Konten dari Pengguna

Mencegah Ahmad Dedi, Menguji Kepatuhan pada KUHAP

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Timoty Ezra Simanjuntak tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Sumber: Pexels
zoom-in-whitePerbesar
Sumber: Pexels

Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah Ahmad Dedi alias Dedi Congor ke luar negeri selama enam bulan merupakan bagian dari proses penanganan perkara pidana. Pencegahan tersebut dilakukan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan berlaku sejak 23 Oktober 2026 hingga 23 April 2027. Dedi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam menilai tindakan ini, kepentingan pemeriksaan dan perlindungan hak tersangka perlu ditempatkan secara seimbang.

Pencegahan tidak dengan sendirinya menunjukkan kesalahan tersangka. Sebaliknya, pembatasan tersebut juga tidak tepat langsung dianggap sebagai tindakan berlebihan. Penilaian hukumnya bergantung pada kewenangan pejabat, dasar tindakan, kepentingan proses pidana, dan kesesuaian prosedur. Pokok persoalannya adalah memastikan bahwa tindakan negara memenuhi prinsip legalitas, sekaligus digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan undang-undang.

Kedudukan pencegahan dalam hukum acara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memasukkan larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya paksa. Pengaturannya tercantum dalam Pasal 89 huruf i dan secara khusus dijabarkan dalam Pasal 141. Dengan pengaturan ini, larangan keluar wilayah Indonesia ditempatkan sebagai instrumen hukum acara untuk mendukung penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan.

Kedudukan tersebut menjelaskan dua hal. Pertama, negara memiliki dasar kewenangan untuk membatasi perjalanan ke luar negeri bagi kepentingan proses pidana. Kedua, karena termasuk upaya paksa, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum dan tidak dapat semata-mata didasarkan pada pertimbangan administratif.

Pasal 141 mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk melakukan pencegahan sesuai kepentingan tahap pemeriksaan. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi dan permintaan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian. Karena itu, permintaan penegak hukum dan pelaksanaan oleh Imigrasi merupakan bagian dari hubungan kewenangan yang diatur dalam KUHAP.

Dalam perkara Dedi, informasi bahwa pencegahan dilaksanakan atas permintaan KPK menunjukkan adanya koordinasi tersebut. Namun, informasi publik mengenai pengumuman pencegahan tidak mencakup seluruh dokumen dan pertimbangan yang mendasarinya. Oleh sebab itu, belum tersedia dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran prosedur maupun memberikan penilaian menyeluruh atas seluruh aspek keabsahan tindakan.

Jangka waktu enam bulan

Pasal 141 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa pencegahan berlaku paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama enam bulan. Ketentuan ini memberikan batas waktu bagi pelaksanaan kewenangan sekaligus menyediakan kemungkinan perpanjangan apabila kebutuhan proses pidana masih ada.

Masa pencegahan terhadap Dedi yang diumumkan selama enam bulan berada dalam batas durasi tersebut. Meski demikian, kesesuaian jangka waktu perlu dibedakan dari penilaian mengenai kebutuhan tindakan. Keduanya saling berkaitan, tetapi tidak identik. Batas waktu menjawab berapa lama kewenangan dapat digunakan, sedangkan alasan pemeriksaan menjelaskan mengapa kewenangan itu diperlukan dalam suatu perkara.

Frasa “paling lama” menunjukkan batas maksimum, bukan kewajiban menggunakan seluruh durasi dalam setiap perkara. Penentuan waktu karena itu patut disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan. Penggunaan jangka waktu enam bulan dapat dibenarkan sepanjang memiliki alasan yang relevan, sebagaimana durasi yang lebih singkat dapat dipilih apabila kebutuhan proses pidana telah terpenuhi.

Perpanjangan pun perlu dipahami sebagai kewenangan yang memerlukan penilaian kembali. Adanya kemungkinan perpanjangan tidak berarti pembatasan harus selalu diperpanjang. Sebaliknya, perpanjangan juga tidak otomatis menjadi tindakan yang tidak patut apabila memang diperlukan dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Kepentingan pemeriksaan dan hak tersangka

Secara teoretis, hukum acara pidana mengatur hubungan antara kewenangan negara untuk memeriksa dugaan tindak pidana dan perlindungan individu yang menghadapi proses tersebut. Keduanya bukan tujuan yang saling meniadakan. Pemeriksaan yang efektif membutuhkan kewenangan, sedangkan penggunaan kewenangan memerlukan batas dan pertanggungjawaban.

Dalam konteks pencegahan, asas proporsionalitas memberikan ukuran untuk menilai hubungan antara tujuan tindakan dan pembatasan yang ditimbulkannya. Pembatasan perlu memiliki tujuan yang sah, relevan dengan kebutuhan pemeriksaan, dan tidak digunakan melebihi kebutuhan tersebut. Proporsionalitas tidak berarti menolak upaya paksa, melainkan memastikan penggunaannya sesuai dengan keadaan perkara.

Asas kepastian hukum juga menghendaki kejelasan mengenai pihak yang dikenai pembatasan, pejabat yang berwenang, dasar tindakan, serta masa berlakunya. Kejelasan tersebut diperlukan oleh penegak hukum dan Imigrasi dalam menjalankan tugas, sekaligus oleh tersangka untuk memahami kedudukan hukumnya.

Pencegahan bukan penentuan kesalahan

Pencegahan ke luar negeri perlu dibedakan dari penahanan dan pemidanaan. Ketiganya memiliki fungsi serta akibat hukum yang berbeda. Pencegahan membatasi perjalanan keluar wilayah Indonesia untuk kepentingan proses pidana, bukan menetapkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Karena itu, praduga tak bersalah tetap harus dijaga. Status tersangka dan pelaksanaan upaya paksa tidak menggantikan pembuktian di persidangan. KUHAP baru juga memuat larangan bagi penyidik melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah dalam proses penetapan tersangka. Ketentuan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan tindakan prosedural dari kesimpulan mengenai kesalahan.

Pada saat yang sama, praduga tak bersalah tidak menghalangi penegak hukum menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang. Asas ini menuntut agar tersangka tidak diperlakukan sebagai orang yang telah terbukti bersalah, bukan meniadakan seluruh pembatasan selama proses pemeriksaan.

Pembedaan tersebut penting dalam komunikasi publik. Pengumuman mengenai pencegahan dapat memberikan kepastian informasi tentang langkah penanganan perkara. Namun, penyampaiannya perlu terbatas pada fakta prosedural dan tidak disertai kesimpulan yang mendahului putusan pengadilan.

Menilai tindakan berdasarkan prosedur

Penilaian terhadap pencegahan Dedi sebaiknya diarahkan pada ukuran yang dapat diperiksa, yakni ketepatan kewenangan, relevansi alasan, kepatuhan terhadap prosedur, serta kesesuaian jangka waktu. Pendekatan ini menghindarkan pembahasan dari dua kesimpulan yang sama-sama terlalu dini, yakni menganggap setiap upaya paksa pasti benar atau menganggap setiap pembatasan hak pasti merupakan penyalahgunaan.

KPK berkepentingan memastikan pemeriksaan berjalan sesuai kebutuhan perkara. Imigrasi menjalankan fungsi pelaksanaan pencegahan berdasarkan kewenangannya. Tersangka tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan menggunakan sarana perlindungan hukum yang tersedia. Ketiga kedudukan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari sistem hukum acara, bukan sebagai kepentingan yang harus selalu dipertentangkan.

Dengan demikian, pencegahan terhadap Dedi Congor dapat dipahami sebagai penggunaan instrumen hukum acara yang diakui KUHAP. Penilaian akhirnya tidak cukup didasarkan pada lamanya pembatasan atau status tersangka, melainkan pada kesesuaian antara dasar hukum, kebutuhan pemeriksaan, dan pelaksanaannya. Kepatuhan terhadap ukuran tersebut memungkinkan penegakan hukum berlangsung efektif tanpa mengabaikan hak individu yang sedang menjalani proses pidana.