Yaman dan Pengkhianatan Saudi: Ketika Sekutu Dikorbankan Demi Ambisi Regional
Mahasiswi Hubungan Internasional, universitas sriwijaya
·waktu baca 10 menit
Tulisan dari silviraanggraini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBayangkan Anda adalah seorang jenderal Yaman yang telah berjuang selama hampir satu dekade untuk negara Anda. Ribuan prajurit Anda tewas dalam pertempuran melawan Houthi. Wilayah Anda hancur oleh bom dan rudal. Sekutu besar Anda, Arab Saudi—yang menjanjikan dukungan penuh hingga kemenangan—tiba-tiba duduk bernegosiasi dengan musuh Houthi yang sama yang mereka suruh Anda perangi. Lebih buruk lagi, Anda tidak diundang ke ruangan negosiasi politik ini. Anda hanya diberitahu hasilnya setelah kesepakatan ditandatangani.
Ini bukan plot film pengkhianatan politik. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi pemerintah Yaman yang sah hari ini. Arab Saudi—negara yang memulai perang besar-besaran di Yaman dengan janji untuk menghancurkan pemberontak Houthi—kini sedang merancang perdamaian dengan Houthi sambil mengabaikan sekutu yang telah mereka dukung selama hampir satu dekade. Dinamika politik Yaman, Arab Saudi, dan Houthi ini menjadi salah satu pengkhianatan geopolitik paling terang-terangan di Timur Tengah modern, dan hampir tidak ada yang membicarakannya. Kasus ini menjadi contoh sempurna bagaimana dinamika kekuasaan regional di Timur Tengah bekerja: aliansi bisa berubah drastis ketika kepentingan nasional berubah, dan loyalitas politik bisa dikorbankan demi ambisi ekonomi yang lebih besar.
Perang yang Dijanjikan Cepat, Berubah Jadi Mimpi Buruk
Pada tahun 2015, Pangeran Muhammad bin Salman yang ambisius—saat itu baru menjadi Menteri Pertahanan—meluncurkan Operasi Decisive Storm dengan gagah berani. Tujuannya sederhana: menghancurkan pemberontak Houthi yang telah merebut ibu kota Sanaa dan menggulingkan pemerintah yang diakui secara internasional. Saudi menjanjikan kemenangan dalam hitungan minggu, maksimal beberapa bulan. Dalam logika politik Timur Tengah, intervensi ini dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan Saudi sebagai pemimpin regional dan untuk menghadang pengaruh Iran yang dianggap mendukung Houthi.
Hampir satu dekade kemudian, kenyataan berbicara berbeda. Perang ini menelan biaya hingga 1 miliar dolar per minggu pada puncaknya. Lebih dari 19.000 warga sipil tewas akibat serangan udara koalisi Saudi. Houthi tidak hanya bertahan, mereka bahkan meluncurkan serangan drone dan rudal yang berhasil menghantam fasilitas minyak vital Aramco di jantung kerajaan Saudi. Ini adalah perang yang seharusnya mudah bagi salah satu negara terkaya di dunia, tetapi berubah menjadi rawa politik yang menguras keuangan dan menghancurkan reputasi. Bagi Saudi, perang Yaman menjadi beban yang menghalangi ambisi modernisasi ekonomi mereka dan mengurangi kredibilitas kepemimpinan regional mereka di mata negara-negara Teluk lainnya.
Pada 2022, Saudi menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa menang secara militer. Mereka membutuhkan jalan keluar. Dan mereka menemukannya—dengan cara yang paling tidak terduga dan paling kontroversial.
Negosiasi Rahasia yang Mengejutkan
Sejak 2022, Arab Saudi dan Houthi—dua pihak yang seharusnya masih berperang—telah terlibat dalam negosiasi langsung yang difasilitasi oleh Oman. Yang mengejutkan adalah siapa yang tidak ada di ruangan itu: Presidential Leadership Council (PLC), pemerintah Yaman yang sah yang telah menjadi sekutu Saudi selama perang dan yang seharusnya menjadi pusat dari proses perdamaian apapun. Dalam konteks politik pemerintahan Timur Tengah, ini menunjukkan bagaimana negara-negara besar regional sering kali mengabaikan prinsip legitimasi pemerintahan yang mereka klaim bela, demi kepentingan pragmatis mereka sendiri.
Pada September 2023, delegasi Houthi bahkan melakukan kunjungan ke Riyadh untuk bertemu langsung dengan negosiator Saudi. Enam bulan sebelumnya, Duta Besar Saudi untuk Yaman terbang ke Sanaa—ibu kota yang dikuasai Houthi—untuk diskusi tatap muka. Ini adalah pengakuan de facto bahwa Saudi sekarang melihat Houthi sebagai mitra negosiasi yang sah, bukan lagi sebagai teroris yang harus dihancurkan. Pergeseran ini mencerminkan realitas politik di Timur Tengah: legitimasi pemerintahan tidak selalu ditentukan oleh pengakuan internasional formal, tetapi oleh kontrol efektif atas wilayah dan kemampuan untuk mempengaruhi kepentingan regional.
Sementara itu, PLC yang berbasis di Aden—yang telah kehilangan ribuan tentara dalam pertempuran melawan Houthi, yang telah kehilangan kendali atas wilayah mereka, yang selama ini bergantung sepenuhnya pada dukungan militer dan finansial Saudi—hanya mendapat kabar tentang kesepakatan yang telah dirancang tanpa masukan mereka. Mereka diperlakukan seperti penonton dalam pertandingan yang seharusnya tentang masa depan negara mereka sendiri.
Houthi Menang Total Tanpa Kompromi
Isi kesepakatan yang sedang dirancang membuat situasi ini semakin ironis. Dalam kesepakatan Saudi-Houthi, pemberontak akan mendapatkan hampir semua yang mereka inginkan: legitimasi de facto sebagai penguasa wilayah utara Yaman, akses ke pendapatan minyak untuk membayar pasukan mereka, pencabutan sanksi internasional, pembukaan kembali Bandar Udara Sanaa dan Pelabuhan Hudaydah yang strategis.
Dan yang harus mereka berikan sebagai imbalan? Hampir tidak ada. Mereka tidak perlu melucuti senjata. Mereka tidak perlu membubarkan struktur komando militer mereka. Mereka tidak perlu memutuskan hubungan dengan Iran. Mereka mendapatkan semua manfaat perdamaian sambil tetap mempertahankan semua alat kekuasaan mereka.
Ini mirip dengan kesepakatan Taliban di Afghanistan, di mana kelompok pemberontak akhirnya menang setelah perang yang panjang, dan kemenangan mereka dikemas dengan rapi sebagai "proses perdamaian." Bagi Houthi, ini adalah kemenangan strategis yang luar biasa. Mereka bertahan melawan koalisi yang dipimpin oleh salah satu angkatan bersenjata paling mahal di dunia, dan sekarang mereka mendapatkan hadiah politik tanpa harus melepaskan apapun.
Mengapa Saudi Melakukan Ini?
Pertanyaannya sederhana: mengapa Arab Saudi rela mengkhianati sekutu yang telah mereka dukung selama hampir satu dekade? Jawabannya terletak pada ambisi geostrategis yang jauh lebih besar dari Pangeran Muhammad bin Salman dan transformasi struktur kekuasaan di Timur Tengah.
Saudi tidak lagi peduli dengan Yaman atau dengan nasib pemerintah yang sah di sana. Yang mereka pedulikan adalah Vision 2030—rencana ambisius untuk mengubah ekonomi Saudi dari ketergantungan minyak menjadi hub bisnis dan pariwisata modern. Proyek-proyek megah seperti NEOM, kota futuristik senilai 500 miliar dolar di pantai Laut Merah, memerlukan stabilitas regional. Perang berkepanjangan di Yaman adalah gangguan yang mahal yang mengancam investasi triliunan dolar.
Ini mencerminkan pergeseran besar dalam politik pemerintahan Saudi Arabia. Di bawah kepemimpinan MBS, prioritas kerajaan berubah dari mempertahankan hegemoni ideologis dan politik tradisional di kawasan menjadi mengejar modernisasi ekonomi yang pragmatis. Dalam konteks ini, Yaman dan PLC menjadi korban dari recalculation kepentingan nasional Saudi. Bagi pemerintahan MBS, perdamaian dengan Houthi—bahkan dengan harga mengkhianati PLC—adalah harga yang layak dibayar untuk mencapai ambisi ekonomi mereka.
Kesetiaan geopolitik, ternyata, sangat bergantung pada kalkulasi biaya-manfaat. Ketika sekutu menjadi beban finansial dan reputasional, mereka bisa dibuang dengan mudah. Ini adalah pelajaran keras tentang realisme politik di Timur Tengah, di mana tidak ada aliansi yang permanen, hanya kepentingan yang permanen.
Kartu As Houthi: Laut Merah
Houthi juga memiliki leverage lain yang membuat Saudi tidak punya pilihan selain bernegosiasi dengan syarat-syarat mereka. Sejak Oktober 2023, Houthi telah meluncurkan serangan rudal dan drone terhadap kapal-kapal komersial yang melewati Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab, mengklaim solidaritas dengan Palestina.
Dampak ekonominya sangat signifikan. Transit melalui Bab al-Mandab turun 65 persen pada Juni 2025 dibandingkan dengan Juni 2023. Pendapatan Terusan Suez anjlok. Biaya asuransi dan keamanan di jalur pelayaran ini melonjak drastis. Pelabuhan Eilat bahkan menghentikan operasi pada Juli 2025.
Pesan implisit dari Houthi kepada Saudi sangat jelas: "Kami bisa mengganggu kepentingan ekonomi Anda di Laut Merah kapan pun kami mau. Lebih baik Anda berdamai dengan syarat-syarat kami, atau bersiaplah untuk kehilangan lebih banyak lagi."
Yang lebih mengejutkan, pada Mei 2025, Amerika Serikat—kekuatan militer terkuat di dunia—mencapai gencatan senjata bilateral dengan Houthi setelah kampanye udara AS gagal menghentikan serangan mereka. Meskipun Presiden Trump menggambarkan ini sebagai Houthi "menyerah," pejabat administrasinya mengakui bahwa Trump menyetujui gencatan senjata karena serangan udara tidak efektif dan terlalu mahal. Ini adalah kemenangan propaganda besar bagi Houthi.
Sekutu yang Terlupakan Mulai Melawan
Tidak mengherankan, PLC dan faksi-faksi Yaman lainnya tidak terima dengan perlakuan ini. Rashad al-Alimi, kepala PLC, terpaksa memuji negosiasi Saudi-Houthi di surat kabar milik Saudi untuk menjaga hubungan diplomatik. Tetapi Southern Transitional Council (STC)—gerakan separatis yang berbasis di Aden dan didukung oleh Uni Emirat Arab—secara vokal menentang kesepakatan apapun yang memotong kekayaan minyak mereka untuk membayar gaji di wilayah Houthi.
Dinamika ini menunjukkan kompleksitas struktur pemerintahan di Yaman pasca-konflik. PLC sendiri bukanlah entitas yang kohesif, tetapi koalisi rapuh dari berbagai faksi dengan agenda berbeda. STC, yang merupakan bagian dari PLC, memiliki ambisi separatis untuk Yaman Selatan dan didukung oleh UEA—yang memiliki kepentingan berbeda dari Saudi di Yaman. UEA lebih fokus pada kontrol pelabuhan strategis dan mencegah pengaruh kelompok Islamis, sementara Saudi lebih peduli pada stabilitas perbatasan mereka dan keluar dari konflik.
STC mengendalikan wilayah yang luas dan memiliki kekuatan militer yang signifikan. Mengabaikan kepentingan mereka dalam proses perdamaian akan menciptakan benih konflik baru. Jika kesepakatan Saudi-Houthi gagal mengakomodasi faksi-faksi domestik Yaman, proses perdamaian bisa runtuh dan memicu konflik yang lebih rumit—bukan lagi perang antara koalisi Saudi dan Houthi, tetapi perang saudara multi-faksi yang melibatkan PLC, STC, Houthi, dan bahkan Al-Qaeda. Ini adalah skenario yang menunjukkan bagaimana intervensi eksternal di Timur Tengah sering kali memperburuk fragmentasi politik internal dan menciptakan struktur pemerintahan yang tidak stabil.
Perdamaian untuk Siapa?
Hans Grundberg, Utusan Khusus PBB untuk Yaman, telah menyatakan frustrasinya terhadap proses perdamaian yang mandek meskipun ada gencatan senjata sejak 2022. Masalahnya jelas: perdamaian yang dirancang hanya antara Arab Saudi dan Houthi—tanpa melibatkan semua faksi domestik Yaman—akan rapuh dan tidak berkelanjutan.
Dilema yang dihadapi komunitas internasional adalah antara perdamaian jangka pendek yang memberikan Saudi jalan keluar elegan dan Houthi legitimasi versus stabilitas jangka panjang yang memerlukan proses politik inklusif. Sayangnya, jalur pertama jauh lebih mudah dan lebih cepat, sementara jalur kedua memerlukan komitmen dan kesabaran yang besar. Dalam konteks politik pemerintahan di Timur Tengah, ini menunjukkan dilema klasik antara stabilitas otoritarian versus legitimasi demokratis—sebuah tema yang berulang dalam sejarah kawasan ini.
Pelajaran Geopolitik yang Pahit
Kasus Yaman mengajarkan kita pelajaran pahit tentang realitas hubungan internasional modern dan politik pemerintahan di Timur Tengah. Pertama, loyalitas geopolitik sangat tergantung pada kepentingan nasional. Ketika perang menjadi terlalu mahal, bahkan sekutu terdekat bisa dikhianati demi kesepakatan yang lebih menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem regional Timur Tengah, aliansi bersifat transaksional, bukan ideologis.
Kedua, kelompok pemberontak yang cerdas dapat memanfaatkan leverage asimetris—seperti serangan Laut Merah—untuk memaksa lawan yang jauh lebih kuat ke meja negosiasi dengan syarat-syarat yang menguntungkan mereka. Houthi berhasil mengubah diri dari pemberontak yang terisolasi menjadi aktor politik regional yang diperhitungkan, menunjukkan bagaimana kontrol wilayah dan kemampuan mengganggu kepentingan regional dapat memberikan legitimasi de facto.
Ketiga, proses perdamaian yang mengabaikan pihak-pihak domestik yang relevan demi kemudahan diplomatik akan menciptakan perdamaian semu yang berpotensi memicu konflik baru yang lebih rumit di masa depan. Pengalaman negara-negara Timur Tengah pasca-Arab Spring menunjukkan bahwa kesepakatan elit yang mengabaikan basis sosial dan politik domestik jarang bertahan lama.
Keempat, struktur pemerintahan di Timur Tengah sering kali lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Yaman bukan hanya konflik antara pemerintah sah versus pemberontak, tetapi melibatkan berbagai faksi dengan agenda berbeda, didukung oleh patron regional yang berbeda, menciptakan apa yang disebut sebagai "proxy war" berlapis. Memahami kompleksitas ini penting untuk merancang solusi yang berkelanjutan.
Arab Saudi mungkin akan mendapatkan jalan keluar dari Yaman yang mereka inginkan. Houthi mungkin akan mendapatkan legitimasi yang mereka cari. Tetapi rakyat Yaman—yang telah menderita selama hampir satu dekade perang—akan terus membayar harga tertinggi dari permainan kekuasaan regional ini. Dan sekutu yang dikhianati hari ini akan mengingat pengkhianatan ini untuk waktu yang sangat lama.
Pertanyaannya bukan lagi apakah perdamaian akan datang ke Yaman, tetapi perdamaian untuk siapa—dan dengan harga pengkhianatan seperti apa.
sumber
Al-Mutawakel, A., & Felter, J. (2022). Yemen: Ending the war, building a sustainable peace. Middle East Institute. https://www.mei.edu/publications/yemen-ending-war-building-sustainable-peace
United Nations. (2023). Briefing by UN Special Envoy for Yemen, Hans Grundberg, to the Security Council. ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/yemen/briefing-un-special-envoy-yemen-hans-grundberg-security-council
International Rescue Committee (IRC). (2025). "A Decade of Conflict in Yemen: Humanitarian Lifeline on the Brink." IRC Press Release, 26 March 2025.https://www.rescue.org/press-release/decade-conflict-yemen-humanitarian-lifeline-brink-warns-irc