Pendidikan Kalah oleh Konten Viral: Potret Kemalasan Literasi Digital di Media Sosial

A writing enthusiast drawn to sociology, politics, and the complexities of human society. Curious by nature, critical by perspective.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Shandana Aulia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Literasi Digital di Tengah Budaya Viral dan Kemerosotan Nalar Kritis

Aneh sekali melihat cara media sosial bekerja, seseorang cukup mempertontonkan pertengkaran murahan untuk mendadak terkenal. Aksi memalukan disambut gelak tawa, perilaku absurd dipuja sebagai hiburan, bahkan kegaduhan tanpa substansi mampu mendatangkan keuntungan. Sebaliknya, konten edukatif yang lahir dari riset dan pemikiran harus bersusah payah merebut perhatian, seolah semakin dangkal sesuatu yang dipertontonkan, semakin besar peluangnya mendapat perhatian publik. Apakah kita sedang menyaksikan kemajuan teknologi atau justru kemunduran cara berpikir yang dikemas sebagai hiburan?
Masyarakat kerap mengutuk konten tidak bermutu sambil menjadi penonton setianya. Kita mencemooh kebodohan, lalu dengan sukarela membantu menyebarkannya, menekan tombol like dengan cekatan, asik menggulir layar, sementara akal sehat seakan kehilangan gairah untuk bekerja. Sungguh sebuah ironi ketika manusia semakin mudah mengakses pengetahuan, tetapi sebagian justru lebih menikmati tontonan yang tidak membutuhkan pemikiran.
Fenomena ini mencerminkan komodifikasi kebodohan, yakni praktik mengubah kedangkalan substansi menjadi sumber keuntungan ekonomi, kebodohan yang dimaksud bukanlah rendahnya kecerdasan seseorang, melainkan pengabaian nalar yang sengaja dipertontonkan. Sebagian kreator tampaknya memahami bahwa kontroversi lebih mudah mengundang reaksi daripada argumentasi, tidak perlu menawarkan gagasan yang bernalar jika pertengkaran saja mampu mendatangkan penonton. Penghinaan dikemas menjadi komedi, konflik dijadikan tontonan berseri, dan rasa malu seolah kehilangan nilainya ketika dapat ditukar dengan popularitas. Ruang digital pun berisiko berubah menjadi pasar absurditas yang memperdagangkan perhatian manusia.
Algoritma tentu ikut membentuk wajah media sosial, sistem rekomendasi mempelajari kebiasaan pengguna melalui durasi menonton, komentar ataupun berbagai bentuk interaksi. Meski tidak selalu mengutamakan konten buruk, mekanisme tersebut dapat memperluas jangkauan unggahan yang memancing reaksi besar. Akan tetapi, terlalu mudah rasanya menjadikan algoritma sebagai kambing hitam atas segala kedangkalan. Algoritma mungkin membaca kebiasaan manusia, tetapi manusia sendirilah yang perlu mempertanyakan mengapa kebiasaan itu begitu mudah dipermainkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Telekomunikasi Indonesia 2025 menunjukkan bahwa 74,30% penduduk Indonesia berusia lima tahun ke atas menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir. Persentasenya mencapai 77,75% pada laki-laki dan 70,80% pada perempuan. Meski demikian, data ini tidak mengukur kualitas literasi masyarakat karena tingginya penggunaan internet tidak otomatis mencerminkan kedalaman pemahaman. Sebab, kemampuan mengoperasikan teknologi jelas berbeda dengan kemampuan menggunakannya secara kritis.
Kondisi tersebut semakin mengusik ketika melihat hasil PISA 2022 dari OECD. Hanya 25% pelajar Indonesia berusia 15 tahun mencapai setidaknya Level 2 dalam kemampuan membaca. Temuan ini tidak membuktikan bahwa media sosial menjadi penyebab rendahnya kemampuan literasi. Akan tetapi, angka tersebut memberikan alasan kuat untuk mempertanyakan kesiapan menghadapi derasnya informasi digital.
Di sinilah dunia pendidikan seharusnya berani melakukan introspeksi, namun sayangnya, pembelajaran terkadang masih terjebak dalam ritual menghafal materi dan mengejar angka rapor. Siswa dituntut memberikan jawaban benar, tetapi belum selalu dibiasakan mengajukan pertanyaan kritis. Keberhasilan akademik seolah cukup dibuktikan melalui deretan nilai, sementara kemampuan membongkar argumentasi keliru kurang memperoleh perhatian.
Keluarga pun tidak pantas terbebas dari kritik, ketika orang tua menuntut anak bijaksana menggunakan media sosial sementara dirinya sendiri gemar menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Anak diminta berpikir sebelum bertindak, tetapi setiap hari menyaksikan orang dewasa begitu mudah terpancing judul sensasional.
Penonton sendiri juga perlu berhenti berpura-pura menjadi korban yang sepenuhnya tidak berdaya, menikmati hiburan ringan tentu bukan tanda rendahnya kecerdasan tapi yang patut dipersoalkan ialah kebiasaan memberikan panggung kepada penghinaan, manipulasi, dan kegaduhan tanpa substansi. Inilah yang dapat disebut kemalasan epistemik, yakni keengganan memeriksa dasar kebenaran suatu informasi. Kita merasa sudah memahami persoalan hanya melalui potongan video berdurasi beberapa detik, lalu begitu percaya diri menjatuhkan penilaian. Untuk menghentikan lingkaran kedangkalan tersebut, terdapat lima langkah konkret yang perlu dilakukan:
1. Sekolah harus berhenti memperlakukan literasi digital sebatas kemampuan menggunakan perangkat. Disini siswa perlu dilatih membedah informasi, memeriksa kredibilitas sumber, mengenali manipulasi visual maupun memahami cara kerja algoritma. Pembelajaran harus membiasakan mereka mempertanyakan kebenaran, bukan cuma menerima informasi yang terlihat meyakinkan.
2. Guru perlu menghidupkan kembali keberanian intelektual di ruang kelas. Diskusi terbuka, debat berbasis bukti, membaca secara mendalam, dan pembelajaran berbasis persoalan nyata harus memperoleh ruang lebih besar.
3. Konten Kreator harus berhenti menjadikan kedangkalan sebagai jalan pintas menuju popularitas, konten yang menarik tetap dapat dibangun melalui gagasan segar, humor cerdas, serta keberanian menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penonton perlu menyadari bahwa perhatian merupakan bentuk dukungan dalam ekonomi digital. Berhentilah memberikan komentar dan menyebarkan konten provokatif hanya demi ikut mengejeknya, lalu biasakan memeriksa informasi sebelum membagikan ataupun berikan apresiasi kepada kreator yang menawarkan konten edukatif.
5. Platform digital harus meningkatkan akuntabilitas sistem rekomendasinya. Transparansi algoritma maupun penanganan konten menyesatkan perlu dilakukan secara terukur karena kebebasan berekspresi tetap harus dihormati tetapi kepentingan ekonomi platform tidak semestinya mengabaikan dampak sosial dari penyebaran informasi yang merugikan.
Kecanggihan teknologi tidak akan banyak berarti apabila manusia justru kehilangan kesediaan untuk berpikir, kita hidup dengan akses pengetahuan yang semakin luas namun, sebagian perhatian masih rela dihabiskan untuk menyaksikan kegaduhan yang tidak meninggalkan pemahaman. Kebodohan digital perlahan dianggap lumrah ketika tontonan kosong terus mendapatkan penghargaan berupa popularitas. Kita mengaku menginginkan media sosial yang lebih berkualitas tetapi masih begitu murah hati menghadiahkan perhatian kepada konten yang kita sendiri anggap tidak bermutu. Jangan terlalu sibuk mencaci kebodohan yang viral apabila jempol sendiri masih rajin memberinya panggung, tragedi literasi paling memalukan terjadi ketika manusia memiliki kebebasan memilih pengetahuan tapi ia dengan sadar memilih untuk memelihara kedangkalannya.
