Prabowo dan Persimpangan Prioritas: Politik atau Ekonomi Rakyat?

Ilustrasi Perkembangan Ekonomi & Politik Indonesia saat ini (sumber: AIIlustrator)

Ada satu ungkapan satire yang belakangan semakin relevan untuk menggambarkan keresahan generasi muda: “In this economy?” Kalimat sederhana ini sering digunakan untuk menyindir keputusan, kebijakan atau perilaku yang dianggap tidak masuk akal ketika kondisi ekonomi sedang penuh tekanan. Di Indonesia, ungkapan tersebut terasa semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di tengah persoalan biaya hidup, persaingan mendapatkan pekerjaan, ketidakpastian usaha dan tekanan daya beli, masyarakat justru disuguhi dinamika politik yang seolah tidak pernah kehabisan panggung.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada pada persimpangan jalan. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga stabilitas politik dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di lingkaran kekuasaan. Di sisi lain, terdapat pekerjaan yang jauh lebih mendasar dan mendesak: memastikan fondasi ekonomi Indonesia benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Persoalannya bukan sekadar bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi, melainkan bagaimana pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang dapat dirasakan secara nyata.

Dinamika politik nasional belakangan memperlihatkan betapa besar energi negara terserap dalam persoalan elite. Ketegangan politik antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo, termasuk perkembangan penyelidikan dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian, memperlihatkan bahwa konsolidasi politik masih menghadapi tantangan serius. Persoalan tersebut tentu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel. Namun, penyelesaiannya tidak boleh mengorbankan perhatian pemerintah terhadap agenda pembangunan nasional.

Pada titik inilah prioritas kepemimpinan diuji. Stabilitas politik bukan tujuan akhir pemerintahan, melainkan prasyarat agar negara dapat menjalankan agenda pembangunan. Pemerintah harus segera menyelesaikan situasi politik Indonesia agar dapat kembali memusatkan perhatian pada perbaikan fondasi ekonomi nasional. Negara tidak boleh terus-menerus terjebak dalam pertarungan kepentingan elite ketika masyarakat menunggu kepastian mengenai pekerjaan, harga kebutuhan pokok, dan masa depan ekonominya.

Pertumbuhan Ekonomi Bukan Sekadar Angka

Secara statistik, ekonomi Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif kuat. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026, meningkat dibandingkan 5,29 persen pada triwulan sebelumnya. Angka ini patut diapresiasi. Namun, keberhasilan makroekonomi tidak boleh membuat pemerintah kehilangan kepekaan terhadap persoalan ekonomi rumah tangga.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Agustus 2026 terdapat sekitar 7,38 juta penganggur dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,75 persen. Sementara itu, rata-rata upah buruh tercatat sekitar Rp3,42 juta per bulan. Pada Oktober 2026, inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) mencapai 5,81 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan 5,03 persen pada bulan sebelumnya. Tekanan harga pangan ini semakin penting diperhatikan karena risiko El Niño berpotensi mengganggu produksi dan pasokan komoditas pangan.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi tidak cukup dibaca melalui pertumbuhan produk domestik bruto. Ada persoalan mengenai kualitas pekerjaan, kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, serta ketahanan rumah tangga menghadapi kenaikan harga. Pertumbuhan yang tidak disertai peningkatan kesejahteraan akan menciptakan jarak antara keberhasilan statistik dan pengalaman ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah perlu mengubah orientasi kebijakan dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menjadi memperkuat kualitas pertumbuhan. Ukurannya bukan hanya berapa persen ekonomi tumbuh, tetapi juga berapa banyak lapangan kerja produktif tercipta, seberapa besar pendapatan masyarakat meningkat dan seberapa terjangkau kebutuhan dasar dapat dipenuhi.

Menertibkan Regulasi, Memperbaiki Arah Kebijakan

Perbaikan ekonomi harus dimulai dari pembenahan tata kelola regulasi. Indonesia tidak kekurangan peraturan, tetapi sering menghadapi persoalan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian implementasi, perubahan kebijakan yang terlalu cepat serta birokrasi yang membebani pelaku usaha. Situasi ini menciptakan biaya ekonomi yang tidak kecil, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang menghambat produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Penertiban regulasi bukan berarti mengurangi seluruh aturan, melainkan memastikan setiap kebijakan memiliki tujuan yang jelas, tidak saling bertentangan, dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat lebih besar daripada biaya kepatuhannya.

Kebijakan perizinan, perpajakan, distribusi, perdagangan, dan pembiayaan harus dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha kecil. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan meningkatkan penerimaan negara justru mempersempit ruang tumbuh usaha masyarakat. UMKM tidak cukup hanya dijadikan objek program bantuan, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian penting dari rantai produksi, distribusi dan penciptaan nilai tambah nasional.

Keberpihakan kepada masyarakat kecil juga harus diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten. Pemerintah perlu memperkuat akses pembiayaan produktif, memperluas pasar bagi produk lokal, memperbaiki infrastruktur distribusi, serta memastikan persaingan usaha berlangsung secara sehat. Negara harus hadir sebagai pembentuk ekosistem ekonomi yang adil, bukan sekadar pemberi insentif sesaat.

Energi dan Pangan sebagai Fondasi Kedaulatan Ekonomi

Prioritas berikutnya adalah mengembalikan sektor energi dan pangan sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Kedua sektor ini bukan hanya urusan produksi komoditas, melainkan menyangkut ketahanan nasional, stabilitas harga, daya saing industri dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sektor energi, Indonesia masih menghadapi tantangan ketergantungan pada pasokan energi fosil dan impor tertentu. Pemerintah perlu mempercepat pengembangan energi domestik, memperkuat infrastruktur distribusi, meningkatkan efisiensi energi serta mendorong transisi energi yang realistis dan berkeadilan. Transisi energi tidak boleh hanya menjadi agenda investasi besar, tetapi harus membuka peluang bagi industri nasional, tenaga kerja lokal dan pengembangan teknologi dalam negeri.

Sementara itu, sektor pangan membutuhkan pembenahan dari hulu hingga hilir. Ketahanan pangan tidak dapat diukur hanya dari besarnya cadangan beras atau target produksi nasional. Pemerintah harus memastikan petani memperoleh harga yang layak, ketersediaan pupuk dan sarana produksi terjamin, infrastruktur irigasi diperbaiki, serta distribusi pangan berjalan efisien. Ketika harga pangan meningkat, kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling rentan menanggung bebannya.

APBN 2026 telah menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai agenda prioritas, dengan alokasi masing-masing sekitar Rp164,7 triliun dan Rp402,4 triliun. Besarnya alokasi tersebut harus diikuti pengawasan, ketepatan sasaran, dan evaluasi dampak. Anggaran yang besar tidak otomatis menghasilkan kemandirian apabila tidak disertai tata kelola yang efektif dan peningkatan kapasitas produksi domestik.

Mengembalikan Fokus Pemerintahan

Pada akhirnya, persoalan terbesar Indonesia bukan semata-mata kekurangan sumber daya, anggaran atau potensi ekonomi. Tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan seluruh instrumen negara bekerja dalam satu arah pembangunan yang konsisten. Pemerintah perlu memperbaiki koordinasi antarkementerian, mengurangi ego sektoral, memperkuat pengawasan penggunaan anggaran dan memastikan setiap program prioritas memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Program pemerintah harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap produktivitas dan kesejahteraan, bukan hanya besarnya anggaran atau popularitas politik. Setiap rupiah belanja negara harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang jelas. Dalam situasi ketika kebutuhan masyarakat semakin kompleks, kebijakan publik tidak boleh sekadar menjadi instrumen pencitraan maupun kompromi kepentingan politik.

Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk menentukan arah pemerintahan pada fase yang penting ini. Konsolidasi kekuasaan seharusnya telah menjadi jalan untuk mempercepat agenda pembangunan, bukan justru menyita perhatian pemerintah tanpa batas waktu. Pemerintah harus segera menyelesaikan situasi politik Indonesia, memastikan penegakan hukum berjalan dan mengakhiri ketidakpastian yang berpotensi mengganggu kepercayaan publik maupun dunia usaha.

Generasi muda tidak hanya membutuhkan janji pertumbuhan ekonomi atau perdebatan mengenai siapa yang paling berpengaruh dalam pemerintahan. Mereka membutuhkan pekerjaan yang layak, kesempatan membangun usaha, harga kebutuhan pokok yang terjangkau serta keyakinan bahwa masa depan mereka tidak ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan.

Ungkapan In this economy? semestinya menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa ada persoalan mendasar yang sedang dihadapi masyarakat. Ketika rakyat harus berhitung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, negara tidak boleh kehilangan fokus dalam mengurus prioritasnya.

Indonesia membutuhkan pemerintahan yang mampu membedakan mana persoalan yang harus segera diselesaikan dan mana kepentingan yang seharusnya dikesampingkan. Politik memang penting untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan, tetapi ekonomi rakyat adalah alasan mengapa pemerintahan itu harus bekerja.

Pertanyaan yang perlu dijawab Presiden Prabowo hari ini bukan sekadar bagaimana menjaga stabilitas kekuasaan, melainkan bagaimana memastikan negara kembali bekerja untuk memperbaiki fondasi ekonominya. Sebab, keberhasilan pemerintahan pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa kuat ia mengonsolidasikan kekuasaan, tetapi oleh seberapa besar perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.