Anak Muda Boros atau Ekonomi Sakit?
Tulisan dari Fabian Satya Rabani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSetiap kali anak muda mengeluhkan mahalnya hidup, resepnya selalu sederhana: kurangi kopi, berhenti berlibur, dan belajarlah menabung. Nasihat itu masuk akal, tetapi menjadi menyesatkan ketika dianggap sebagai obat mujarab bagi persoalan ekonomi.
Seolah-olah, jika anak muda berhenti menikmati hidup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Kita terlalu sibuk mengadili kebiasaan konsumen, tetapi enggan memeriksa bagaimana sistem ekonomi menentukan kemampuan seseorang untuk hidup layak.
Tentu, tidak semua keluhan ekonomi membuktikan kegagalan pemerintah. Ada orang berpenghasilan terbatas yang tetap memaksakan pembelian demi pengakuan sosial. Ada pula yang terjerat cicilan karena menganggap kepemilikan barang sebagai ukuran keberhasilan.
Mengabaikan perilaku konsumtif sama kelirunya dengan menyalahkan individu atas seluruh kesulitan ekonomi. Persoalannya bukan menentukan siapa paling bersalah, melainkan membedakan keputusan pribadi dari hambatan struktural.
Dalam Thinking, Fast and Slow (2011), psikolog Daniel Kahneman menjelaskan bagaimana bias penilaian memengaruhi keputusan manusia. Media sosial memperumit keadaan melalui budaya perbandingan yang terus-menerus. Gawai terbaru, liburan, dan pengalaman mahal tampil sebagai simbol keberhasilan.
Anak muda akhirnya menghadapi dua tekanan sekaligus: memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan citra sosial. Namun, memahami psikologi konsumsi tidak berarti semua persoalan ekonomi bersumber dari perilaku konsumen.
Platform digital dan industri periklanan juga memperoleh keuntungan dari kebiasaan tersebut. Iklan personal, promosi terbatas, dan kemudahan pembayaran memperpendek jarak antara keinginan dan pembelian. Konsumen memang memiliki pilihan, tetapi pilihan itu dipengaruhi lingkungan komersial yang dirancang untuk mendorong transaksi. Menuntut tanggung jawab pribadi tanpa membicarakan tanggung jawab perusahaan menghasilkan standar moral yang timpang.
Literasi keuangan tetap penting. Anak muda perlu memahami bunga pinjaman, mengelola anggaran, dan membedakan kebutuhan dari keinginan. Namun, kecakapan mengatur uang tidak otomatis menciptakan uang yang cukup. Badan Pusat Statistik dalam Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025 (2025) mencatat rata-rata upah buruh mencapai Rp3,33 juta per bulan, naik 1,94 persen dibandingkan Agustus 2024.
Sementara itu, inflasi tahunan Agustus 2025 mencapai 2,31 persen. Perbandingan ini belum membuktikan penurunan daya beli setiap pekerja, tetapi menunjukkan bahwa kenaikan upah nominal tidak selalu meningkatkan kesejahteraan.
Persoalannya juga terletak pada kualitas pekerjaan. Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects: June 2025 (2025) menyoroti terbatasnya pertumbuhan pekerjaan berkualitas dan dominasi sektor informal. Bagi pekerja dengan pendapatan tidak menentu, menyusun anggaran saja tidak cukup untuk menjamin masa depan. Ketidakpastian penghasilan menyulitkan mereka membangun tabungan, mengakses hunian layak, atau menghadapi keadaan darurat.
OECD dalam OECD Economic Surveys: Indonesia 2024 (2024) turut menyoroti tantangan pekerjaan informal, peningkatan keterampilan, dan perlindungan pekerja.
Masalahnya bukan sekadar berapa banyak orang bekerja, melainkan apakah pekerjaan memungkinkan mereka hidup mandiri. Pendidikan yang meningkat tanpa diikuti kesempatan kerja berkualitas berisiko menyia-nyiakan potensi generasi muda.
Biaya hidup pun tidak sepenuhnya ditentukan pilihan individu. Tata ruang, transportasi, dan lokasi perumahan ikut membentuk pengeluaran rumah tangga. Ketika hunian terjangkau jauh dari tempat kerja, masyarakat membayar selisihnya melalui ongkos perjalanan dan waktu. Menyebut pengeluaran tersebut sebagai gaya hidup berarti mengabaikan bagaimana kebijakan kota membatasi pilihan warga.
Karena itu, pemerintah perlu mengukur keberhasilan ekonomi melalui keterjangkauan kebutuhan dasar, kualitas pekerjaan, dan keamanan pendapatan. Prioritasnya mencakup perluasan perlindungan pekerja, penguatan transportasi umum, penyediaan hunian terjangkau, serta pengawasan praktik pinjaman.
Dunia usaha juga perlu didorong menciptakan pekerjaan produktif dengan upah layak. Kebijakan tidak cukup dinilai dari besarnya investasi atau jumlah program, tetapi dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Generasi muda juga perlu mengubah keluhan menjadi tuntutan yang terukur. Mereka dapat mendorong keterbukaan data upah, biaya perumahan, transportasi, dan akses perlindungan sosial. Dengan begitu, perdebatan tidak berhenti pada tuduhan siapa paling boros, tetapi bergerak menuju pertanyaan kebijakan mana yang perlu diperbaiki.
Tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab struktural bukan dua hal yang saling meniadakan. Individu harus bijak mengambil keputusan, sedangkan pemerintah dan dunia usaha harus memperluas kesempatan hidup layak. Menuntut penghematan tanpa memperbaiki pendapatan hanya memindahkan beban kepada konsumen.
Ekonomi yang sehat bukan ekonomi yang memaksa anak muda berhenti menikmati hidup, melainkan ekonomi yang memungkinkan mereka menikmatinya tanpa mengorbankan masa depan.
Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik. (2025). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Kahneman, Daniel. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.
OECD. (2024). OECD Economic Surveys: Indonesia 2024. Paris: OECD Publishing.