Teladan Hidayat Nur Wahid untuk Wapres Gibran

Keputusan politisi senior PKS, Hidayat Nur Wahid, untuk mundur dari jabatan Wakil Ketua MPR RI sangat mengejutkan namun berlangsung mulus. Pimpinan MPR menerima pengunduran dirinya tanpa gejolak politik berarti, sementara partai segera menyiapkan penggantinya. Pengunduran diri itu diposisikan sebagai bagian dari penataan organisasi dan pembagian tugas politik yang lebih strategis mendapat penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. [Kompas, 11/11/2026]

Fenomena tersebut menarik ketika dibandingkan dengan kontroversi yang berkembang terkait tuntutan sebagian kelompok masyarakat dan sejumlah anggota DPR agar Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan. Dalam konteks ini muncul pertanyaan publik penting: mengapa ada pejabat yang memilih mundur, sementara yang lain bertahan meskipun menghadapi tekanan publik yang kuat?

Dalam perspektif sosiologi, jawaban atas pertanyaan itu tidak semata-mata terletak pada individu, melainkan pada hubungan antara legitimasi, kekuasaan, institusi, dan budaya politik.

Max Weber (1921) menjelaskan bahwa kekuasaan bertahan karena memperoleh legitimasi dari masyarakat. Weber membagi legitimasi menjadi tiga bentuk: tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Dalam negara demokrasi modern, legitimasi rasional-legal menjadi fondasi utama. Seorang pejabat akan cenderung bertahan apabila ia meyakini bahwa dasar hukum pengangkatannya masih sah dan prosedur konstitusional belum menyatakan dirinya harus berhenti.

Dari sudut pandang ini, pejabat yang memilih bertahan sering kali bukan semata-mata karena haus kekuasaan, melainkan karena merasa masih memiliki legitimasi legal. Sebaliknya, pejabat yang memilih mundur dapat menilai bahwa kepentingan institusi lebih penting daripada jabatan pribadi atau bahwa tugas politik lain dianggap lebih relevan bagi organisasi yang menaunginya. Sudut pandang langka ini membutuhkan kualitas politisi yang meningkat jadi negarawan.

Perspektif berbeda datang dari Talcott Parsons (1951). Menurut Parsons, stabilitas sistem sosial bergantung pada kemampuan institusi menjalankan fungsi masing-masing. Dalam kerangka ini, pengunduran diri seorang pejabat dapat dipahami sebagai mekanisme penyesuaian sistem. Ketika PKS memutuskan memindahkan Hidayat Nur Wahid ke posisi yang dianggap lebih strategis dalam diplomasi parlemen internasional, pengunduran diri itu berfungsi menjaga efektivitas kelembagaan sekaligus memenuhi kebutuhan organisasi.

Sebaliknya, tuntutan pengunduran diri terhadap Wapres RI tidak otomatis menghasilkan keputusan mundur karena terdapat dimensi konflik kepentingan yang lebih besar. Di sinilah teori konflik sosial dari Ralf Dahrendorf (1957) menjadi relevan. Dahrendorf melihat bahwa struktur kekuasaan selalu melibatkan pertarungan antara kelompok yang ingin mempertahankan posisi dengan kelompok yang ingin mengubah distribusi kekuasaan.

Dalam logika konflik, tuntutan mundur bukan hanya persoalan etika, tetapi juga arena perebutan pengaruh politik. Kelompok yang mendukung pengunduran diri dan kelompok yang menolak pengunduran diri sama-sama berupaya mempertahankan kepentingan politiknya. Karena itu, semakin tinggi posisi seorang pejabat dalam struktur negara, semakin besar pula resistensi terhadap desakan untuk mundur.

Fenomena ini terlihat dalam banyak pengalaman internasional. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akhirnya mengundurkan diri pada 2022 setelah puluhan menteri kabinet menarik dukungan politik terhadap dirinya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mundur pada 1974 setelah legitimasi politiknya runtuh akibat skandal Watergate (kasus penyadapan terhadap lawan politik) dan dukungan elite Partai Republik menyusut drastis. Dalam kedua kasus tersebut, pengunduran diri terjadi bukan hanya karena tekanan publik, tetapi karena koalisi politik yang menopang kekuasaan mulai retak.

Data dari laporan World Values Survey (2017-2022) dan kajian OECD Trust in Government (2025) dalam satu dekade terakhir menunjukkan pola serupa: legitimasi institusional dan dukungan elite memiliki pengaruh lebih besar terhadap daya tahan pemerintahan dibanding fluktuasi opini publik jangka pendek. Kepercayaan masyarakat memang penting, tetapi perubahan kepemimpinan biasanya terjadi ketika tekanan publik bertemu dengan retaknya konsensus elite.

Sejarah politik Indonesia juga mencatat Wakil Presiden Mohammad Hatta yang mengundurkan diri (1956), bukan karena pelanggaran konstitusional atau kesalahan moral, namun karena berbeda sikap politik dengan Presiden Soekarno. Bung Hatta dikenal sebagai politisi teladan yang mempertahankan integritas di atas kekuasaan politik semata. Kontribusinya sangat fundamental dalam menjaga standar demokrasi dan orientasi ekonomi kerakyatan.

Dari pengalaman global itu muncul pelajaran penting bahwa faktor penentu mundur atau bertahannya pejabat bukan semata opini publik, melainkan kombinasi antara sikap moral, tekanan masyarakat, dukungan elite politik, serta kekuatan institusi hukum.

Dalam konteks Indonesia, budaya politik juga memainkan peran penting. Peneliti politik Indonesia Herbert Feith (1962) dan Daniel Lev (1966) sejak lama menunjukkan bahwa politik Indonesia memiliki tradisi kuat dalam menjaga harmoni elite. Akibatnya, penyelesaian konflik politik sering ditempuh melalui negosiasi dan kompromi ketimbang konfrontasi terbuka. Dalam budaya seperti ini, pengunduran diri sering dipersepsikan sebagai bentuk tanggung jawab moral apabila terdapat konsensus elite, tetapi tidak selalu dianggap wajib ketika konsensus tersebut belum terbentuk.

Dari perspektif Erving Goffman (1956), yang terkenal dengan teori dramaturgi, pengunduran diri juga merupakan tindakan simbolik. Seorang pejabat yang mundur dapat membangun citra sebagai tokoh yang mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi. Sebaliknya, pejabat yang bertahan berusaha menampilkan diri sebagai figur yang sedang memperjuangkan kebenaran hukum dan tidak boleh dikalahkan oleh tekanan opini semata. Kedua tindakan itu sesungguhnya merupakan strategi pengelolaan citra di ruang publik. Tindakan Hidayat Nur Wahid tampak jauh dari nuansa pencitraan, sementara publik menyoroti strategi pencitraan apa yang akan ditempuh Wapres Gibran dan pendukungnya karena terkait dengan peluang politik di momen 2029.

Karena itu, dalam sosiologi politik tidak ada satu penjelasan tunggal mengapa seorang pejabat memilih mundur atau bertahan. Hidayat mundur karena terdapat legitimasi organisasi yang jelas, penugasan baru yang terdefinisi, dan dukungan institusional yang kuat terhadap proses transisi. Sementara pada kasus pejabat yang menghadapi tuntutan pengunduran diri atau pemakzulan, keputusan bertahan sering muncul karena aktor yang bersangkutan masih merasa memiliki legitimasi hukum, dukungan politik, dan peluang untuk mempertahankan posisinya.

Pelajaran moralnya, sosiologi mengajarkan bahwa jabatan publik bukan semata persoalan individu, melainkan bagian dari jaringan kekuasaan, legitimasi, dan kepercayaan sosial. Ketika legitimasi moral, politik, dan hukum masih dianggap sejalan, pejabat cenderung bertahan. Namun ketika legitimasi itu runtuh dan dukungan elite mulai menghilang, pengunduran diri sering kali menjadi jalan yang paling rasional, baik bagi individu maupun bagi stabilitas sistem politik itu sendiri.

Suatu hal telah jelas, bertahannya Gibran sebagai Wapres RI akan menjadi beban bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto karena menurut Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, yang juga merupakan guru besar hukum tata negara: putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang mengadili keabsahan ijazah Wapres telah final dan mengikat. Tak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan. Mungkin kali ini, Wapres Gibran harus meniru politisi senior Hidayat Nur Wahid untuk mundur dari jabatannya demi menjaga marwah kepresidenan RI. []