Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan: Siapa yang Menikmati Pembangunan?
Saya adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi S1 di Universitas Pamulang
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Salsa Audri Febrianti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara. Ketika angka pertumbuhan meningkat, kondisi tersebut biasanya dianggap sebagai tanda bahwa perekonomian sedang bergerak ke arah yang positif. Namun, apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat?
Indonesia merupakan salah satu negara yang terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2026 tumbuh sebesar 5,29% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih mengalami perkembangan. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut belum tentu menggambarkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah perkembangan ekonomi, persoalan ketimpangan pendapatan dan pengeluaran masih menjadi perhatian. Sebagian masyarakat memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, modal usaha, dan peluang ekonomi. Sementara itu, kelompok masyarakat lainnya masih menghadapi berbagai keterbatasan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting:
siapa sebenarnya yang paling menikmati hasil pembangunan ekonomi?
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Selalu Berarti Pemerataan
Ditemukannya bahwa dalam konsep ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukurnya adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan PDB menunjukkan adanya kenaikan aktivitas produksi dalam perekonomian.
Namun, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan merupakan dua hal yang berbeda. Suatu negara dapat mengalami peningkatan produksi dan investasi, tetapi hasil pertumbuhan tersebut belum tentu dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk.
Sebagai contoh, pembangunan kawasan industri dan pusat bisnis dapat meningkatkan nilai investasi serta membuka lapangan kerja. Akan tetapi, manfaatnya bisa lebih banyak dirasakan oleh pemilik modal, tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, atau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Di sisi lain, masyarakat yang tidak memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri berpotensi mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang memadai.
Artinya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka pertumbuhan ekonomi. Pemerataan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, akses pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat juga perlu diperhatikan.
Ketimpangan Ekonomi Indonesia Masih Menjadi Tantangan
Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat ketimpangan pengeluaran masyarakat adalah rasio Gini. Nilai rasio Gini berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 0, semakin merata distribusi pengeluaran masyarakat. Sebaliknya, nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.
Berdasarkan laporan BPS yang dirilis pada 5 Agustus 2026, rasio Gini Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368. Angka ini meningkat dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363, tetapi lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 0,375.
Selain itu, BPS mencatat bahwa kelompok 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah memiliki kontribusi sebesar 19,22 persen terhadap total pengeluaran penduduk pada Maret 2026. Sementara itu, ketimpangan pengeluaran di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, dengan rasio Gini masing-masing sebesar 0,387 dan 0,296.
Data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, meskipun dalam perbandingan tahunan terdapat penurunan rasio Gini. Perubahan angka dari satu periode ke periode lain juga memperlihatkan bahwa pemerataan ekonomi merupakan proses yang tidak selalu berjalan secara konsisten.
Mengapa Hasil Pembangunan Belum Dirasakan Secara Merata?
Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi pemerataan hasil pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah perbedaan akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Masyarakat yang memiliki pendidikan serta keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja umumnya mempunyai lebih banyak pilihan pekerjaan. Sebaliknya, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan dapat menghambat seseorang untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik.
Faktor berikutnya adalah kepemilikan modal dan kesempatan berusaha. Pelaku usaha yang memiliki modal cukup, jaringan pemasaran luas, serta akses terhadap teknologi cenderung mempunyai peluang lebih besar untuk mengembangkan bisnis. Sementara itu, pelaku usaha kecil sering menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan, meningkatkan kapasitas produksi, dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Selain itu, perbedaan pembangunan antarwilayah juga dapat memengaruhi ketimpangan. Wilayah dengan infrastruktur lengkap, fasilitas pendidikan memadai, serta aktivitas industri yang berkembang memiliki peluang ekonomi yang berbeda dibandingkan wilayah yang masih terbatas dari sisi fasilitas dan konektivitas.
Faktor-faktor tersebut saling berkaitan. Ketika akses terhadap pendidikan, modal, pekerjaan, dan infrastruktur tidak merata, kesempatan masyarakat untuk menikmati pertumbuhan ekonomi juga dapat berbeda.
Peran Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan yang Lebih Inklusif
Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan pemerataan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas akses pendidikan dan pelatihan keterampilan agar masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dunia kerja.
Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu diperhatikan. UMKM memiliki peran dalam kegiatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan usaha di berbagai daerah. Kemudahan akses pembiayaan, pendampingan usaha, pemanfaatan teknologi digital, dan perluasan pasar dapat membantu meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil untuk berkembang.
Di samping itu, pembangunan infrastruktur yang merata dapat membuka peluang ekonomi baru di berbagai wilayah. Infrastruktur transportasi, akses internet, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup masyarakat.
Kebijakan fiskal juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan melalui pengelolaan pajak dan belanja pemerintah. Penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai layanan publik, perlindungan sosial, dan pembangunan yang memberikan manfaat luas. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut perlu memperhatikan ketepatan sasaran, efektivitas anggaran, dan keberlanjutan fiskal.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang inklusif memerlukan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Tujuannya bukan sekadar meningkatkan angka pertumbuhan, melainkan memperluas kesempatan agar lebih banyak masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
Mengukur Keberhasilan Pembangunan dari Kesejahteraan Masyarakat
Pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan seberapa besar peningkatan PDB suatu negara. Indikator lain seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan pengeluaran, pengangguran, kualitas pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan juga perlu menjadi perhatian.
Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, masyarakat idealnya memperoleh peluang yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memenuhi kebutuhan hidup. Jika peningkatan aktivitas ekonomi hanya terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu, manfaat pembangunan belum sepenuhnya tersebar.
Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi tetap dibutuhkan untuk memperluas kapasitas produksi dan menciptakan kesempatan kerja. Namun, pemerataan juga penting agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat bagi berbagai kelompok masyarakat.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang siapa yang menikmati hasil pembangunan tidak dapat dijawab hanya dengan melihat angka pertumbuhan ekonomi. Diperlukan perhatian terhadap bagaimana pendapatan dan kesempatan ekonomi tersebar, siapa yang memperoleh akses terhadap sumber daya, serta sejauh mana kebijakan pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Pertumbuhan ekonomi yang bermakna bukan hanya tentang seberapa cepat perekonomian berkembang, tetapi juga tentang seberapa banyak masyarakat yang memiliki kesempatan untuk ikut berkembang bersama.
Data yang digunakan dalam artikel ini mengacu pada publikasi resmi dapat dilihat di :
Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2026: ekonomi tumbuh 5,29% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik Indonesia
Rasio Gini Maret 2026: tercatat 0,368, dengan kontribusi pengeluaran kelompok 40% terbawah sebesar 19,22%.
Badan Pusat Statistik Indonesia
Distribusi pengeluaran berdasarkan wilayah: data ketimpangan perkotaan dan perdesaan tersedia dalam tabel statistik BPS.