Gibran Mundur, Umi Tetap Menjual Kopi: Potret Rakyat di Tengah Gaduh Kekuasaan
Tulisan dari Rudi Yahya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ketika kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden menjadi perbincangan nasional, ruang politik dipenuhi berbagai spekulasi. Para elite sibuk membaca arah kekuasaan, membicarakan konsekuensi konstitusional, dan memperhitungkan siapa yang berpeluang mengisi posisi tersebut.
Namun, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, ada kehidupan lain yang berjalan tanpa banyak perubahan.
Di depan RSUD Ajibarang, ada Umi, seorang pedagang kopi yang tetap menjalani rutinitasnya. Ia menyiapkan dagangan, melayani pembeli, dan berharap kopi yang dijualnya laku. Baginya, hari tetap harus berjalan. Ada kebutuhan rumah tangga yang menunggu untuk dipenuhi.
Mungkin Umi tidak terlalu mengikuti perdebatan tentang mundurnya Gibran. Bukan karena tidak peduli terhadap negara, melainkan karena ada persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupannya: bagaimana mendapatkan penghasilan hari ini.
Di sinilah kita menemukan potret sederhana tentang jarak antara politik dan kehidupan rakyat. Di atas, kekuasaan menjadi bahan perdebatan. Di bawah, rakyat tetap berjuang agar dapur tetap mengepul.
Ketika Politik Menjadi Urusan Elite
Mundurnya seorang wakil presiden tentu bukan peristiwa biasa. Jabatan wakil presiden merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan. Karena itu, setiap perubahan harus dipahami dalam kerangka konstitusi dan kepentingan bangsa.
Publik berhak mengetahui alasan, proses, dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Demokrasi membutuhkan keterbukaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban pejabat publik.
Namun, ada hal yang tidak boleh luput dari perhatian. Jangan sampai perhatian kita terlalu tersedot pada pergantian jabatan, sementara persoalan mendasar masyarakat justru kehilangan ruang pembicaraan.
Sebab, bagi sebagian rakyat kecil, siapa yang menduduki kursi wakil presiden bukanlah persoalan yang langsung menentukan apakah mereka bisa memperoleh penghasilan lebih baik keesokan harinya.
Umi tetap harus berjualan. Pedagang di pasar tetap harus menawarkan dagangannya. Buruh tetap harus bekerja, sedangkan petani tetap harus memikirkan biaya produksi dan harga hasil panen.
Kehidupan mereka tidak mengenal masa jeda hanya karena politik sedang mengalami perubahan.
Rakyat Tidak Hidup dari Drama Kekuasaan
Ada perbedaan mendasar antara persoalan yang dihadapi elite politik dan masyarakat kecil.
Bagi elite, perubahan jabatan bisa berarti perubahan peta kekuasaan, hubungan politik, dan peluang untuk menduduki posisi strategis. Sementara itu, bagi masyarakat kecil, persoalan hidup sering kali sesederhana menghitung pemasukan dan pengeluaran.
Seorang pedagang kopi tidak bisa membayar kebutuhan keluarganya dengan mengikuti perdebatan politik. Ia membutuhkan pembeli. Ia membutuhkan dagangan yang laku. Ia membutuhkan penghasilan yang cukup.
Begitu pula seorang pedagang sayur yang harus bangun sebelum matahari terbit, seorang tukang ojek yang menunggu penumpang, atau buruh yang menggantungkan hidup pada upah harian.
Mereka mungkin tidak hafal siapa yang sedang berselisih di pusat kekuasaan. Namun, mereka sangat memahami perubahan harga beras, minyak goreng, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya.
Karena itu, tidak adil jika ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap kegaduhan politik langsung dianggap sebagai bentuk rendahnya kesadaran bernegara. Bisa jadi, mereka justru sedang menghadapi persoalan hidup yang tidak bisa ditunda.
Bagi mereka, politik boleh menjadi berita utama, tetapi kebutuhan hidup tetap menjadi urusan utama.
Demokrasi Harus Terasa Sampai ke Pasar
Demokrasi tidak seharusnya berhenti pada pergantian pejabat atau pergulatan kepentingan antarelite. Demokrasi harus menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan, melainkan sejauh mana kebijakan negara mampu memperbaiki kehidupan rakyat.
Apakah harga kebutuhan pokok semakin terjangkau? Apakah lapangan pekerjaan semakin terbuka? Apakah pedagang kecil memperoleh ruang untuk berkembang? Apakah pelayanan kesehatan dan pendidikan semakin mudah diakses?
Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seharusnya terus hadir dalam setiap perdebatan politik.
Sebab, rakyat tidak membutuhkan sekadar pergantian figur. Mereka membutuhkan pemerintahan yang mampu menjawab persoalan nyata.
Jika pergantian pejabat hanya menghasilkan kegaduhan baru tanpa memperbaiki kehidupan masyarakat, demokrasi berisiko menjadi tontonan yang jauh dari kebutuhan orang-orang yang seharusnya dilayani.
Umi dan Wajah Sesungguhnya Perjuangan Rakyat
Kisah Umi di depan RSUD Ajibarang mungkin terlihat sederhana. Tidak ada panggung politik, pidato kenegaraan, atau perdebatan tentang kekuasaan.
Namun, justru dari kehidupan sederhana seperti itulah kita bisa melihat bagaimana rakyat menjalani hari-harinya.
Umi tetap berjualan ketika politik berubah. Ia tetap berusaha ketika para elite sibuk memperdebatkan jabatan. Aktivitasnya mungkin tidak pernah menjadi berita utama, tetapi dari pekerjaan sederhana itulah kehidupan keluarganya terus berjalan.
Umi bukan sekadar gambaran seorang pedagang kopi. Ia mewakili begitu banyak masyarakat yang tidak memiliki kemewahan untuk berhenti bekerja dan menunggu keadaan politik menjadi tenang.
Mereka tidak meminta banyak hal. Mereka hanya ingin kesempatan mencari nafkah, harga kebutuhan yang masuk akal, dan kehidupan yang sedikit lebih baik dari hari kemarin.
Di sinilah seharusnya para pemegang kekuasaan belajar memahami rakyat. Jangan hanya melihat masyarakat sebagai angka statistik, suara dalam pemilihan, atau objek dalam program pembangunan. Di balik setiap angka terdapat manusia yang memiliki kebutuhan, harapan, dan perjuangan.
Kekuasaan Berganti, Rakyat Tetap Berjuang
Mundurnya Gibran, jika telah melalui proses konstitusional, akan menjadi bagian dari perjalanan politik Indonesia. Akan ada pembicaraan tentang pengganti, konfigurasi kekuasaan, dan arah pemerintahan berikutnya.
Namun, ada kehidupan yang tidak boleh dilupakan di tengah semua itu.
Besok pagi, Umi mungkin kembali membuka lapaknya. Ia kembali menyiapkan kopi dan menunggu pembeli. Pedagang lain kembali menggelar dagangan. Buruh kembali berangkat bekerja. Petani kembali mengurus sawahnya.
Tidak ada yang berubah secara otomatis dalam kehidupan mereka hanya karena satu pejabat meninggalkan jabatannya.
Gibran boleh mundur, peta politik boleh berubah, tetapi Umi tetap harus menjual kopi.
Kalimat itu sederhana, tetapi menyimpan kritik yang mendalam. Bahwa politik seharusnya tidak hanya sibuk mengurus siapa yang berkuasa, tetapi juga memastikan kehidupan orang-orang yang berada di luar lingkaran kekuasaan menjadi lebih baik.
Sebab, negara bukan hanya milik mereka yang duduk di kursi pemerintahan. Negara juga milik Umi, pedagang kopi di depan RSUD Ajibarang, dan jutaan rakyat kecil yang setiap hari bekerja tanpa banyak suara.
Mereka mungkin tidak selalu hadir dalam perdebatan politik. Namun, merekalah salah satu alasan mengapa kekuasaan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

