Anas Urbaningrum Dorong DPR Bentuk Pansus, Mengapa Penyadapan Perlu Diaudit?

Pendidik dan penulis yang senang mengabadikan cerita dari ruang kelas, masyarakat, dan lingkungan sekitar. (MTs Muhammadiyah 2 Kedungadem)
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Samsul Arifin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Penyadapan sering kali dianggap sebagai bagian dari upaya negara menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Melalui kewenangan tersebut, aparat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap dugaan tindak pidana. Namun, ada satu persoalan penting yang tidak boleh diabaikan: siapa yang mengawasi penggunaan kewenangan itu?
Pertanyaan tersebut kembali mengemuka setelah politikus senior Anas Urbaningrum mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengaudit praktik penyadapan. Usulan ini menjadi pengingat bahwa kewenangan negara, sebesar apa pun manfaatnya, tetap harus berada dalam koridor hukum dan pengawasan.
Penyadapan Bukan Kewenangan Tanpa Batas
Dalam negara hukum, penyadapan dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung penegakan hukum. Namun, tindakan tersebut juga bersentuhan langsung dengan hak privasi warga negara.
Informasi pribadi, komunikasi, dan aktivitas seseorang merupakan bagian dari ruang privat yang semestinya dilindungi. Karena itu, penggunaan kewenangan penyadapan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tanpa pengawasan yang memadai, kewenangan yang awalnya ditujukan untuk kepentingan publik berpotensi disalahgunakan. Penyadapan bahkan dapat berubah menjadi alat untuk menekan, mengintimidasi, atau mengganggu pihak tertentu apabila tidak dijalankan sesuai aturan.
Di sinilah pentingnya memastikan bahwa setiap tindakan penyadapan memiliki landasan dan prosedur yang sah.
Usulan Pansus untuk Membuka Ruang Evaluasi
Usulan Anas Urbaningrum agar DPR membentuk pansus dapat dipahami sebagai dorongan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Audit diperlukan bukan untuk langsung menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan untuk mengetahui apakah praktik penyadapan selama ini telah berjalan sesuai ketentuan.
Evaluasi tersebut dapat mencakup dasar hukum, prosedur pelaksanaan, pihak yang berwenang, hingga mekanisme pertanggungjawaban. Dengan begitu, publik memiliki ruang untuk mengetahui bagaimana kewenangan yang menyentuh hak privasi warga negara dijalankan.
Gagasan audit juga penting agar pembahasan tidak berhenti pada polemik politik. Persoalan penyadapan seharusnya ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi.
Pengawasan Bukan Berarti Menghambat Penegakan Hukum
Salah satu hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa pengawasan terhadap penyadapan bukan bentuk penolakan terhadap penegakan hukum.
Negara tetap membutuhkan instrumen untuk mengungkap kejahatan dan menjaga keamanan. Namun, kebutuhan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak warga negara.
Justru, pengawasan yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Aparat yang bekerja berdasarkan aturan dan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya akan memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata publik.
Sebaliknya, kewenangan yang tidak transparan dan minim pengawasan berpotensi menimbulkan kecurigaan. Masyarakat bisa bertanya-tanya apakah penyadapan benar-benar dilakukan untuk kepentingan hukum atau justru memiliki tujuan lain.
Demokrasi Membutuhkan Pengawasan Kekuasaan
Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa kontrol. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan, tetapi kewenangan itu harus disertai tanggung jawab.
Usulan pembentukan pansus untuk mengaudit penyadapan menjadi momentum untuk membicarakan kembali batas kewenangan negara dalam menjaga keamanan sekaligus melindungi hak masyarakat.
DPR memiliki fungsi pengawasan yang dapat digunakan untuk memastikan kebijakan dan praktik lembaga negara tetap berjalan sesuai hukum. Meski demikian, proses evaluasi harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan tidak dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu.
Pada akhirnya, persoalan penyadapan bukan hanya menyangkut teknologi atau metode penyelidikan. Lebih dari itu, persoalan ini berkaitan dengan bagaimana negara memperlakukan warganya.
Negara yang kuat bukanlah negara yang memiliki kewenangan tanpa batas, melainkan negara yang mampu menggunakan kekuasaannya secara bertanggung jawab. Sebab, menjaga keamanan dan melindungi privasi bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan dalam negara demokratis.
