Konten dari Pengguna

Netanyahu, Eisenkot, dan Masa Depan Israel

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Rommy Fibri Hardiyanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memegang pager saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9/2026). Foto: Timothy A. Clary/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memegang pager saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9/2026). Foto: Timothy A. Clary/AFP

Benjamin Netanyahu menghadapi salah satu ujian politik paling serius sepanjang kariernya. Bukan karena pendukungnya lenyap dalam pemilu, melainkan karena Presiden Israel Isaac Herzog memberikan kesempatan pertama kepada rivalnya, Gadi Eisenkot, untuk membentuk pemerintahan baru.

Keputusan pada 7 November 2026 itu memperlihatkan betapa rumitnya politik Israel. Eisenkot memperoleh rekomendasi 67 anggota Knesset, sedangkan Netanyahu didukung 46 anggota. Namun, rekomendasi tidak sama dengan koalisi. Dukungan untuk menunjuk seorang calon perdana menteri belum tentu berubah menjadi kesediaan memerintah bersama.

Hasil pemilu 27 Oktober juga menunjukkan perpecahan tersebut. Blok Netanyahu menguasai 53 kursi, kelompok oposisi utama 48 kursi, dan partai-partai Arab 19 kursi. Di parlemen beranggotakan 120 orang, pemerintahan membutuhkan dukungan sedikitnya 61 kursi.

Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata siapa mendapat suara terbanyak, melainkan siapa mampu merangkai kepentingan yang berbeda menjadi pemerintahan yang bekerja.

Legitimasi dan Pergantian Pemimpin

Netanyahu tetap merupakan kekuatan politik yang tidak dapat diabaikan. Bagi pendukungnya, pengalaman panjang menghadapi ancaman keamanan menjadi alasan mempertahankannya. Bagi para pengkritik, justru masa kekuasaannya memperlihatkan persoalan yang belum terselesaikan, dari perang berkepanjangan hingga perpecahan masyarakat.

Dua penilaian itu menjelaskan mengapa Netanyahu dapat tetap kuat secara elektoral sekaligus kesulitan membangun dukungan politik yang lebih luas. Dalam sistem parlementer, memperoleh suara tidak otomatis berarti memperoleh kemampuan memerintah.

Di tengah kebuntuan itulah Eisenkot muncul. Ia bukan tokoh baru dalam keamanan Israel, meskipun pengalaman politik elektoralnya jauh lebih singkat. Berasal dari keluarga imigran Yahudi Maroko, Eisenkot meniti karier dari Brigade Golani hingga menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel pada 2015–2019. Netanyahu sendiri pernah memilihnya untuk jabatan tersebut.

Eisenkot memasuki politik pada 2022. Setelah serangan Hamas pada Oktober 2023, ia bergabung dalam pemerintahan darurat Netanyahu. Namun, pada Juni 2024 ia mengundurkan diri karena perbedaan pandangan mengenai arah perang Gaza. Konflik itu juga menyentuh keluarganya: putranya, Gal, dan dua keponakannya tewas dalam pertempuran.

Latar tersebut membantu menjelaskan perbedaan pendekatan kedua tokoh. Netanyahu memiliki pengalaman panjang dalam negosiasi partai dan diplomasi personal. Eisenkot lebih dikenal melalui perencanaan militer, disiplin organisasi, dan hubungan dengan lembaga pertahanan. Ia juga berbeda sikap mengenai kewajiban militer kelompok ultra-Ortodoks dan kekerasan pemukim ekstremis di Tepi Barat.

Namun, perbedaan gaya tidak boleh disamakan dengan perbedaan seluruh kebijakan. Eisenkot juga mengambil posisi keamanan keras terhadap Hamas dan Iran serta menolak pembentukan negara Palestina. Pergantian pemimpin, karena itu, belum tentu mengubah arah hubungan Israel dengan Palestina.

Koalisi yang Tidak Sederhana

Pemimpin partai Yashar Gadi Eisenkot mengibarkan bendera nasional Israel saat tiba di rapat umum malam pemilihan di Tel Aviv, Rabu (28/10/2026) dini hari. Foto: Jack Guez/AFP

Kesulitan Eisenkot justru dimulai setelah memperoleh mandat. Partai-partai yang bersedia merekomendasikannya belum tentu sepakat tentang kabinet, pembagian jabatan, atau kebijakan keamanan. Dukungan partai Arab menjadi persoalan tersendiri karena sebagian mitra politiknya keberatan membentuk koalisi bersama mereka.

Pilihan merangkul partai ultra-Ortodoks pun tidak mudah. Kelompok tersebut menginginkan pengecualian wajib militer bagi komunitasnya, sementara Eisenkot mendukung pembagian kewajiban pertahanan yang lebih merata.

Persoalan ini mengingatkan pada Niklas Luhmann dalam Political Theory in the Welfare State (1990): politik tidak dapat begitu saja mengendalikan seluruh tuntutan masyarakat. Pemerintahan harus terus memilih di antara kepentingan yang saling bertentangan, sementara setiap pilihan dapat menciptakan persoalan baru.

Eisenkot mungkin memiliki dukungan untuk menggantikan Netanyahu. Namun, kesepakatan mengenai siapa yang harus pergi belum tentu berarti kesepakatan mengenai bagaimana negara harus diperintah.

Paradoks Perang Iran

Ilustrasi AS-Israel vs Iran Foto: Dok. ChatGPT

Tantangan berikutnya melampaui urusan koalisi. Perang dengan Iran memunculkan pertanyaan yang tidak cukup dijawab dengan laporan keberhasilan operasi militer: apakah melemahkan kemampuan tempur lawan juga berarti melemahkan pemerintahannya?

Tekanan dari luar terkadang justru menyatukan masyarakat yang sebelumnya terbelah. Penelitian Babak Rezaee Daryakenari, Vahid Ghafouri, dan Nihat Kasap dalam Foreign Policy Analysis (2025), berdasarkan analisis hampir dua juta unggahan influencer Iran, menemukan bahwa sanksi komprehensif Amerika pada era Trump berkaitan dengan meningkatnya sentimen positif terhadap pemerintah Iran, termasuk di kalangan oposisi moderat. Gejala ini dikenal sebagai rally-around-the-flag effect.

Sanksi ekonomi tentu berbeda dengan serangan militer. Namun, temuan itu mengingatkan bahwa tekanan eksternal dapat menghasilkan reaksi politik yang berlawanan dengan tujuan awalnya. Masyarakat yang tidak menyukai pemerintahnya sekalipun dapat mengutamakan keselamatan negara ketika merasa terancam.

Bagi Israel, persoalannya bukan hanya kemampuan menyerang, melainkan bagaimana mengakhiri konflik tanpa menciptakan ancaman berikutnya. Charles D. Freilich, mantan Deputi Penasihat Keamanan Nasional Israel, dalam Israeli National Security: A New Strategy for an Era of Change (2018), menekankan pentingnya memadukan kekuatan pertahanan dengan diplomasi, pengendalian diri, dan strategi jangka panjang.

Artinya, kemenangan militer tidak dengan sendirinya menghasilkan keamanan politik. Netanyahu ataupun Eisenkot tetap harus menjelaskan bagaimana biaya perang, risiko pembalasan, dan hubungan regional akan dikelola setelah pertempuran mereda.

Trump dan Netanyahu Mulai Berjarak?

Persoalan Israel semakin rumit ketika politik Amerika Serikat berubah. Hasil pemilu sela 3 November 2026 memperkuat posisi Demokrat di Kongres dan meningkatkan tekanan terhadap Presiden Donald Trump. Perdebatan domestik Amerika kini berpotensi memengaruhi cara Washington menghitung biaya keterlibatannya di Timur Tengah.

Trump juga mengumumkan rencana penghentian bantuan militer tahunan kepada Israel mulai 2027. Pelaksanaannya belum pasti, terutama karena terdapat kesepakatan bantuan yang berlaku hingga 2028 dan peran Kongres dalam penganggaran. Namun, pernyataan itu cukup untuk memperlihatkan bahwa hubungan kedua negara tidak bebas dari perhitungan politik dan keuangan.

Kedekatan personal Trump dengan Netanyahu selama ini memberi keuntungan diplomatik bagi perdana menteri Israel tersebut. Tetapi hubungan antarnegara tidak hanya ditentukan oleh persahabatan dua pemimpin. Kerja sama intelijen, pertahanan, kepentingan kawasan, serta sikap Kongres memiliki pengaruh yang jauh lebih panjang.

Eisenkot mungkin membawa gaya komunikasi berbeda melalui jejaring pertahanan yang dibangunnya selama berkarier di militer. Namun, pergantian pemimpin Israel tidak otomatis menghapus perbedaan kepentingan dengan Washington, apalagi menyelesaikan konflik di kawasan.

Masa Depan Israel

Ilustrasi konflik Israel dan Iran. Foto: Dado Ruvic/REUTERS

Pada akhirnya, Netanyahu dan Eisenkot menghadapi persoalan yang sama, yakni masyarakat yang terbelah, konsekuensi perang, konflik Palestina, dan ketidakpastian dukungan Amerika. Mereka mungkin menawarkan cara memerintah berbeda, tetapi harus bekerja di tengah ketakutan dan ketidakpercayaan yang telah lama terbentuk.

Psikolog politik Israel Daniel Bar-Tal, dalam kajiannya tentang konflik berkepanjangan, menjelaskan bagaimana perasaan terus-menerus terancam dapat membentuk mentalitas terkepung. Ketika pandangan semacam itu mengakar, kompromi mudah dianggap sebagai kelemahan, sementara perdamaian semakin sulit dibayangkan.

Inilah tantangan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemilihan perdana menteri. Keamanan membutuhkan kemampuan menghadapi ancaman, tetapi juga keberanian membuka kemungkinan politik yang selama ini tertutup.

Israel mungkin dapat mengganti pemimpinnya dalam hitungan minggu. Namun, keluar dari lingkaran konflik dan membangun keamanan yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar pergantian orang di puncak kekuasaan.