Presiden Disadap Polisi, Bagaimana Rakyat?
Tulisan dari Timoty Ezra Simanjuntak tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pada Selasa, 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang sejak 1 Oktober 2026 menjabat Kepala Staf Kepresidenan; Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri; dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya ditahan di Rutan Mabes Polri.
Menurut Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, sepanjang 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur Perkap Nomor 5 Tahun 2010. Nomor sasaran dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa perkara yang sedang disidik. Sasarannya meliputi Presiden, pejabat negara, politikus, tokoh media, ormas, LSM, dan pengusaha. Pada Oktober 2026 file hasil sadapan diduga dihapus dari LIMS. Laporan polisi dibuat 30 Oktober 2026. Penyidik memeriksa 10 saksi dan 3 ahli, lalu menyangkakan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP, dan/atau Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Mabes Polri menyebut ini perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi yang mana klaim tersebut tentu harus diuji di pengadilan. Yang disadap adalah kepala negara, padahal Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyatakan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden." Jika Presiden dapat disadap tanpa izin, perlindungan privasi warga biasa patut dipertanyakan.
Larangan dan Pengecualian
Titik tolaknya adalah konstitusi, khususnya dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Hak ini dapat dibatasi, tetapi Pasal 28J ayat (2) mensyaratkan pembatasan "yang ditetapkan dengan undang-undang". Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan penyadapan pada dasarnya melanggar hak privasi dan hanya sah bila diatur undang-undang. Maka larangan menyadap adalah aturan umum, sedangkan kewenangan menyadap adalah pengecualian yang ditafsirkan sempit, exceptio est strictissimae interpretationis.
Sejak 2 Januari 2026, Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP mencabut Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 47 UU ITE, lalu menggantinya dengan Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023: "Setiap Orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI." Ayat (3) memberi pengecualian: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Setiap Orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32."
Dari sisi acara, Pasal 136 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP berbunyi: "(1) Penyidik dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan. (2) Ketentuan mengenai Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang mengenai penyadapan." Undang-undang itu belum lahir; RUU Penyadapan baru masuk Prolegnas prioritas 2026. Di internal Polri, Perkap Nomor 5 Tahun 2010 mensyaratkan permintaan tertulis penyidik, izin Kabareskrim, dan izin Ketua Pengadilan Negeri.
Letak Melawan Hukum
Unsur "tidak bersifat publik" terpenuhi karena yang dicatat adalah komunikasi pribadi lewat jaringan seluler. Persoalan utamanya ada pada frasa "secara melawan hukum" dan pengecualian ayat (3). Moeljatno membedakan sifat melawan hukum formil, yakni bertentangan dengan undang-undang, dan materiil, yakni bertentangan dengan kepatutan. Menurut Bareskrim, penyadapan berjalan tanpa prosedur Perkap dan tanpa proses penyelidikan atau penyidikan. Kedua ukuran itu terpenuhi sekaligus. Prinsip kebutuhan dan proporsionalitas pun gugur karena tidak ada tindak pidana yang hendak diungkap.
Pengecualian Pasal 31 KUHP tidak tersedia karena tidak ada ketentuan undang-undang yang sedang dilaksanakan. Pasal 32 KUHP juga sulit dipakai: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang." Perintah menyadap tanpa perkara berada di luar wewenang siapa pun, termasuk Kapolri. Berlaku adagium nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet: tidak seorang pun dapat mengalihkan hak melebihi yang ia miliki.
Rentang 2025 hingga 2026 juga memunculkan soal hukum transitoir. Perbuatan pada 2025 tunduk pada Pasal 31 jo. Pasal 47 UU ITE, sedangkan sejak 2026 berlaku Pasal 258 KUHP. Pasal 3 ayat (1) KUHP mengatur: "Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana." Asas lex favor reo ini harus diterapkan cermat agar dakwaan tidak cacat.
Penghapusan file LIMS pada Oktober 2026 relevan dengan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, yang menjerat orang yang "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan" informasi elektronik. Penghapusan itu sekaligus petunjuk kuat adanya kesengajaan. Herbert Packer, lewat model due process, menempatkan kendali atas kekuasaan aparat di atas efisiensi penegakan hukum. Perkara ini menguji adagium quis custodiet ipsos custodes, siapa mengawasi para pengawas.
Apakah Makar?
Menko Yusril Ihza Mahendra menyebut penyadapan terhadap Presiden masalah serius bagi negara. Di ruang publik, sebagian pihak bahkan menyebutnya makar. Kualifikasi itu harus diuji dengan teks undang-undang, karena Pasal 1 ayat (2) KUHP menegaskan: "Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi."
Pasal 160 KUHP mendefinisikan: "Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut." Pembentuk undang-undang sengaja memakai kata "serangan", sesuai arti asli aanslag. R. Soesilo dan P.A.F. Lamintang sejak lama memaknai makar sebagai penyerangan. Pasal 191 KUHP berbunyi: "Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun." Pasal 193 ayat (1) mengancam makar "dengan maksud menggulingkan pemerintah", yang menurut Penjelasannya berarti "meniadakan atau mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
Tiga unsur wajib dibuktikan: serangan, maksud khusus (dolus specialis), dan persiapan. Menyadap adalah mengambil informasi, bukan menyerang tubuh, kemerdekaan, atau kemampuan Presiden memerintah. Frasa "tidak mampu menjalankan pemerintahan" menunjuk keadaan faktual, bukan potensi, dan selama periode itu Presiden tetap memerintah. Status korban sebagai kepala negara tidak mengubah jenis deliknya.
Kualifikasi baru dapat bergeser bila penyidikan menemukan penyadapan sebagai bagian dari rencana merebut kekuasaan di luar mekanisme Pasal 7A UUD 1945, disertai tindakan persiapan yang konkret. Bareskrim tidak menyebut hal itu, dan pasal yang disangkakan bukan pasal makar. Dalam perkara pidana berlaku in criminalibus probationes debent esse luce clariores, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Menarik pasal makar tanpa bukti semacam itu melanggar asas lex stricta dan membuka peluang kriminalisasi politik.
Penutup
Perkara ini harus dibawa ke pengadilan secara terbuka. Para tersangka berhak atas asas praduga tak bersalah, tetapi juga tunduk pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Jabatan Kepala Staf Kepresidenan tidak boleh menjadi alasan perlakuan istimewa.
Penyidik wajib mengungkap siapa yang memerintah dan untuk kepentingan apa, sebagaimana didesak ELSAM. Korban lain, yakni jurnalis, aktivis, dan pengusaha, berhak diberi tahu bahwa komunikasinya pernah disadap. DPR dan Presiden harus menuntaskan UU Penyadapan yang diamanatkan MK sejak 2011.
Fiat justitia ruat caelum. Keadilan harus ditegakkan, termasuk terhadap mantan Kapolri.

