Bisnis Kontroversi

Ada sesuatu yang menarik dari satire yang muncul di media sosial setelah persidangan kasus ijazah Jokowi. Ketika terdakwa bertanya tentang nama lurah dan jumlah anaknya di lokasi KKN, muncul sindiran bahwa mahasiswa sekarang sebaiknya mencatat nama lurah, istri, dan seluruh anaknya. Siapa tahu, puluhan tahun kemudian, informasi itu diperlukan untuk membuktikan keaslian ijazah.

Satire tersebut memang mengundang tawa. Namun, di baliknya tersimpan kejenuhan sebagian masyarakat terhadap polemik yang seolah tidak pernah selesai.

Persoalan ijazah, dugaan penyadapan, wacana pemakzulan, aksi tiga jari, dan berbagai kontroversi politik lainnya terus mendapatkan ruang dalam percakapan publik.

Saya kemudian melihat persoalan ini dari sudut yang sedikit berbeda. Jangan-jangan, kita tidak lagi berhadapan semata-mata dengan perbedaan pandangan politik, tetapi juga dengan sebuah industri yang memperoleh keuntungan dari kontroversi. Inilah yang dikenal sebagai attention economy atau ekonomi perhatian.

Perhatian Menjadi Komoditas

Dalam ekosistem digital, perhatian manusia memiliki nilai ekonomi. Jumlah penayangan, komentar, tanda suka, dan aktivitas membagikan konten dapat dikonversi menjadi jangkauan audiens, pendapatan iklan, serta peluang komersial lainnya.

Konten yang mengandung konflik, kontroversi, dan kejutan memiliki potensi menarik perhatian. Apalagi jika melibatkan tokoh terkenal dan persoalan politik yang telah membentuk kelompok pendukung maupun penentang.

Bagi sebagian konten kreator, sebuah kontroversi bisa menjadi sumber produksi konten yang berkelanjutan. Satu pernyataan melahirkan analisis, analisis memancing bantahan, bantahan menghasilkan tanggapan, dan tanggapan kembali menjadi bahan konten berikutnya.

Di sini terdapat persoalan yang menarik. Penyelesaian sebuah polemik belum tentu menguntungkan pihak yang menjadikannya sumber pendapatan. Selama isu tersebut masih menghasilkan penonton, selalu ada insentif untuk mempertahankan perbincangannya.

Tentu tidak semua kreator dan media bekerja dengan motif demikian. Banyak yang menjalankan fungsi jurnalistik dan edukasi secara bertanggung jawab. Namun, sistem ekonomi platform memang membuka peluang keuntungan dari perhatian yang terus dipelihara.

Algoritma Menyukai Emosi

Persoalannya semakin kompleks karena distribusi konten tidak sepenuhnya ditentukan oleh kualitas informasi. Algoritma platform digital menggunakan berbagai sinyal keterlibatan pengguna untuk menentukan konten yang direkomendasikan.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal PNAS Nexus pada Maret 2025 menemukan bahwa algoritma pemeringkatan berbasis keterlibatan di Twitter (X) cenderung memperkuat konten politik yang emosional, partisan, dan bermusuhan terhadap kelompok politik lain. Bahkan, konten yang direkomendasikan algoritma tersebut tidak selalu merupakan konten yang sebenarnya lebih disukai pengguna setelah mereka mempertimbangkannya.

Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa sesuatu yang berhasil menarik perhatian belum tentu sesuatu yang benar-benar dibutuhkan atau diinginkan masyarakat.

Kemarahan, kecurigaan, kecemasan, dan sentimen kelompok dapat menjadi bahan bakar interaksi digital. Sementara itu, penjelasan yang tenang, berbasis data, dan membutuhkan waktu untuk dipahami sering kali kalah menarik dibandingkan tuduhan atau spekulasi yang provokatif.

Akibatnya, ruang publik berisiko lebih banyak dipenuhi pertengkaran daripada pertukaran gagasan.

Kontroversi politik menjadi komoditas ekonomi perhatian.

Publik Ikut Membiayai Kontroversi

Ada satu bagian yang sering luput dari perhatian. Konsumen konten sebenarnya ikut membentuk pasar tersebut.

Ketika seseorang menonton video sampai selesai, memberikan komentar, membagikan unggahan, atau terlibat dalam perdebatan, ia ikut meningkatkan keterlibatan terhadap konten itu. Bahkan, orang yang menonton hanya untuk mengolok-olok atau membantah sebuah narasi tetap memberikan perhatian yang dibutuhkan pembuat konten.

Inilah paradoksnya. Kita mungkin menganggap sebuah polemik tidak masuk akal, tetapi tindakan kita justru ikut membuatnya terus bernilai secara ekonomi.

Bukan berarti masyarakat harus berhenti mengikuti persoalan politik. Kritik terhadap kekuasaan, investigasi, dan perdebatan publik tetap diperlukan dalam demokrasi. Persoalannya muncul ketika kepentingan menarik perhatian mengalahkan tanggung jawab menyampaikan kebenaran.

Dampaknya tidak berhenti pada beredarnya informasi yang belum terverifikasi. Waktu, energi, dan perhatian masyarakat terserap dalam pertengkaran yang berulang, sementara persoalan pendidikan, lapangan kerja, produktivitas, kesehatan, dan pelayanan publik juga membutuhkan ruang pembicaraan.

Saya tidak terlalu berharap semua pihak yang memperoleh keuntungan dari kontroversi tiba-tiba berhenti memproduksinya. Selama perhatian masih memiliki nilai ekonomi, insentif untuk mempertahankannya akan tetap ada.

Karena itu, perubahan perlu dimulai dari cara masyarakat mengonsumsi informasi. Tidak setiap tuduhan perlu dibagikan, tidak setiap provokasi perlu ditanggapi, dan tidak setiap kontroversi harus diikuti sampai ke ujung.

Kita perlu tetap kritis, tetapi tidak harus selalu reaktif.

Sebab, dalam bisnis kontroversi, perhatian kitalah yang menjadi komoditasnya. Ada pihak yang memperoleh keuntungan ketika kita terus menonton dan berdebat. Sementara itu, kita sendiri belum tentu memperoleh pengetahuan yang lebih baik.

Jangan sampai kita terlalu sibuk menonton pertengkaran sehingga lupa memperhatikan persoalan yang sesungguhnya membutuhkan perhatian.