Diplomasi Akar Rumput: Peran NGO dan Masyarakat Adat Menjaga Napas Biodiversitas Indonesia

Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Sarah Novianti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Krisis iklim dan degradasi ekologi di Indonesia bukan lagi sekadar persoalan teknis kehutanan atau urusan domestik semata. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang saban musim kemarau, menyempitnya ruang hidup satwa endemik, hingga polemik konservasi spesies kritis seperti badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, telah menempatkan Indonesia di bawah sorotan tajam komunitas global. Di tengah kompleksitas tata kelola lingkungan ini, negara tidak lagi berdiri sebagai aktor tunggal. Organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) dan masyarakat adat muncul sebagai kekuatan penyeimbang yang krusial dalam mengadvokasi keberlanjutan alam dan keamanan seluruh makhluk hidup.
Dalam lanskap studi Hubungan Internasional (HI) kontemporer, fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma keamanan. Sebagaimana dirumuskan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde dari Mazhab Kopenhagen dalam Security: A New Framework for Analysis (1998), pendekatan keamanan tradisional yang hanya berfokus pada kedaulatan teritorial negara (state-centric) telah meluas mencakup sektor lingkungan hidup. Gagasan ini diperkuat oleh konsep keamanan manusia (human security) yang diperkenalkan United Nations Development Programme (UNDP) melalui Human Development Report (1994), yang menempatkan keamanan ekologis dan kesehatan sebagai prasyarat utama keselamatan warga.
Ketika karhutla melalap ribuan hektare lahan gambut dan hutan tropis, bencana kabut asap lintas batas tidak hanya melanggar prinsip perlindungan lingkungan internasional, tetapi juga merampas hak warga atas udara bersih dan menghancurkan habitat keanekaragaman hayati. Laporan global Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) menegaskan bahwa laju kepunahan spesies saat ini berada pada titik paling mengkhawatirkan sepanjang sejarah manusia. Di titik inilah konsep keamanan seluruh makhluk hidup—yang mencakup manusia sekaligus flora dan fauna dalam satu ekosistem—menjadi taruhan utama.
Kearifan Lokal dan Manajemen Bencana Berbasis Komunitas
Untuk merespons ancaman eksistensial tersebut, peran masyarakat adat dan NGO menjadi sangat vital, terutama dalam manajemen risiko bencana. Laporan Food and Agriculture Organization (FAO) dan Fund for the Development of the Indigenous Peoples of Latin America and the Caribbean (FILAC) dalam kajian Forest Governance by Indigenous and Tribal Peoples (2021) membuktikan bahwa tingkat deforestasi di wilayah hutan yang dikelola masyarakat adat jauh lebih rendah dibandingkan kawasan lainnya.
Selama berabad-abad, masyarakat adat di berbagai penjuru Nusantara—mulai dari komunitas Dayak di Kalimantan dengan tradisi pengelolaan lahan berkelanjutan hingga masyarakat Baduy di Banten dengan aturan ketat kawasan hutan titipan (leuweung titipan)—telah mempraktikkan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Mereka memandang hutan dan satwa bukan sebagai komoditas ekonomi, melainkan entitas yang memiliki ikatan kosmologis dan amanat leluhur yang wajib dijaga. Ketika ancaman karhutla atau perusakan habitat datang, komunitas adat bertindak sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan penjagaan ekosistem secara organik.
Transnasionalisme dan Diplomasi Publik Aktor Non-Negara
Namun, suara masyarakat adat di tingkat tapak sering kali terbentur tembok birokrasi atau kepentingan industri ekstraktif skala besar. Di sinilah NGO memainkan peran strategis melalui kerangka transnasionalisme. Merujuk pada teori Transnational Advocacy Networks (TANs) dari Margaret Keck dan Kathryn Sikkink dalam buku Activists Beyond Borders (1998), NGO lokal maupun internasional—seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), WALHI, hingga Greenpeace, berfungsi menjembatani aspirasi masyarakat akar rumput ke panggung global melalui pola bumerang (boomerang pattern). Ketika saluran koreksi kebijakan di dalam negeri tersumbat, data lapangan mengenai deforestasi, ancaman kepunahan satwa langka, hingga dampak asap dikonsolidasikan untuk menggalang tekanan internasional agar pembuat kebijakan dan korporasi mematuhi standar keberlanjutan.
Lebih jauh lagi, kolaborasi NGO dan masyarakat adat menjalankan fungsi diplomasi publik yang efektif. Dalam kajian New Public Diplomacy yang diulas oleh Jan Melissen (2005), diplomasi modern tidak lagi dimonopoli oleh para diplomat formal di ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui kampanye digital, riset kolaboratif, hingga partisipasi langsung tokoh adat dalam Konferensi Para Pihak (COP) perubahan iklim dan keanekaragaman hayati PBB, aktor non-negara ini membentuk opini publik global dan membangun legitimasi moral. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa penyelamatan biodiversitas Indonesia tidak bisa dilakukan hanya lewat pendekatan teknokratis dari atas ke bawah (top-down), melainkan harus bertumpu pada pemilik sah kearifan lokal.
Menjembatani Sains Global dan Keadilan Kultural
Kendati demikian, sinergi antara negara, NGO, dan masyarakat adat bukannya tanpa tantangan. Ketegangan kerap muncul ketika kebijakan konservasi negara—yang sering kali merujuk pada pendekatan sains konservasi konvensional—berbenturan dengan pandangan kosmologis masyarakat lokal. Penolakan komunitas adat terhadap proyek tertentu, seperti polemik tata ruang kawasan hutan maupun wacana translokasi satwa langka seperti badak jawa, seharusnya tidak dipandang sebagai hambatan pembangunan.
Sebaliknya, penolakan tersebut merupakan peringatan dini bahwa pendekatan keamanan lingkungan harus berjalan beriringan dengan keadilan kultural. Standar internasional sebagaimana tertuang dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP, 2007) serta Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD) mengamanatkan penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC). Tanpa partisipasi bermakna dari warga lokal, program konservasi justru berisiko memicu konflik sosial baru.
Pada akhirnya, menyelamatkan hutan, meredam karhutla, dan menjaga kelestarian satwa endemik Indonesia membutuhkan orkestrasi tata kelola yang inklusif. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang setara bagi NGO sebagai mitra kritis dan mengakui masyarakat adat sebagai subjek utama penjaga ekosistem. Sebab, ketahanan ekologi Indonesia dan kontribusinya bagi keselamatan bumi sangat bergantung pada seberapa kuat negara merangkul diplomasi akar rumput yang telah lama menjaga napas kehidupan di Nusantara.
