Berbeda Kedudukan: Wakil Presiden dan Menteri dalam Sistem Presidensial
Tulisan dari Timoty Ezra Simanjuntak tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Wakil Presiden dan menteri sama-sama disebut membantu Presiden, tetapi menteri adalah perangkat penyelenggara urusan pemerintahan, sedangkan Wakil Presiden adalah jaminan kesinambungan mandat rakyat.
Sejak 12 November 2026 Indonesia tidak memiliki Wakil Presiden, tetapi pemerintahan tetap diselenggarakan melalui Kabinet Merah Putih yang saat dibentuk terdiri atas 48 kementerian. Keadaan ini memunculkan pertanyaan, jika keduanya sama-sama membantu Presiden, apa yang membedakan Wakil Presiden dari menteri, dan mengapa ketiadaan Wakil Presiden tidak menghentikan pemerintahan?
Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden." Pasal 17 berbunyi: "(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang."
Kata kerjanya sama, yaitu "dibantu". Menurut Maksum (Lex Crimen, 2015), kesamaan inilah yang membuat Wakil Presiden tampak setara dengan menteri. Padahal penempatan sistematisnya berbeda. Pasal 4 berada dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, bersama ketentuan tentang Presiden. Pasal 17 berada dalam Bab V tentang Kementerian Negara. Wakil Presiden ditempatkan dalam lembaga kepresidenan, sedangkan menteri ditempatkan sebagai perangkat di bawahnya.
Perbedaan Normatif
Pertama, sumber legitimasi. Wakil Presiden dipilih rakyat menurut Pasal 6A ayat (1): "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Menteri diangkat Presiden menurut Pasal 17 ayat (2).
Kedua, berakhirnya jabatan. Menteri dapat diberhentikan Presiden kapan saja. Untuk Wakil Presiden, Pasal 3 ayat (3) menyatakan: "Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar." Jalurnya Pasal 7A dan 7B, melalui usul DPR dan putusan MK. Presiden tidak berwenang memberhentikan wakilnya.
Ketiga, lingkup tugas. Menteri "membidangi urusan tertentu". UU 39/2008 tentang Kementerian Negara mempertegasnya. Pasal 1 angka 2: "Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian." Pasal 7: "Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara." Wakil Presiden tidak memiliki urusan tertentu. Lingkup tugasnya ditentukan Presiden.
Keempat, sumber kewenangan. Menteri memperoleh kewenangan atribusi dari undang-undang sektoral, memimpin organisasi, mengelola anggaran, dan menetapkan peraturan menteri. Wakil Presiden umumnya hanya menerima delegasi. Pengecualiannya Pasal 68A ayat (2) huruf a UU 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua: "Wakil Presiden sebagai Ketua;" badan khusus percepatan pembangunan Papua.
Kelima, pertanggungjawaban. Pasal 3 UU 39/2008 menyatakan: "Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden." Untuk Wakil Presiden tidak ada norma serupa. Wakil Presiden tidak memiliki garis pertanggungjawaban yang jelas kepada Presiden. Sebaliknya, Wakil Presiden dapat dimakzulkan, sedangkan menteri tidak.
Keenam, suksesi. Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai habis masa jabatan menurut Pasal 8 ayat (1). Menteri hanya berperan dalam kekosongan bersamaan menurut Pasal 8 ayat (3), itu pun hanya tiga menteri, secara kolektif, dan sementara sampai MPR memilih dalam tiga puluh hari. Risalah perubahan UUD menunjukkan pilihan tiga menteri itu dimaksudkan agar kekuasaan tetap berada di lingkungan eksekutif.
Tinjauan Teoretis
Dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif bersifat tunggal. Menteri tidak membentuk kabinet yang bertanggung jawab secara kolektif kepada parlemen. Mereka adalah pembantu dalam arti sempit, diangkat dan diberhentikan menurut kepercayaan Presiden. Wakil Presiden berbeda karena ia bukan pilihan Presiden semata, melainkan pilihan pemilih. Presiden dan Wakil Presiden lazim disebut satu kesatuan lembaga kepresidenan, tetapi UUD tidak membagi kekuasaan di antara keduanya.
Desain ini mengandung paradoks. Pejabat yang dipilih rakyat memiliki kewenangan hukum lebih sedikit daripada pejabat yang diangkat. Menteri memiliki urusan, organisasi, anggaran, dan instrumen pengaturan. Wakil Presiden memiliki legitimasi, tetapi tugasnya bergantung pada kemauan Presiden. Kedudukannya ditentukan hubungan personal dengan Presiden, bukan norma.
Paradoks itu makin nyata setelah Pasal 15 UU 61/2024 menyatakan: "Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden." Semakin banyak kementerian, semakin berat beban koordinasi lintas sektor. Dari segi legitimasi, Wakil Presiden adalah pejabat yang paling tepat untuk fungsi itu, tetapi tidak ada norma yang memberinya kewenangan koordinasi yang mengikat menteri.
Kekosongan saat ini memperlihatkan perbedaan yang sesungguhnya. Secara administratif, pemerintahan tidak kehilangan organ apa pun karena urusan pemerintahan dijalankan kementerian. Secara konstitusional, negara kehilangan pengganti Presiden yang bermandat rakyat. Keduanya disebut pembantu, tetapi hakikatnya berbeda.
Diperlukan beberapa hal. Pertama, undang-undang lembaga kepresidenan perlu menetapkan bidang tugas tetap Wakil Presiden, misalnya koordinasi kebijakan lintas kementerian dan pengawasan program prioritas, beserta hubungannya dengan menteri koordinator. Rancangan semacam ini pernah diusulkan sejak 2001. Kedua, perlu norma pertanggungjawaban Wakil Presiden berupa laporan berkala kepada Presiden yang dapat diakses publik. Ketiga, setiap delegasi Presiden kepada Wakil Presiden harus dituangkan secara tertulis agar mengikat menteri. Keempat, Presiden dan MPR perlu menilai calon Wakil Presiden pengganti berdasarkan kecakapan menjalankan tugas yang jelas, bukan hanya pertimbangan koalisi. Tanpa langkah tersebut, perbedaan Wakil Presiden dan menteri akan terus ditentukan kehendak Presiden yang sedang menjabat.

