Radical Break: Gagasan Besar yang Belum Teruji
Writer, Walker, Cyclist, and Alumnus of The Open University (UT) and UPN Veteran. Views expressed are my own and do not represent any organization.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Sigid Mulyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ketika Rocky Gerung berulang kali menyuarakan radical break, saya justru tertarik menguji gagasannya. Bukan karena saya menolak perubahan mendasar, melainkan karena belum melihat penjelasan yang cukup untuk menunjukkan mengapa perubahan radikal itu diperlukan dan bagaimana ia akan menyelesaikan persoalan Indonesia.
Pada 22 September 2026, Rocky menjelaskan bahwa radical break dimaksudkan untuk memutus konstruksi kebijakan yang terlalu teknokratis dan tidak cukup sosialistis. Ia menghendaki kebijakan pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, memiliki landasan ideologis yang bersumber dari konstitusi. Setelah dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 2 Oktober 2026, ia menegaskan bahwa pandangannya tetap sama. (iNews.ID)
Gagasan itu layak diperiksa. Semakin mendasar perubahan yang dituntut, semakin kuat pula alasan yang harus menyertainya.
Dari mana kesimpulan itu berasal?
Rocky tampaknya berangkat dari diagnosis bahwa konstruksi kebijakan pemerintah terlalu teknokratis. Masalahnya, diagnosis tersebut masih membutuhkan penjelasan. Apa yang dimaksud dengan terlalu teknokratis? Apakah pemerintah terlalu berorientasi pada indikator dan target, mengabaikan keadilan sosial, atau menggunakan pertimbangan teknis tanpa menguji konsekuensinya bagi masyarakat?
Perbedaan ini penting. Kebijakan yang tidak tepat sasaran belum tentu bermasalah karena paradigma teknokratis. Penyebabnya bisa berupa desain program yang buruk, pelaksanaan yang lemah, pengawasan yang tidak memadai, atau kepentingan politik. Setiap penyebab menuntut perbaikan yang berbeda.
Di sinilah persoalan epistemik muncul: bagaimana Rocky mengetahui bahwa sumber masalahnya terletak pada paradigma kebijakan yang harus diputus secara radikal?
Sebuah tuntutan perubahan tidak cukup dibangun dari ketidakpuasan terhadap keadaan yang ada. Ia membutuhkan diagnosis, bukti, dan penjelasan tentang hubungan antara penyebab masalah dengan solusi yang ditawarkan. Tanpa itu, kesimpulan bahwa perubahan radikal diperlukan berisiko mendahului pembuktian.
Konstitusi bukan pengganti pengetahuan empiris
Keinginan agar kebijakan berlandaskan konstitusi tentu dapat dipahami. Pemerintah harus mempertimbangkan keadilan sosial, hak warga negara, dan tujuan bernegara. Namun, konstitusi tidak otomatis memberikan jawaban teknis untuk setiap persoalan pembangunan.
Pasal 33 UUD 1945, misalnya, memuat prinsip perekonomian nasional. Untuk menerjemahkannya menjadi kebijakan, pemerintah tetap membutuhkan data dan evaluasi. Apakah suatu program mengurangi kemiskinan? Apakah manfaatnya menjangkau kelompok yang membutuhkan? Apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasilnya?
Di sini, orientasi normatif dan pengetahuan empiris harus bekerja bersama. Kebijakan bisa memiliki tujuan yang baik, tetapi gagal mencapai tujuan tersebut. Sebaliknya, pendekatan teknokratis dapat membantu pemerintah mengukur ketimpangan dan memperbaiki kesejahteraan.
Karena itu, persoalannya bukan memilih konstitusi atau teknokrasi. Persoalannya adalah bagaimana pengetahuan teknis digunakan untuk mencapai tujuan konstitusional.
Jika Rocky menghendaki perubahan paradigma, ia perlu menjelaskan kekeliruan dalam cara pemerintah merumuskan kebijakan, bukan hanya menyatakan bahwa konstruksinya terlalu teknokratis dan tidak cukup sosialistis.
Perubahan radikal untuk siapa?
Ada persoalan lain yang patut diperhatikan. Istilah radical break lebih mudah beredar di kalangan yang terbiasa dengan perdebatan filsafat dan politik daripada di tengah masyarakat yang menghadapi persoalan penghasilan, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Tentu masyarakat tidak harus memahami istilah tersebut untuk menginginkan perubahan. Mereka mungkin menghendaki perubahan mendasar tanpa mengenal nama atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskannya.
Karena itu, relevansi gagasan Rocky harus terlihat dari hubungannya dengan kebutuhan masyarakat. Jika ia mengkritik kebijakan MBG, misalnya, ia perlu menunjukkan bagian mana yang bermasalah, apakah sumbernya terletak pada paradigma atau pelaksanaan, dan bagaimana pendekatan alternatif akan menghasilkan manfaat yang lebih baik.
Tanpa hubungan yang jelas itu, radical break berisiko menjadi wacana elite yang sibuk memperdebatkan konstruksi pemikiran, tetapi belum menunjukkan perubahan yang hendak dicapai.
Gagasan harus bersedia diuji
Saya tidak beranggapan bahwa Rocky keliru hanya karena belum semua penjelasannya tersedia di ruang publik. Saya juga tidak mengetahui apakah tokoh-tokoh lain sebenarnya tidak peduli, belum memahami, atau memiliki keberatan terhadap gagasan tersebut. Semua itu memerlukan bukti.
Namun, justru karena radical break ditawarkan sebagai perubahan mendasar, gagasan ini perlu diuji lebih serius. Apa yang harus diputus? Mengapa perbaikan bertahap tidak memadai? Apa yang akan menggantikannya? Bukti apa yang menunjukkan bahwa pendekatan baru lebih baik?
Pertanyaan terakhir tidak kalah penting: apakah Rocky bersedia merevisi diagnosisnya jika bukti menunjukkan bahwa masalah yang ia identifikasi ternyata bersumber dari hal lain?
Bagi saya, inilah ukuran kesungguhan intelektual sebuah gagasan. Gagasan tidak cukup menuntut perubahan cara berpikir orang lain; ia juga harus membuka diri terhadap pengujian atas cara berpikirnya sendiri.
Indonesia tentu membutuhkan perbaikan dalam banyak bidang. Namun, kebutuhan akan perubahan tidak otomatis membuktikan bahwa radical break merupakan jawabannya.
Sebelum meminta pemerintah memutus paradigma lama, Rocky perlu menunjukkan secara meyakinkan mengapa paradigma itu salah dan bagaimana paradigma baru akan memperbaikinya. Tanpa itu, radical break masih merupakan tuntutan perubahan yang belum sepenuhnya menjadi argumentasi perubahan.