Hari Pahlawan: Perjuangan Merebut Kedaulatan Ekonomi

Dari perjuangan merebut kemerdekaan menuju kedaulatan ekonomi bangsa. Dok: AI

Setiap 10 November, kita mengenang keberanian rakyat Surabaya yang mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Delapan puluh satu tahun kemudian, kita kembali memperingatinya melalui upacara, tabur bunga, dan penghormatan kepada para pahlawan. Namun, ada satu hal yang perlu direnungkan: setelah menikmati kemerdekaan yang mereka perjuangkan, apa tanggung jawab kita untuk melanjutkan cita-cita tersebut?

Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 memperlihatkan tekad rakyat Indonesia untuk tidak membiarkan kemerdekaan yang baru diproklamasikan direbut kembali. Mereka berjuang agar bangsa ini memiliki hak menentukan nasibnya sendiri, termasuk mengelola kekayaan tanah airnya.

Kemerdekaan politik memang telah kita peroleh. Namun, kedaulatan sebuah bangsa juga ditentukan oleh kemampuannya mengelola sumber daya ekonomi untuk kepentingan rakyat. Sebab, sebuah negara dapat memiliki pemerintahan sendiri, tetapi belum sepenuhnya berdaulat secara ekonomi apabila kekayaan alamnya tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakatnya.

Melanjutkan Perjuangan dalam Bentuk Berbeda

Pasal 33 UUD 1945 telah memberikan landasan yang tegas: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sayangnya, perjalanan panjang pengelolaan sumber daya alam Indonesia memperlihatkan persoalan yang tidak sederhana. Hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis telah membentuk pola penguasaan ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Konsesi, perizinan, perdagangan komoditas, hingga distribusi keuntungan menjadi bagian dari persoalan tersebut.

Karena itu, berbagai langkah pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperkuat kendali negara atas sumber daya alam patut mendapat perhatian. Penertiban kawasan hutan, pengaturan tata kelola ekspor komoditas strategis, dan percepatan hilirisasi merupakan bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan kekayaan nasional.

Langkah-langkah tersebut memiliki arti strategis. Indonesia tidak seharusnya terus-menerus berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah dan keuntungan terbesar dinikmati pihak lain. Negara perlu memiliki kemampuan lebih besar untuk memastikan kekayaan alam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara, pembangunan industri, dan kesejahteraan masyarakat.

Tentu, perubahan tata kelola semacam ini berpotensi berbenturan dengan kepentingan ekonomi yang telah lama terbentuk. Tidak mengherankan jika muncul analisis mengenai kemungkinan perlawanan kelompok-kelompok yang kepentingannya terganggu oleh perubahan kebijakan.

Berbagai isu politik belakangan ini juga memunculkan beragam interpretasi. Meskipun demikian, menghubungkan seluruh persoalan tersebut dengan perlawanan oligarki memerlukan bukti yang memadai. Kita tidak boleh mencampuradukkan dugaan dengan fakta. Namun, kemungkinan adanya benturan kepentingan ekonomi dalam proses perubahan kebijakan juga tidak sepatutnya diabaikan.

Kedaulatan Harus Berujung pada Kemakmuran

Dukungan terhadap upaya pemerintah memperkuat kedaulatan ekonomi perlu disertai kesadaran bahwa perjuangan tersebut tidak mudah. Kepentingan ekonomi yang telah mengakar tentu tidak serta-merta berubah hanya karena kebijakan baru diterbitkan.

Namun, penguatan kendali negara juga harus dijaga agar tidak sekadar memindahkan penguasaan kekayaan dari satu kelompok elite kepada kelompok lainnya. Ukuran keberhasilannya harus jelas: meningkatnya penerimaan negara, terbukanya lapangan kerja, berkembangnya industri dalam negeri, membaiknya kesejahteraan masyarakat daerah penghasil, dan terjaganya lingkungan.

Di sinilah masyarakat memiliki peran. Mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional, mengawasi pelaksanaannya, serta memberikan kritik apabila terjadi penyimpangan merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara.

Perjuangan mengisi kemerdekaan juga berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. ASN yang mengelola anggaran secara bertanggung jawab, pengusaha yang menjalankan usaha secara jujur, guru yang mendidik dengan sungguh-sungguh, dan masyarakat yang menjaga persatuan turut mengambil bagian dalam membangun bangsa.

Para pahlawan telah mempertaruhkan jiwa untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Generasi sekarang memiliki tanggung jawab melanjutkan perjuangan itu melalui penguatan kedaulatan politik dan ekonomi.

Peringatan Hari Pahlawan seharusnya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan warisan untuk sekadar dinikmati. Ia adalah amanah yang harus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa ini berdaulat atas tanah airnya, sekarang perjuangan kita adalah memastikan kekayaan tanah air benar-benar dikelola untuk kemakmuran bangsanya sendiri.