UU ITE dan Hukum Pidana Islam: Dua Jalan Menuju Keadilan Siber
Alumni Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyid Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Shukri Al Tinsah Harahap tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pendahuluan
Dunia digital telah membuka ruang interaksi tanpa batas, namun bersamaan dengan itu lahir pula bentuk-bentuk kejahatan baru yang sulit dijangkau oleh hukum konvensional. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 2023 mencatat lebih dari satu juta laporan kejahatan siber, mulai dari pencurian data pribadi, penyebaran hoaks, hingga penipuan daring yang merugikan masyarakat secara luas. Indonesia menanganinya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sementara Islam memiliki sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai moral universal: syariah.
Keduanya memiliki tujuan sama—menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan menjaga keteraturan sosial—namun berbeda dalam dasar filosofis dan pendekatan. Artikel ini membahas bagaimana hukum pidana Islam dapat melengkapi UU ITE sebagai jalan menuju penegakan keadilan siber yang berlandaskan etika dan spiritualitas.
Konsep Kejahatan Siber dalam UU ITE dan Syariah
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah beberapa kali direvisi, menjadi payung hukum utama dalam menangani tindak pidana siber di Indonesia. UU ini mengatur berbagai bentuk kejahatan digital seperti penyebaran berita bohong (Pasal 28 ayat 1), penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), hingga akses ilegal terhadap sistem elektronik (Pasal 30). Pendekatan UU ITE bersifat teknis dan legalistik, menekankan pada pembuktian forensik digital dan unsur formil perbuatan pidana.
Sementara dalam hukum pidana Islam (jinayah), kejahatan siber dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk jinayah klasik seperti sariqah (pencurian), ghasab (perampasan), qadzf (fitnah), atau buhtan (tuduhan palsu). Pendekatan Islam tidak hanya melihat aspek perbuatannya, tetapi juga niat (niyyah) dan dampak moral dari tindakan tersebut. Dengan demikian, kejahatan siber bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran terhadap amanah Allah SWT.
Persamaan Tujuan: Melindungi Masyarakat
Baik UU ITE maupun hukum pidana Islam memiliki kesamaan dalam fungsi preventif dan represif. Keduanya berupaya melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keteraturan sosial. Dalam Islam, hal ini tercermin dalam prinsip maqashid al-syariah, yaitu perlindungan terhadap lima aspek dasar kehidupan manusia: agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-‘aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-mal).
Hifdz al-mal (perlindungan harta) sejalan dengan larangan pencurian data, penipuan digital, atau hacking.
Hifdz al-‘aql (perlindungan akal) berkaitan dengan larangan penyebaran hoaks dan disinformasi yang merusak nalar publik.
Hifdz al-ird (kehormatan) melindungi individu dari cyberbullying, pelecehan daring, dan pencemaran nama baik.
Dengan demikian, UU ITE bertumpu pada norma hukum, sedangkan hukum Islam bertumpu pada norma moral dan spiritual. Keduanya, jika dikombinasikan, dapat saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya legal tetapi juga berkeadaban.
Perbedaan Pendekatan Hukum
Landasan Filosofis:
UU ITE bersumber dari hukum positif yang bersifat sekuler dan rasional, sedangkan hukum pidana Islam berakar pada wahyu (Al-Qur’an dan Hadis) serta ijtihad ulama.
Tujuan UU ITE adalah keteraturan sosial dan perlindungan warga negara, sedangkan syariah bertujuan mencapai maslahah (kemaslahatan) dunia dan akhirat.
Sistem Sanksi:
UU ITE menetapkan hukuman berupa penjara dan denda, bersifat tetap dan diatur secara eksplisit.
Dalam hukum Islam, sanksi bersifat variatif: hudud (tetap), qishas/diyat (balasan setimpal atau ganti rugi), dan ta’zir (diskresi hakim). Untuk kejahatan siber yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, hukuman ta’zir biasanya diterapkan—misalnya berupa denda, penjara, atau rehabilitasi moral.
Pendekatan Moral:
Islam menekankan pertobatan (taubat nasuha) sebagai bagian dari proses hukum, sementara UU ITE bersifat retributif tanpa dimensi spiritual.
Contoh Kasus dan Analisis
Misalnya, kasus penyebaran fitnah dan hoaks di media sosial. Dalam UU ITE, pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 28 ayat (2) dengan pidana penjara maksimal 6 tahun. Sedangkan dalam hukum Islam, tindakan tersebut dikategorikan sebagai buhtan atau qadzf, yaitu tuduhan palsu yang merusak kehormatan orang lain, dan pelakunya wajib bertaubat serta meminta maaf secara terbuka.
Contoh lain, peretasan sistem perbankan untuk mencuri uang digital (cyber theft). Dalam UU ITE, ini termasuk akses ilegal dan pencurian data. Dalam Islam, perbuatan ini termasuk sariqah (pencurian) atau ghasab, yang hukumnya berat karena melanggar prinsip keadilan dan amanah.
Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menekankan perbaikan moral agar kejahatan tidak terulang.
Integrasi Hukum Islam dan UU ITE di Indonesia
Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kebijakan nasional. Integrasi ini tidak berarti mengganti UU ITE dengan hukum syariah, melainkan menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam pelaksanaan hukum positif, seperti:
Membangun etika digital berbasis nilai Islam dalam pendidikan dan media.
Menjadikan maqashid al-syariah sebagai landasan moral dalam penyusunan kebijakan teknologi.
Mendorong peran lembaga keagamaan seperti MUI dalam memberikan fatwa digital untuk membimbing perilaku masyarakat siber.
Meningkatkan kesadaran spiritual aparat hukum agar penegakan UU ITE lebih berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar hukuman.
Kesimpulan
UU ITE dan hukum pidana Islam sama-sama berperan penting dalam menghadapi tantangan kejahatan siber. Keduanya memiliki tujuan yang serupa—melindungi masyarakat dari kerusakan dan ketidakadilan—namun melalui jalur yang berbeda. UU ITE menawarkan aspek legal formal, sedangkan hukum Islam memberikan fondasi moral dan etis yang lebih mendalam.
Integrasi keduanya akan menghasilkan sistem hukum yang bukan hanya adil secara prosedural, tetapi juga bermartabat secara spiritual. Dalam dunia yang semakin digital, keadilan tidak cukup ditegakkan lewat algoritma hukum, tetapi juga melalui nurani yang diterangi cahaya wahyu.