Konten dari Pengguna

Mengusut Kuasa di Balik Pemotongan Insentif di Bogor

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Timoty Ezra Simanjuntak tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Sumber: Pexels
zoom-in-whitePerbesar
Sumber: Pexels

Pemanggilan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade bersama sejumlah pejabat daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi harus ditempatkan sebagai persoalan pertanggungjawaban kekuasaan, bukan sekadar pemeriksaan administratif. Mereka dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengadaan barang dan jasa. KPK kemudian menyatakan pemeriksaan diarahkan untuk mendalami mekanisme pemotongan insentif pegawai. Status saksi ini harus ditegaskan agar pengawasan publik tidak berubah menjadi penghakiman terhadap orang yang belum terbukti bersalah.

Namun, penghormatan terhadap praduga tak bersalah tidak boleh mengurangi ketajaman pemeriksaan. Pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah terjadi pemotongan, melainkan atas dasar kewenangan apa pemotongan dilakukan, siapa yang memerintahkan, bagaimana uang dikelola, dan siapa yang memperoleh manfaat. Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, pengusutan berisiko terbatas pada tindakan pegawai pelaksana, sementara proses pengambilan keputusan tidak diperiksa secara memadai.

Pokok persoalannya adalah legalitas. Kewenangan mengelola pendapatan daerah tidak dengan sendirinya mencakup kewenangan mengurangi pembayaran yang menjadi hak pegawai. Kewenangan menetapkan, menghitung, membayarkan, dan mengawasi insentif harus dibedakan. Setiap tindakan memerlukan dasar hukum, tujuan yang sah, serta prosedur yang dapat diperiksa. Persetujuan atasan maupun kesepakatan internal tidak otomatis mengesahkan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Batas kewenangan dan kesukarelaan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, serta larangan penyalahgunaan kewenangan sebagai pedoman tindakan pemerintahan. Pasal 17 melarang penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Prinsip-prinsip ini menyediakan dasar untuk menguji pengelolaan insentif, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan adanya tindak pidana.

Dalam kerangka tersebut, alasan kebutuhan organisasi tidak cukup untuk membenarkan pemotongan. Harus diperiksa apakah kebutuhan itu memiliki dasar penganggaran, apakah pejabat yang mengambil keputusan berwenang, dan apakah penggunaannya sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan. Secara teoretis, penyimpangan tujuan kewenangan dikenal sebagai détournement de pouvoir. Pemeriksaan tidak berhenti pada keberadaan tanda tangan atau surat keputusan, tetapi mencakup tujuan dan akibat tindakan.

Dalih kesukarelaan juga harus diuji secara substantif. Dalam hubungan birokratis, persetujuan bawahan belum tentu menunjukkan kebebasan kehendak. Penyidik perlu memeriksa apakah pegawai dapat menolak tanpa menghadapi ancaman terhadap penilaian kinerja, penempatan, atau kariernya. Dokumen persetujuan tidak boleh diperlakukan sebagai bukti tunggal bahwa tidak terdapat tekanan.

Karena itu, seandainya muncul penjelasan bahwa pemotongan merupakan iuran bersama, penjelasan tersebut harus diuji melalui proses pembentukannya. Siapa yang mengusulkan? Apakah besarannya ditentukan secara sepihak? Apakah penolakan dimungkinkan? Siapa yang menguasai rekening dan menetapkan penggunaan uang? Kesukarelaan harus dibuktikan melalui keadaan konkret, bukan sekadar penamaan transaksi.

Membedakan pelanggaran administrasi dan korupsi

Ketegasan penegakan hukum menuntut ketepatan klasifikasi. Tidak setiap kesalahan penghitungan atau pembayaran insentif merupakan korupsi. Sebaliknya, tindakan yang mengandung pemaksaan dan penyalahgunaan kekuasaan tidak layak diselesaikan hanya sebagai persoalan administrasi.

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan. Ketentuan ini relevan sebagai salah satu kemungkinan pengujian hukum apabila unsur-unsurnya didukung bukti. Relevansi tersebut bukan pernyataan bahwa pasal itu telah diterapkan kepada saksi tertentu dalam perkara Bogor.

Konsekuensinya, pemeriksaan tidak boleh hanya berpusat pada selisih angka pembayaran. Penyidik perlu menguji hubungan antara kekuasaan jabatan, tindakan pemaksaan, tujuan pemberian keuntungan, dan aliran dana. Dalam rumusan delik tersebut, kerugian keuangan negara bukan unsur yang disebutkan. Karena itu, pembahasan dugaan pemerasan dalam jabatan tidak tepat direduksi menjadi perdebatan tentang ada atau tidaknya kerugian kas daerah.

Pada saat yang sama, asas nullum crimen, nulla poena sine lege, tidak ada tindak pidana dan pidana tanpa dasar hukum, mengharuskan penerapan ketentuan yang tepat. Penegak hukum mesti menentukan waktu perbuatan, aturan yang berlaku, serta unsur delik yang benar-benar terpenuhi. Kritik publik tidak dapat menggantikan pekerjaan pembuktian.

Asas geen straf zonder schuld, tidak ada pidana tanpa kesalahan, juga membatasi pertanggungjawaban. Jabatan tinggi bukan bukti kesalahan. Kedudukan sebagai bendahara atau pelaksana pembayaran pun tidak otomatis membuktikan keterlibatan yang disengaja. Perlu dibedakan siapa yang merancang, memerintahkan, melaksanakan, mengetahui, menerima manfaat, atau justru bertindak dalam tekanan. Kesalahan individual tidak boleh disimpulkan hanya dari susunan organisasi.

Memeriksa keputusan, melindungi kesaksian

KPK perlu merekonstruksi secara utuh hubungan antara keputusan dan transaksi. Dokumen penetapan penerima, perhitungan insentif, daftar pembayaran, mutasi rekening, komunikasi kedinasan, dan keterangan pegawai harus diperiksa keterkaitannya. Penelusuran uang penting, tetapi tidak cukup apabila tidak menjelaskan siapa yang mengendalikan keputusan.

Pemeriksaan juga harus membedakan antara pengetahuan, persetujuan, dan perintah. Mengetahui adanya pemotongan tidak selalu sama dengan memerintahkannya. Menerima laporan tidak otomatis berarti menyetujui seluruh tindakan. Sebaliknya, ketiadaan perintah tertulis tidak cukup untuk meniadakan kemungkinan keterlibatan. Setiap kesimpulan harus dibangun dari bukti yang saling menguatkan.

Perlindungan saksi menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Pegawai yang memberikan keterangan harus dapat berbicara tanpa tekanan kedinasan. Pemerintah daerah patut memastikan tidak ada mutasi, penilaian kinerja, ataupun tindakan disipliner yang digunakan untuk memengaruhi kesaksian. Ini merupakan tuntutan pencegahan, bukan tuduhan bahwa pembalasan terhadap saksi telah terjadi.

Pengawasan internal pun memerlukan independensi. Ketika pihak yang diperiksa memiliki hubungan jabatan dengan pengawas, penilaian internal harus dilengkapi mekanisme untuk mencegah konflik kepentingan. Prinsip nemo judex in causa sua, tidak seorang pun patut menjadi hakim atas perkaranya sendiri, relevan sebagai tuntutan ketidakberpihakan. Prinsip tersebut sejalan dengan kewajiban pemerintahan untuk bertindak objektif dan menghindari penggunaan kewenangan demi kepentingan pribadi.

Akuntabilitas setelah pemeriksaan

Perkara ini juga perlu menghasilkan perbaikan tata kelola yang dapat diuji. Pemerintah Kabupaten Bogor semestinya membuka dasar hukum dan metode penghitungan insentif, memastikan pembayaran dapat ditelusuri sampai kepada penerima, serta menyediakan mekanisme keberatan yang aman. Pembayaran melalui rekening tidak memadai apabila setelah pencairan masih dimungkinkan pengumpulan kembali uang secara informal.

KPK, pada pihak lain, perlu menjaga keterbukaan yang proporsional. Publik berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tetapi informasi tentang saksi tidak boleh disampaikan dengan cara yang membentuk kesan bersalah. Transparansi harus memperjelas proses dan pertanggungjawaban, bukan memperluas stigma.

Ukuran keberhasilan pengusutan bukan jumlah pejabat yang dipanggil. Ukurannya adalah ketepatan pembuktian, kejelasan peran setiap pihak, pemulihan hak melalui mekanisme yang sah apabila pelanggaran terbukti, serta perubahan sistem pembayaran dan pengawasan. Tuntutan yang patut diajukan kepada KPK jelas: periksa seluruh proses pengambilan keputusan tanpa membatasi diri pada pelaksana pembayaran, tetapi tetapkan tanggung jawab hanya berdasarkan kesalahan yang terbukti.