QRIS Lintas Negara Diperkuat untuk Dukung Transaksi Digital
Tulisan dari Sanda Safitri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Bank Indonesia tengah menyiapkan sejumlah penyempurnaan aturan terkait layanan pembayaran digital lintas negara melalui sistem QRIS. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi di luar negeri sekaligus meningkatkan efisiensi biaya pembayaran internasional.
Deputi Gubernur Bank Indonesia mengatakan penguatan kerja sama sistem pembayaran regional menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan ekonomi digital nasional. Menurutnya, penggunaan QRIS lintas negara terus menunjukkan peningkatan seiring bertambahnya jumlah wisatawan dan pelaku usaha yang memanfaatkan transaksi digital.
“Ke depan kami ingin memastikan transaksi lintas negara menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” ujarnya dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Kamis (18/6).
Saat ini, layanan QRIS lintas negara telah dapat digunakan di beberapa negara mitra. Melalui pengembangan regulasi terbaru, Bank Indonesia berharap cakupan penggunaan sistem tersebut dapat diperluas ke lebih banyak negara dalam beberapa tahun mendatang.
Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang melayani wisatawan asing. Dengan sistem pembayaran yang terintegrasi, proses transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menggunakan uang tunai atau menukarkan mata uang secara langsung.
Selain memperluas akses pembayaran, Bank Indonesia juga menilai penguatan sistem QRIS lintas negara dapat membantu meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan perdagangan nasional.
“Wisatawan asing akan lebih mudah bertransaksi, sementara pelaku usaha domestik mendapatkan akses pembayaran yang lebih praktis dan efisien,” katanya.
Transaksi Digital Terus Tumbuh
Bank Indonesia mencatat nilai transaksi pembayaran digital sepanjang lima bulan pertama tahun 2026 mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya penggunaan aplikasi pembayaran elektronik, mobile banking, dan QRIS.
Menurut data bank sentral, jumlah pengguna aktif layanan pembayaran digital terus bertambah seiring meningkatnya penetrasi internet dan adopsi teknologi keuangan di berbagai daerah.
Ekonom menilai tren tersebut menunjukkan perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan transaksi non-tunai dalam aktivitas sehari-hari. Selain lebih praktis, pembayaran digital juga dinilai mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi.
“Transformasi digital di sektor keuangan sudah menjadi kebutuhan. Tantangannya sekarang adalah memastikan keamanan data dan perlindungan konsumen tetap terjaga,” ujar seorang ekonom perbankan.
Keamanan Sistem Jadi Prioritas
Di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi digital, regulator juga terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan sistem pembayaran. Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk meningkatkan standar keamanan siber dan mitigasi risiko penipuan digital.
Langkah tersebut dilakukan mengingat semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara elektronik. Penguatan sistem keamanan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.
Bank Indonesia menegaskan bahwa inovasi pembayaran digital akan terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan nasional.
Menurut otoritas moneter, penguatan infrastruktur pembayaran merupakan salah satu fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dalam jangka panjang.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, efisien, dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat,” tutupnya.

