Pajak Cukur, Warteg dan Krisis Kepercayaan

Dosen di Prodi Administrasi Negara Universitas Pamulang. Pengamat Hukum Administrasi Publik dan Kebijakan Publik Cendikia Demokrasi Indonesia (CDI)
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Heru Wahyudi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Cerita tukang cukur mendadak menjadi urusan negara. Pelanggan membayar tunai, tanpa kuitansi, lalu transaksi itu dijadikan contoh ekonomi yang belum tercatat. Dari sana, perdebatan melebar ke pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pajak warteg, hingga kecemasan tentang pengawasan transaksi. Sebetulnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh) dan aturan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) membedakan kewajiban setiap usaha. Perbedaan itulah yang hilang ketika pernyataan pejabat beredar sebagai potongan berita.
Kegelisahan Ketua Dewan Penasihat Kadin tersebut patut didengar. Dalam Rapimnas Kadin di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026, Ketua Dewan Penasihat Kadin itu menyoroti rendahnya rasio pajak Indonesia. Negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pelayanan publik. Memperbaiki kepatuhan dan menutup kebocoran merupakan tujuan yang masuk akal.
Kendati tujuan yang wajar tidak otomatis membuat setiap penjelasan menjadi tepat. Memakai tukang cukur dan warteg sebagai contoh dapat membuat usaha kecil merasa sedang dituju. Pemerintah mesti membedakan pembahasan ekonomi informal, penghindaran pajak, dan perluasan pencatatan. Ketiganya berhubungan, tetapi tidak sama.
Ilusi Penerimaan
Angka Rp10.000 triliun mengundang perhatian. Sekalipun besarnya aktivitas ekonomi tidak sama dengan penerimaan yang bisa ditagih negara.
Paper Bank Dunia, Informality in Indonesia: Levels, Trends, and Features, (2023), menggunakan beberapa pendekatan untuk memperkirakan informalitas. Salah satu metode yang digunakan adalah Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC). Studi itu menyebut estimasi output informal sekitar 36 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada dekade sebelum 2020. Angka tersebut bukan daftar transaksi yang ditemukan pemeriksa pajak.
Sebab itu, estimasi tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai tambahan PDB yang tinggal dimasukkan, apalagi sebagai jumlah pajak yang hilang. Jika seluruh perkiraan itu langsung ditambahkan ke PDB resmi, sebagian kegiatan ekonomi bisa terhitung dua kali.
Pembedaan ini menentukan arah kebijakan. Usaha legal yang pencatatannya sederhana tidak selayaknya disamakan dengan kegiatan ilegal. Negara membutuhkan informasi yang lebih baik, tetapi informasi itu semestinya dipakai untuk menentukan kewajiban secara tepat, bukan membangun prasangka terhadap pedagang kecil.
Memilah Pajak
Perdebatan akan lebih jernih bila pemerintah menjelaskan jenis pajaknya sejak awal. PPh menyangkut penghasilan pelaku usaha. PBJT makanan dan minuman menyangkut konsumsi serta menjadi kewenangan daerah. Menyebut semuanya sebagai “pajak warteg” justru mengaburkan perbedaan tersebut.
Bagi pelaku UMKM orang pribadi yang memenuhi persyaratan, omzet Rp500 juta pertama dalam setahun tidak dikenai PPh. Fasilitas ini tetap berlaku setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak. Jika omzet setahun Rp800 juta dan wajib pajak berhak menggunakan tarif final 0,5 persen, pajaknya dihitung dari selisih Rp300 juta, sehingga menjadi Rp1,5 juta.
Untuk makanan dan minuman yang menjadi objek PBJT, pajak ditanggung konsumen, sedangkan pengusaha memungut dan menyetorkannya sesuai ketentuan daerah. Batas omzet yang dikecualikan ditetapkan melalui perda, sehingga tidak seragam secara nasional.
Di Kota Sukabumi, semisal, usaha dengan omzet tidak melebihi Rp5 juta per bulan dikecualikan dari pemungutan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menyerahkan penetapan batas peredaran usaha yang dikecualikan dari PBJT kepada perda. Maka itu, jawaban untuk pemilik warteg pantas mempertimbangkan lokasi usahanya, bukan memakai satu angka untuk seluruh Indonesia.
Penjelasan “usaha kecil bebas pajak” juga terlalu luas. Yang mesti dijelaskan yakni bebas dari pajak apa, untuk siapa, dan dengan syarat apa. Bahasa sederhana tidak berarti menghilangkan ketelitian.
Membangun Kepercayaan
Pemerintah tidak cukup menganggap kegaduhan sebagai kekurangan pengetahuan masyarakat. Warga menilai kebijakan melalui pengalaman: mudahkah mengurus administrasi, jelaskah penjelasan petugas, dan terlihatkah manfaat uang yang disetorkan?
Di sini, komunikasi dan pelayanan tidak bisa dipisahkan. Penjelasan pusat yang rapi akan kehilangan arti bila petugas lapangan menyampaikan tuntutan berbeda. Sebaliknya, pelayanan yang membantu dapat membuat aturan rumit terasa lebih masuk akal.
Kunjungan petugas pun perlu dijelaskan tujuannya. Pendataan, edukasi, pemeriksaan, dan penagihan bukan tindakan yang sama. Tanpa penjelasan, kedatangan untuk pendataan pun dapat dipahami sebagai tuntutan pembayaran. Pemerintah wajib memastikan setiap petugas membawa informasi yang seragam, menunjukkan dasar tindakannya, serta memberi saluran keberatan yang mudah digunakan. Kepastian hukum mesti terasa dalam pertemuan sehari-hari, bukan berhenti sebagai kalimat dalam peraturan.
Digitalisasi seyogianya memperbaiki hubungan tersebut. Mencatat itu seperti buku kas, bukan karcis tilang. Pencatatan diperkenalkan sebagai sarana membantu usaha memahami pemasukan, menyiapkan dokumen, dan memenuhi kewajiban yang memang berlaku. Jangan menjanjikan manfaat yang belum tersedia. Namun jangan pula menyampaikan pencatatan seolah-olah setiap transaksi langsung menimbulkan pajak.
Membenahi Pemungutan
Pemerintah mesti mendahulukan tiga langkah. Pertama, menyampaikan penjelasan resmi yang konsisten, lengkap dengan dasar hukum, tanggal berlaku, serta siapa yang terkena dan tidak terkena ketentuan. Tokoh yang menyampaikan gagasan juga menegaskan apakah ucapannya merupakan usulan pribadi atau kebijakan pemerintah.
Kedua, menyediakan panduan singkat yang menjelaskan perbedaan PPh dan PBJT, contoh perhitungan, serta saluran pengaduan. Dengan begitu, pelaku usaha tidak perlu mencari kepastian dari berbagai pernyataan yang saling mengoreksi.
Ketiga, menetapkan sasaran pengawasan berdasarkan data dan risiko ketidakpatuhan, bukan sekadar kemudahan mendatangi lokasi usaha. Setiap pemeriksaan sejatinya memiliki dasar hukum dan alasan yang jelas.
Memperluas penerimaan merupakan pekerjaan sah negara. Tetapi legitimasi pemungutan juga bergantung pada ketepatan sasaran dan kualitas pelayanan. Sebelum meminta warga lebih terbuka tentang penghasilannya, pemerintah perlu menjelaskan batas kewenangannya, bertindak sesuai aturan, dan terbuka soal ke mana uang rakyat digunakan.
