Jangan Sampai Kita Ikut dalam Permainan Asing

Presiden Prabowo Subianto beberapa kali mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi gangguan dari kekuatan asing. Peringatan itu kembali disampaikannya dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026. Presiden menyebut Indonesia selalu menghadapi serangan ketika mulai bangkit dan mengaitkannya dengan kekayaan sumber daya alam yang sejak lama menjadi sasaran pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung MSCI, penyedia indeks pasar keuangan global, yang sedang mempersoalkan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia. Presiden menilai MSCI hendak menakut-nakuti Indonesia.

Pernyataan semacam ini bukan hal baru. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo juga berbicara tentang kekuatan asing, kekayaan alam yang diambil dari Indonesia, dan pentingnya keberanian bangsa untuk mengelola kekayaannya sendiri.

Tanggapan publik terhadap pernyataan tersebut beragam. Sebagian melihatnya sebagai peringatan yang perlu diperhatikan. Sebagian lainnya menganggap pemerintah sedang mencari kambing hitam atas persoalan di dalam negeri. Sikap kritis tentu diperlukan, tetapi ada hal yang patut kita pikirkan lebih jauh: jangan-jangan kita terlalu cepat menepis kemungkinan campur tangan asing hanya karena sedang tidak puas terhadap pemerintah sendiri.

Presiden Memiliki Informasi yang Tidak Selalu Kita Ketahui

Presiden bukan warga biasa yang hanya mengandalkan informasi dari media. Negara memiliki lembaga intelijen yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai ancaman terhadap keamanan serta kepentingan nasional. Presiden juga menerima berbagai laporan yang tidak seluruhnya dapat dibuka kepada publik.

Tentu saja, keberadaan lembaga intelijen tidak otomatis membuktikan bahwa setiap pernyataan Presiden mengenai kekuatan asing pasti benar. Namun, fakta bahwa masyarakat tidak mengetahui seluruh informasi yang dimiliki pemerintah juga tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut sekadar karangan politik.

Ada kemungkinan pemerintah mengetahui sesuatu yang belum bisa disampaikan secara terbuka. Ada pula kemungkinan informasi yang tersedia masih perlu diuji dan ditafsirkan lebih lanjut. Karena itu, sikap yang masuk akal adalah memberi ruang bagi kemungkinan adanya ancaman, sembari menunggu penjelasan dan bukti yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Kita tidak harus langsung percaya. Akan tetapi, meragukan juga tidak semestinya menjadi reaksi otomatis setiap kali Presiden menyebut kepentingan asing.

Ilustrasi dibuat dengan AI

Kekayaan Indonesia Mengundang Kepentingan Besar

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan posisi strategis dalam percaturan ekonomi serta geopolitik. Mineral penting, energi, perkebunan, hasil laut, dan berbagai komoditas lainnya menjadikan Indonesia memiliki nilai ekonomi yang besar bagi banyak negara dan pelaku usaha internasional.

Kekayaan tersebut tidak hanya mendatangkan peluang kerja sama, investasi, dan perdagangan. Di dalamnya juga terdapat persaingan untuk memperoleh akses terhadap bahan baku, menguasai rantai pasok, memengaruhi aturan perdagangan, dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Dalam hubungan antarnegara, kepentingan semacam itu bukan sesuatu yang aneh. Negara-negara pada umumnya berusaha mengamankan kepentingannya sendiri. Mereka dapat bekerja sama ketika kepentingannya sejalan, tetapi juga dapat menekan pihak lain ketika kebijakan suatu negara dianggap merugikan mereka.

Karena itu, ketika pemerintah berupaya meningkatkan pengolahan sumber daya di dalam negeri, memperbesar nilai tambah, memperketat pengawasan ekspor, atau mengubah aturan agar manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati Indonesia, wajar jika muncul pihak-pihak yang kepentingannya terdampak.

Tentu, tidak semua keberatan dari luar negeri berarti campur tangan. Kritik terhadap kebijakan, persaingan bisnis, dan perbedaan kepentingan merupakan bagian dari hubungan internasional. Namun, kita juga tidak semestinya menutup mata terhadap kemungkinan adanya tekanan atau upaya memengaruhi kebijakan Indonesia demi kepentingan pihak tertentu.

Jangan Sampai Kritik Kita Mengaburkan Ancaman

Persoalan muncul ketika ketidakpuasan terhadap pemerintah membuat kita menolak kemungkinan bahwa ada pihak asing yang berusaha memengaruhi arah kebijakan Indonesia. Setiap peringatan tentang ancaman dari luar langsung dianggap sebagai dalih, sementara seluruh persoalan ditafsirkan semata-mata sebagai akibat kesalahan pemerintah.

Padahal, dua hal bisa terjadi bersamaan. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang layak dikritik, sementara pada saat yang sama ada kepentingan asing yang berusaha memengaruhi keputusan negara. Mengakui kemungkinan yang kedua tidak berarti membenarkan seluruh tindakan pemerintah. Begitu pula mengkritik pemerintah tidak berarti kita harus mengabaikan ancaman dari luar.

Kita perlu berhati-hati agar kritik yang seharusnya memperbaiki kebijakan tidak berubah menjadi penolakan otomatis terhadap semua peringatan pemerintah. Sebab, jika masyarakat sudah lebih dahulu memutuskan bahwa setiap pernyataan tentang kekuatan asing hanyalah propaganda, informasi yang benar sekalipun berisiko diabaikan.

Dalam situasi seperti itu, pihak yang berkepentingan melemahkan posisi Indonesia tidak perlu meyakinkan masyarakat untuk mendukung mereka. Cukup jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap setiap upaya pemerintah melindungi kepentingan nasional, tanpa membedakan mana kebijakan yang keliru dan mana ancaman yang memang perlu dihadapi.

Tentu tidak berarti bahwa setiap kritik publik menguntungkan pihak asing, apalagi bahwa pengkritik pemerintah sedang menjalankan agenda mereka. Kritik masyarakat memiliki tempat penting dalam demokrasi. Justru karena itu, kritik perlu bertumpu pada penilaian yang cermat, bukan pada prasangka bahwa semua peringatan pemerintah pasti dibuat untuk menutupi kegagalan.

Kewaspadaan Tidak Sama dengan Kepatuhan

Pemerintah tetap berkewajiban menjelaskan ancaman yang disampaikan sejauh informasi dapat dibuka tanpa mengganggu kepentingan keamanan. Jika ada dugaan campur tangan asing, masyarakat berhak mengetahui apa bentuknya, kepentingan apa yang terancam, dan langkah apa yang diambil untuk mengatasinya.

Namun, keterbatasan informasi yang dapat dibuka kepada publik seharusnya juga membuat kita berhati-hati sebelum menyimpulkan bahwa ancaman tersebut tidak ada. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua informasi negara bisa diumumkan secara terbuka, sekalipun pemerintah tetap harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakannya.

Pada akhirnya, membela kepentingan Indonesia tidak mengharuskan kita selalu membenarkan Presiden. Sebaliknya, mengkritik Presiden juga tidak mengharuskan kita menolak seluruh peringatannya.

Kita perlu menjaga dua kesadaran sekaligus: pemerintah bisa keliru dan harus dikritik, tetapi kepentingan asing yang berpotensi merugikan Indonesia juga layak diwaspadai. Jangan sampai karena terlalu sibuk mencurigai pemerintah, kita justru kehilangan kemampuan untuk mengenali kepentingan pihak lain yang mungkin sedang bermain di sekitar kita.