat berfungsi sebagai pendorong untuk pertumbuhan yang merata.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG sebagai alat perekonomian makro sangat bergantung pada perancangan kebijakan yang terukur, adaptif, dan responsif terhadap informasi. Pemerintah perlu membuka kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam menilai program dan menjadikan transparansi sebagai kriteria utama. Karena dalam beberapa tahun mendatang, isu yang dihadapi ekonomi Indonesia bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga kualitas dari pertumbuhan itu sendiri.