Konten dari Pengguna

Haruskah Sebuah Daerah Kehilangan Identitasnya untuk Menjadi Modern?

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Rohadatul Aisy tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi kemajuan infrastruktur hadir mendukung ekonomi, tanpa sedikit pun merenggut ruang hidup dan identitas budaya warga lokal. (Ilustrasi dibuat oleh AI)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi kemajuan infrastruktur hadir mendukung ekonomi, tanpa sedikit pun merenggut ruang hidup dan identitas budaya warga lokal. (Ilustrasi dibuat oleh AI)

Kemajuan sebuah daerah sering kali ditandai dengan perubahan yang mudah dilihat. Jalan semakin lebar, gedung-gedung baru bermunculan, kawasan perdagangan berkembang, dan berbagai fasilitas modern mulai tersedia. Perubahan tersebut menjadi bagian penting dari pembangunan. Namun, ada satu hal yang terkadang luput dari perhatian, apakah perkembangan sebuah daerah harus selalu diikuti dengan perubahan yang menghilangkan identitas masyarakatnya?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika pembangunan tidak hanya mengubah suatu wilayah, tetapi juga memengaruhi ruang hidup masyarakat yang telah lama tinggal di dalamnya. Sebab, sebuah daerah bukan hanya kumpulan bangunan, jalan, dan fasilitas umum. Di dalamnya terdapat sejarah, tradisi, kebiasaan, serta nilai-nilai budaya yang membentuk identitas masyarakat setempat.

Persoalan tersebut dapat dilihat dari perkembangan Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama Indonesia. Kemajuan pariwisata telah membawa berbagai peluang ekonomi dan mendorong pembangunan fasilitas pendukung. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan budaya lokal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali sepanjang 2024 mencapai 6.333.360 kunjungan. Angka ini menunjukkan besarnya aktivitas pariwisata yang berlangsung di Bali. Di balik peluang ekonomi yang dihasilkan, peningkatan aktivitas tersebut juga menuntut ketersediaan lahan, akomodasi, fasilitas, dan infrastruktur pendukung yang semakin besar.

Pemerintah Provinsi Bali sendiri telah mengidentifikasi persoalan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan pariwisata, perumahan, dan properti. Kondisi ini berpotensi mengurangi keberadaan subak, yaitu sistem pengairan tradisional yang bukan hanya mendukung pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Bali. Bahkan, lanskap budaya balu yang berkaitan dengan sistem subak telah diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia sejak 2012.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya membawa perubahan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi ruang hidup dan nilai budaya masyarakat. Bukan berarti pembangunan wisata harus dihentikan, melainkan perlu dipastikan bahwa perkembangan ekonomi tidak mengesampingkan keberadaan budaya lokal.

Masyarakat yang mempertahankan tradisi juga tidak seharusnya dianggap menolak kemajuan. Mereka tetap membutuhkan fasilitas modern, pendidikan, kesehatan, dan akses teknologi. Namun, kebutuhan tersebut seharusnya dapat dipenuhi tanpa menghilangkan nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Persoalan ini juga memiliki dasar konstitusional. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sementara itu, Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional sekaligus menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya.

Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengatur upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Artinya, pembangunan daerah tidak hanya menjadi urusan peningkatan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga perlu memperhatikan tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan budaya.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan perlindungan kawasan adat, situs budaya, dan ruang yang memiliki nilai penting bagi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya ditentukan berdasarkan kepentingan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pada akhirnya, kemajuan sebuah daerah tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya bangunan modern atau pesatnya pertumbuhan ekonomi. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat tetap dapat mempertahankan identitasnya di tengah perubahan. Modernisasi memang tidak dapat dihindari, tetapi kehilangan budaya bukanlah sesuatu yang harus menjadi konsekuensinya. Sebab, daerah yang mampu menjaga nilai-nilai yang membentuk identitasnya.