Pendidikan dan Kesehatan: Hak Dasar Rakyat, Bukan Kemewahan yang Harus Diperjuangkan
Tulisan dari Rudi Yahya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAda banyak hal yang dibutuhkan rakyat dari sebuah negara. Infrastruktur yang memadai, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang merata merupakan bagian penting dari kemajuan. Namun, di antara berbagai kebutuhan tersebut, ada dua hal yang jauh lebih mendasar: pendidikan dan kesehatan.
Keduanya bukan sekadar urusan pelayanan publik atau program pemerintah yang dapat berubah mengikuti pergantian kepemimpinan. Pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar manusia yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang status sosial, latar belakang ekonomi, maupun tempat tinggalnya.
Pendidikan memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengembangkan potensi dan memperbaiki kehidupannya. Sementara itu, kesehatan memungkinkan seseorang menjalani kehidupan secara produktif, bermartabat, dan sejahtera.
Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), kedua hal tersebut bukan pemberian negara kepada rakyat. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.
Karena itu, ketika berbicara tentang kemajuan sebuah bangsa, kita tidak cukup hanya menghitung panjang jalan yang dibangun, besarnya investasi yang masuk, atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah setiap anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak? Apakah setiap warga negara, termasuk masyarakat miskin, dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa terbebani persoalan biaya?
Pertanyaan tersebut seharusnya menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Sebab, pembangunan pada hakikatnya bukan hanya tentang perubahan fisik sebuah negara, melainkan juga tentang peningkatan kualitas kehidupan manusia.
PBB Mengakui Pendidikan dan Kesehatan sebagai Hak Manusia
Pengakuan terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar manusia bukanlah gagasan baru. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskannya melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang diadopsi pada 10 Desember 1948.
Deklarasi tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan HAM dunia.
Pasal 25 menegaskan hak setiap orang atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya. Hak tersebut mencakup pangan, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial.
Sementara itu, Pasal 26 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan dasar harus tersedia secara cuma-cuma dan bersifat wajib.
Pesan yang terkandung di dalamnya sangat jelas: pendidikan dan kesehatan bukan hak istimewa kelompok kaya. Keduanya merupakan hak setiap manusia yang harus dihormati dan dipenuhi.
Prinsip tersebut kemudian diperkuat melalui Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau ICESCR). Kovenan ini mengatur secara lebih terperinci kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pendidikan dan kesehatan.
Dengan demikian, persoalan pendidikan dan kesehatan tidak semestinya dipandang hanya sebagai urusan teknis birokrasi. Keduanya merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga martabat manusia.
Pengakuan internasional tersebut juga memberikan pesan bahwa kemajuan sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap hak-hak dasar warga.
Pendidikan Bukan Kemewahan, Melainkan Hak Setiap Anak
Pendidikan merupakan salah satu jalan paling penting untuk memutus rantai kemiskinan. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri.
Anak yang lahir dari keluarga sederhana seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas dengan anak yang lahir dari keluarga berkecukupan.
Namun, kenyataan sosial belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut.
Masih terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan, mulai dari keterbatasan fasilitas sekolah, kualitas tenaga pengajar, hingga kemampuan ekonomi keluarga. Bagi sebagian orang tua, menyekolahkan anak bukan perkara sederhana. Mereka harus menghitung biaya transportasi, perlengkapan sekolah, kebutuhan belajar, dan berbagai pengeluaran lainnya.
Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan dengan membangun gedung sekolah atau membagikan bantuan pendidikan. Pemerintah juga harus memastikan setiap anak benar-benar memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang.
Gagasan mengenai pendidikan sebagai investasi pembangunan manusia juga pernah ditekankan Anies Baswedan. Dalam sebuah forum di Universitas Hasanuddin pada September 2023, Anies menyoroti pendidikan dan kesehatan sebagai kunci peningkatan kualitas manusia Indonesia.
Pemikiran tersebut bukan sekadar wacana. Anies juga memiliki rekam jejak dalam gerakan pendidikan melalui Indonesia Mengajar, sebuah gerakan yang ia gagas dan dirintis sejak 2009, sebelum mulai mengirimkan Pengajar Muda pada 2010.
Melalui gerakan ini, para lulusan perguruan tinggi direkrut untuk mengajar di sekolah-sekolah dasar di berbagai daerah, terutama wilayah yang masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik. Mereka tidak hanya datang untuk mengajar, tetapi juga membangun semangat belajar dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam memajukan pendidikan.
Indonesia Mengajar membawa pesan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh hanya menjadi milik anak-anak di perkotaan. Anak-anak di pelosok negeri juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan guru, pengetahuan, dan kesempatan meraih masa depan yang lebih baik.
Ada pelajaran penting dari gerakan tersebut: persoalan pendidikan membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan di atas kertas. Dibutuhkan kepedulian, keterlibatan, dan keberanian untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum memperoleh kesempatan yang setara.
Kita sering berbicara tentang cita-cita Indonesia Emas 2045. Akan tetapi, cita-cita tersebut akan sulit diwujudkan apabila kualitas pendidikan belum menjadi perhatian utama.
Nelson Mandela pernah menyampaikan gagasan terkenal bahwa pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.
Pesan tersebut mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah hari ini, tetapi juga oleh kualitas generasi yang sedang menempuh pendidikan.
Pendidikan bukan sekadar mencetak pemegang ijazah. Lebih dari itu, pendidikan harus membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, memiliki keterampilan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
Kesehatan Adalah Hak, Bukan Kemampuan Membayar
Jika pendidikan menentukan peluang masa depan, kesehatan menentukan kualitas kehidupan manusia saat ini.
Dalam Pasal 12 ICESCR, negara-negara pihak mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental setinggi-tingginya yang dapat dicapai.
Pengakuan tersebut mengandung tanggung jawab yang tidak sederhana. Negara tidak cukup hanya menyediakan rumah sakit, puskesmas, dan tenaga medis. Masyarakat juga harus benar-benar dapat mengakses pelayanan kesehatan secara layak, terjangkau, dan manusiawi.
Sebab, bagi sebagian masyarakat kecil, sakit bukan hanya persoalan medis. Sakit juga dapat menjadi persoalan ekonomi yang serius.
Ketika seorang ayah jatuh sakit, keluarga bisa kehilangan sumber penghasilan. Ketika seorang ibu membutuhkan perawatan, persoalan biaya dapat menambah beban keluarga. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang menunda pemeriksaan kesehatan karena khawatir terhadap biaya pengobatan.
Di sinilah kehadiran negara benar-benar diuji.
Jaminan kesehatan tidak boleh berhenti sebagai program administratif atau angka kepesertaan. Masyarakat harus merasakan manfaatnya secara nyata, mulai dari kemudahan mengakses fasilitas kesehatan hingga memperoleh pelayanan yang bermutu.
Rumah sakit harus memiliki fasilitas yang memadai, puskesmas perlu diperkuat, ketersediaan obat harus dijaga, dan tenaga kesehatan harus mendapatkan perhatian yang layak.
Pemikiran Anies Baswedan tentang pembangunan manusia juga relevan dalam konteks ini. Pendidikan dan kesehatan tidak dapat dipisahkan karena keduanya menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang produktif dan memiliki kesempatan hidup lebih baik.
Kesehatan yang terjamin memungkinkan seseorang bekerja dan belajar dengan baik. Sebaliknya, pendidikan yang memadai membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga kesehatan dan mengambil keputusan yang tepat bagi kehidupannya.
Jangan sampai seseorang lebih takut menghadapi tagihan rumah sakit daripada menghadapi penyakitnya sendiri.
Kesehatan bukan kemewahan yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki uang. Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dijamin tanpa diskriminasi.
Indonesia Sudah Memiliki Landasan Konstitusional
Sebenarnya, Indonesia tidak kekurangan landasan hukum untuk menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan.
UUD 1945 telah memberikan jaminan konstitusional terhadap kedua hak tersebut.
Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan.
Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Bahkan, Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Tidak kalah penting, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Landasan konstitusional tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan dan kesehatan bukan sekadar janji politik yang boleh dilaksanakan ketika pemerintah memiliki anggaran lebih. Keduanya merupakan kewajiban negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan nyata.
Memang, pelaksanaannya membutuhkan perencanaan, kemampuan fiskal, dan tata kelola yang baik. Namun, keterbatasan anggaran seharusnya mendorong pemerintah menyusun prioritas secara lebih adil, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Dalam konteks ini, tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada penyusunan regulasi dan pengalokasian anggaran. Ukuran keberhasilannya terletak pada sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.
Jangan Mengukur Kemajuan Hanya dari Infrastruktur
Kita tidak sedang mempertentangkan pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusia. Jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan kawasan industri tetap dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian.
Namun, pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Apa artinya jalan yang mulus jika anak-anak di pelosok masih kesulitan memperoleh pendidikan berkualitas?
Apa artinya gedung rumah sakit yang megah jika masyarakat miskin masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan?
Apa artinya pertumbuhan ekonomi meningkat jika sebagian rakyat belum mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatannya?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, pertanyaan itu mengingatkan bahwa pembangunan harus memiliki orientasi yang jelas, yakni meningkatkan kesejahteraan manusia.
Pemikiran Anies Baswedan mengenai keadilan sosial memberikan perspektif tambahan dalam melihat persoalan ini. Ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan tidak boleh dibiarkan menjadi pembatas kesempatan hidup masyarakat.
Kita dapat melihat persoalan tersebut dari masih adanya kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan dan daerah. Fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan pendidikan berkualitas yang terkonsentrasi di kota-kota besar dapat membuat masyarakat di daerah harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan pelayanan yang setara.
Padahal, tempat seseorang dilahirkan seharusnya tidak menentukan seberapa besar kesempatan yang dapat diperolehnya.
Keadilan sosial bukan berarti semua wilayah harus memiliki fasilitas yang persis sama. Namun, setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang layak untuk memperoleh pelayanan dasar yang bermutu.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya proyek yang selesai atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat.
Kualitas guru, kesejahteraan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, fasilitas sekolah, dan kemudahan mengakses pelayanan dasar harus menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.
Jangan sampai keberhasilan pemerintahan lebih banyak dirayakan melalui seremoni peresmian proyek daripada perubahan nyata dalam kehidupan rakyat.
Mengembalikan Pembangunan kepada Martabat Manusia
Dalam perspektif HAM, manusia bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki hak dan martabat.
Negara hadir bukan untuk menjadikan rakyat sebagai penonton kemajuan, melainkan memastikan mereka ikut menikmati hasil pembangunan.
Pendidikan memberikan kesempatan kepada manusia untuk berkembang, sedangkan kesehatan memberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan secara produktif. Keduanya saling berkaitan dan menjadi fondasi bagi terwujudnya kesejahteraan.
Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah perlu menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas lintas pemerintahan. Kebijakan pelayanan dasar tidak boleh kehilangan arah hanya karena pergantian pemimpin atau perubahan kepentingan politik.
Rakyat membutuhkan kesinambungan pelayanan, bukan sekadar program yang berganti nama setiap periode pemerintahan.
Anggaran pendidikan dan kesehatan juga perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan semata-mata beban keuangan negara. Investasi tersebut menentukan kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat, dan kemampuan bangsa menghadapi tantangan masa depan.
Pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah negara bukan hanya seberapa tinggi gedung yang dibangun, seberapa panjang jalan yang dibentangkan, atau seberapa besar investasi yang berhasil didatangkan.
Ukuran yang lebih mendasar adalah seberapa jauh negara mampu menjaga martabat manusia dan memenuhi hak-hak dasar rakyatnya.
Pendidikan dan kesehatan tidak seharusnya menjadi kemewahan bagi mereka yang mampu membayar. Keduanya adalah hak manusia yang harus dijamin oleh negara.
Rakyat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan kesempatan untuk belajar, memperoleh pengobatan ketika sakit, dan menjalani kehidupan yang layak.
Sebab, pembangunan yang mengabaikan pendidikan dan kesehatan pada hakikatnya sedang melupakan manusia sebagai tujuan utama pembangunan itu sendiri.
Dan pertanyaan yang patut terus diajukan kepada setiap pemerintahan adalah: untuk siapa sebenarnya pembangunan dilakukan jika hak-hak paling mendasar rakyat belum sepenuhnya terpenuhi?