Calon Wakil Presiden: Siapa Pengganti Gibran?

Peminat isu ekonomi politik dan kebijakan publik. Lulusan Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Robby Saragih tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam perjalanan politik pemerintahan Prabowo Subianto. Peristiwa ini bukan sekadar persoalan pergantian figur di Istana Wakil Presiden, melainkan momentum untuk mengevaluasi kembali kebutuhan kepemimpinan nasional di tengah tantangan politik, ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.
Pertanyaan yang kemudian muncul bukan hanya siapa yang akan menggantikan Gibran, tetapi kapasitas seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan Indonesia dari seorang wakil presiden?
Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya pada 12 November 2026 dan telah diterima Presiden Prabowo. Keputusan tersebut berlangsung setelah muncul tekanan politik dan persoalan hukum mengenai persyaratan pendidikan dalam pencalonannya. Sebelumnya, sekitar 120 anggota DPR menandatangani usulan yang dapat mengarah pada proses pemakzulan. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pergantian wakil presiden berlangsung dalam situasi politik yang membutuhkan konsolidasi dan pemulihan kepercayaan publik.
Di sisi lain, kondisi ekonomi juga membutuhkan perhatian serius. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,47 persen, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih terjaga. Namun, tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp18.255 per dolar AS pada November 2026, ketidakpastian ekonomi global, kebutuhan pembiayaan program pemerintah serta persoalan daya beli dan penciptaan lapangan kerja tetap menjadi tantangan.
Dengan demikian, Indonesia tidak hanya membutuhkan pengganti Gibran untuk melengkapi struktur pemerintahan. Indonesia membutuhkan figur yang dapat memperkuat koordinasi pemerintahan, menjaga stabilitas politik, dan membantu memastikan kebijakan ekonomi berjalan lebih efektif.
Tiga Alternatif Pengganti Gibran
Dalam dinamika pencarian pengganti Gibran, setidaknya terdapat tiga alternatif yang dapat menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto.
Pertama, figur dari internal Partai Gerindra. Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu nama yang relevan untuk diperbincangkan. Pengalamannya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Gerindra menempatkannya dalam posisi strategis untuk memahami dinamika parlemen, konsolidasi partai dan komunikasi politik pemerintahan.
Dasco memiliki pengalaman dalam membangun komunikasi antarkekuatan politik, termasuk dalam proses pembahasan kebijakan dan pengelolaan hubungan legislatif. Dalam pemerintahan yang membutuhkan konsolidasi, pengalaman tersebut dapat menjadi pertimbangan. Namun, apabila posisi wakil presiden kembali diisi figur dari internal Gerindra, tantangannya adalah bagaimana memastikan keseimbangan politik dalam koalisi tetap terjaga. Pemerintahan tidak hanya membutuhkan konsolidasi kekuasaan, tetapi juga ruang representasi dan komunikasi yang sehat bagi seluruh partai pendukung.
Kedua, salah satu pimpinan partai politik dalam koalisi pemerintahan. Alternatif ini dapat menjadi jalan untuk menjaga keseimbangan antarkekuatan politik yang selama ini menopang pemerintahan Prabowo. Dalam sistem pemerintahan koalisi, pembagian peran politik merupakan bagian dari realitas demokrasi. Kehadiran pimpinan partai koalisi sebagai wakil presiden berpotensi memperkuat komunikasi politik, menjaga soliditas pendukung pemerintah, serta mengurangi potensi ketegangan antarelite.
Namun, tantangannya adalah memastikan jabatan wakil presiden tidak berubah menjadi sekadar instrumen pembagian kekuasaan. Figur yang dipilih tetap harus memiliki kapasitas mengelola pemerintahan dan memahami persoalan nasional. Loyalitas politik kepada presiden perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab konstitusional dan kepentingan masyarakat.
Ketiga, figur profesional dari luar partai politik. Alternatif ini patut dipertimbangkan sebagai pendekatan berbeda dalam mengisi kekosongan kepemimpinan nasional. Seorang profesional dengan rekam jejak kuat di bidang ekonomi, pemerintahan, birokrasi atau kebijakan publik dapat menjadi titik temu bagi berbagai kepentingan politik dalam koalisi.
Dalam situasi ketika kepentingan partai berpotensi saling berhadapan, figur nonpartai dapat menawarkan ruang kompromi yang lebih luas. Ia tidak harus membawa agenda organisasi politik tertentu, tetapi dapat memusatkan perhatian pada pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pemerintahan. Meski demikian, status nonpartai tidak otomatis menjamin independensi maupun kemampuan memimpin. Figur tersebut tetap harus memiliki legitimasi politik, integritas, dan kemampuan membangun hubungan kerja dengan parlemen.
Kapasitas Wakil Presiden yang Dibutuhkan Indonesia
Terlepas dari ketiga alternatif tersebut, terdapat setidaknya tiga kapasitas utama yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan pengganti Gibran.
Pertama, kemampuan mengelola stabilitas politik tanpa mengorbankan kualitas demokrasi. Indonesia membutuhkan wakil presiden yang mampu menjembatani kepentingan partai politik, parlemen, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat. Stabilitas tidak boleh hanya dimaknai sebagai minimnya kritik terhadap pemerintah. Stabilitas yang berkelanjutan justru lahir dari institusi yang kuat, komunikasi politik yang terbuka serta kemampuan menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme demokratis.
Kedua, pemahaman ekonomi makro dan kemampuan mengawal kebijakan ekonomi. Wakil presiden berikutnya perlu memahami persoalan fiskal, investasi, industri, ketenagakerjaan, daya beli dan ketahanan energi. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, memperkuat industri nasional dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, kemampuan membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Seorang wakil presiden harus mampu mengoordinasikan kementerian dan lembaga, mengawal pelaksanaan program lintas sektor serta memastikan kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tataran perencanaan. Kemampuan administratif, pemahaman regulasi dan integritas kelembagaan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.
Bukan Sekadar Mengisi Kekosongan Kekuasaan
Secara konstitusional, pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Apabila terjadi kekosongan jabatan, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Mekanisme ini menempatkan Presiden Prabowo dalam posisi penting untuk menentukan arah kepemimpinan nasional melalui dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Karena itu, keputusan Prabowo memiliki konsekuensi politik yang lebih luas daripada sekadar menentukan siapa yang menduduki jabatan wakil presiden. Keputusan tersebut juga akan mencerminkan arah konsolidasi pemerintahan, hubungan antarkekuatan koalisi serta prioritas kepemimpinan nasional ke depan.
Indonesia tidak sedang menghadapi satu persoalan tunggal. Ketidakpastian politik, tekanan ekonomi, tantangan penciptaan lapangan kerja, kebutuhan investasi, dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik saling berkaitan. Dalam situasi seperti ini, wakil presiden seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar simbol keberhasilan negosiasi politik.
Prabowo memiliki kesempatan untuk menjadikan pergantian ini sebagai momentum memperkuat kualitas pemerintahan. Apakah berasal dari internal Gerindra, pimpinan partai koalisi atau kalangan profesional nonpartai, ukuran utamanya seharusnya tetap sama: kapasitas kepemimpinan, kemampuan mengelola pemerintahan, pemahaman ekonomi, integritas dan komitmen terhadap kepentingan publik.
Pergantian wakil presiden tidak boleh berhenti pada pertanyaan siapa yang paling dekat dengan kekuasaan atau siapa yang paling mampu menjaga keseimbangan koalisi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang dapat membantu Indonesia menghadapi masa sulit, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan negara bekerja lebih efektif.
Sebab, Indonesia tidak hanya membutuhkan wakil presiden untuk mendampingi presiden. Indonesia membutuhkan wakil presiden yang mampu ikut memikul tanggung jawab atas arah dan masa depan bangsa.
