Mencari Nafkah Sambil Mempertaruhkan Nyawa: Siapakah Yang Melindungi Pekerja Informal?

Mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Shofna Imama Layyina tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pernahkah kamu membeli gorengan dari pedagang di pinggir jalan saat matahari sedang terik? Atau melihat buruh angkut yang bolak-balik mengangkat barang berat di pasar sejak pagi? Mungkin kita pernah berinteraksi dengan mereka, tetapi jarang sekali memikirkan satu hal sederhana: apakah mereka bekerja dalam kondisi yang aman?
Setiap hari, jutaan orang mencari nafkah di jalanan, pasar, dan tempat usaha sederhana. Mereka menyediakan makanan, mengangkut barang, hingga membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, di balik aktivitas yang terlihat biasa itu, ada risiko kesehatan dan keselamatan yang sering luput dari perhatian.
Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada Agustus 2025, sebanyak 57,80% penduduk bekerja di Indonesia merupakan pekerja informal, atau sekitar 84,58 juta orang. Artinya, sebagian besar pekerja Indonesia berada dalam sektor yang perlindungan kerjanya masih menjadi tantangan besar.
Lantas, siapa yang memastikan mereka tetap aman saat bekerja?
Panas, Asap, dan Nyeri: Risiko yang Dianggap Bagian dari Pekerjaan
Coba bayangkan menjadi pedagang kaki lima yang harus berdiri berjam-jam di bawah terik matahari. Belum selesai menghadapi panas, asap kendaraan terus terhirup sepanjang hari. Sementara itu, seorang buruh angkut harus mengangkat barang berulang kali tanpa selalu memiliki alat bantu yang memadai.
Apakah kondisi seperti ini terdengar asing?
Risiko pekerjaan informal sebenarnya sangat beragam. Ada bahaya fisik seperti panas, hujan, debu, dan kebisingan. Ada pula bahaya kimia dari asap kendaraan serta risiko kebakaran akibat penggunaan kompor dan tabung gas. Aktivitas berdiri terlalu lama, membungkuk, dan mengangkat beban berat juga dapat memicu gangguan otot dan tulang.
Bahkan, persoalannya tidak berhenti pada kesehatan fisik. Pendapatan yang tidak menentu, persaingan lokasi berjualan, dan kekhawatiran terhadap penertiban dapat menjadi sumber tekanan psikologis.
Ironisnya, banyak keluhan tersebut dianggap wajar. Punggung pegal disebut risiko pekerjaan. Batuk akibat asap kendaraan dianggap biasa. Tubuh kelelahan pun sering diabaikan. Padahal, terbiasa menghadapi bahaya bukan berarti pekerjaan tersebut aman.
Ketika Sakit Berarti Kehilangan Penghasilan
Lalu, mengapa mereka tetap bekerja meskipun mengetahui risikonya?
Jawabannya tidak sesederhana kurangnya kesadaran tentang kesehatan. Bagi pekerja yang mengandalkan penghasilan harian, berhenti bekerja berarti kehilangan uang. Tidak berjualan sehari bisa berarti berkurangnya uang untuk makan, membayar kebutuhan rumah tangga, atau menyekolahkan anak.
Dalam situasi seperti ini, menjaga kesehatan sering kali harus berhadapan dengan kebutuhan ekonomi. Mereka mungkin tahu bahwa tubuh membutuhkan istirahat, tetapi apakah mereka benar-benar punya pilihan untuk berhenti?
Di sisi lain, fasilitas kerja yang mendukung keselamatan juga belum tentu tersedia. Pedagang di pinggir jalan belum tentu memiliki tempat berteduh, air bersih, atau tempat istirahat. Buruh angkut belum tentu mendapatkan alat bantu untuk mengurangi beban fisik.
Karena itu, menyalahkan pekerja karena tidak menjaga keselamatannya sendiri jelas bukan solusi. Bagaimana mereka bisa bekerja dengan aman jika lingkungan kerjanya saja belum mendukung?
Perlindungan Ada, tetapi Mengapa Masih Sulit Dijangkau?
Sebenarnya, Indonesia tidak kekurangan landasan hukum untuk melindungi pekerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah mengatur pentingnya perlindungan keselamatan di tempat kerja. Pekerja informal juga dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah.
Namun, apakah keberadaan aturan dan program tersebut sudah cukup?
Tidak semua pekerja memahami manfaat jaminan sosial. Sebagian masih kesulitan melakukan pendaftaran, sementara sebagian lainnya merasa keberatan membayar iuran karena pendapatan yang tidak menentu.
Di sinilah persoalannya: perlindungan mungkin sudah tersedia, tetapi belum tentu mudah dijangkau oleh orang yang paling membutuhkannya. Jangan sampai keselamatan pekerja hanya menjadi tanggung jawab individu, sementara akses terhadap perlindungan justru masih sulit mereka dapatkan.
Jangan Tunggu Kecelakaan untuk Mulai Peduli
Lalu, apa yang bisa dilakukan?
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penataan ruang publik juga memperhatikan keselamatan pedagang. Tempat berjualan yang aman, akses air bersih, sanitasi, dan fasilitas istirahat bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan dasar pekerja.
Edukasi keselamatan kerja juga harus lebih dekat dengan kehidupan mereka. Pedagang makanan perlu memahami penggunaan kompor dan tabung gas yang aman. Buruh angkut perlu mengetahui teknik mengangkat beban yang benar. BPJS Ketenagakerjaan pun perlu memperluas sosialisasi dan mempermudah pendaftaran bagi pekerja mandiri.
Bahkan, kita sebagai masyarakat juga punya peran. Ketika membeli makanan dari pedagang kaki lima atau menggunakan jasa buruh angkut, pernahkah kita berpikir bahwa mereka juga berhak atas lingkungan kerja yang aman dan manusiawi?
Pekerja informal bukan sekadar orang-orang yang membantu memenuhi kebutuhan kita. Mereka adalah bagian penting dari kehidupan ekonomi yang juga memiliki keluarga, kebutuhan, dan hak untuk hidup sehat.
Jadi, sampai kapan keselamatan mereka hanya dianggap sebagai urusan pribadi?
Mencari nafkah seharusnya menjadi jalan untuk mempertahankan kehidupan, bukan mempertaruhkannya. Sebab, setiap orang berhak pulang dari tempat kerja dengan selamat, apa pun pekerjaan dan di mana pun mereka bekerja.
