Konten dari Pengguna

Wakil Presiden Mundur, Kedudukan yang Tidak Pernah Dirumuskan dan Prosedur yang Belum Lengkap

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Timoty Ezra Simanjuntak tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Sumber: Pexels
zoom-in-whitePerbesar
Sumber: Pexels

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka membuktikan bahwa UUD 1945 menjadikan Wakil Presiden sumber legitimasi pengganti Presiden, tetapi tidak mengatur kewenangan, pertanggungjawaban, dan tata cara berhentinya secara memadai.

Pada 12 November 2026 pukul 11.26 WIB, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri "atas permintaan sendiri" kepada Pimpinan MPR. Surat yang sama juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong sejak hari itu. Langkah ini menyusul Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya, serta diajukannya usul hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR. Ini adalah penggunaan pertama Pasal 8 ayat (2) sejak dirumuskan dalam Perubahan Ketiga tahun 2001.

Kedudukan Normatif

UUD 1945 mengatur Wakil Presiden melalui tiga ketentuan. Pasal 4 ayat (2): "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden." Pasal 6A ayat (1): "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Pasal 8 ayat (1): "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya."

Dengan demikian, Wakil Presiden adalah pembantu, pemegang mandat elektoral bersama Presiden, dan pengganti. Namun tidak satu pun pasal memberinya kewenangan yang berdiri sendiri, karena kekuasaan pemerintahan tetap tunggal pada Presiden menurut Pasal 4 ayat (1). Setidaknya terdapat tiga peran Wakil Presiden: pengganti, pelaksana tugas yang didelegasikan, dan pembantu seluruh kewajiban Presiden. Lebih lanjut, tiga sebab kaburnya kedudukan itu adalah statusnya sebagai pembantu, tidak adanya garis pertanggungjawaban kepada Presiden, dan tidak pernah adanya pertanggungjawaban Wakil Presiden kepada MPR maupun publik.

Secara teoretis, alasan Wakil Presiden dipilih bersama Presiden adalah menjamin bahwa pengganti Presiden memiliki legitimasi elektoral yang sama. Fungsi membantu dapat dijalankan menteri. Fungsi menggantikan dengan mandat rakyat hanya dapat dijalankan Wakil Presiden. Karena itu keabsahan pencalonan bukan urusan pribadi pejabat. Ketika syarat pencalonan dipersoalkan oleh dua putusan pengadilan, yang terganggu adalah fungsi pokok jabatan itu sendiri.

Pengunduran Diri

UUD 1945 tidak mengatur pengunduran diri Wakil Presiden. Kata "berhenti" dalam Pasal 8 ayat (1) hanya merujuk pada Presiden, sedangkan Pasal 8 ayat (2) hanya menyebut "kekosongan". Tidak ada norma tentang kepada siapa surat ditujukan, kapan pengunduran diri berlaku, dan organ mana yang menyatakan kekosongan. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan surat ditujukan kepada MPR, Gibran menyerahkannya kepada Presiden dan MPR, lalu Ketua MPR menyatakan kekosongan saat surat diterima, sebelum ada sidang apa pun. Pada 1956 praktiknya berbeda, yakni DPR yang menyetujui pengunduran diri Mohammad Hatta terhitung 1 Desember 1956.

Satu-satunya norma undang-undang tentang hal ini adalah Pasal 40 UU 17/2014 (UU MD3): "Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum diambil keputusan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) tidak dilanjutkan." Norma ini hanya berlaku pada tahap MPR. Pengunduran diri ketika HMP masih di DPR atau ketika perkara diperiksa MK tidak diatur. Sengketa legitimasi baru relevan secara konstitusional jika dapat dibuktikan sebagai alasan Pasal 7A melalui prosedur Pasal 7B. Pengunduran diri sebelum HMP diputus DPR membuat pembuktian itu tidak pernah terjadi. Krisis berakhir lebih cepat, tetapi soal pertanggungjawaban tidak memperoleh jawaban dari forum yang disediakan konstitusi.

Mekanisme Pengisian dan Kelemahannya

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden." Pasal 46 ayat (1) UU MD3: "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden." Ayat (2): "Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR." Ayat selanjutnya mengatur suara terbanyak, pemungutan ulang satu kali bila seri, dan pilihan Presiden bila tetap seri. Pasal 49: "Wakil Presiden terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan dengan ketetapan MPR."

Rapat gabungan MPR 13 November 2026 menjadwalkan sidang paripurna pada 2 Desember 2026, meminta Presiden mengajukan dua nama, serta membentuk tim verifikasi persyaratan dan tim penyusun rancangan ketetapan. Jadwal itu sah, tetapi kerangka normatifnya mengandung empat persoalan.

Pertama, satuan waktu tidak selaras. UUD menyebut "enam puluh hari", sedangkan Pasal 1 angka 9 UU MD3 menyatakan "Hari adalah hari kerja." Undang-undang mengubah batas konstitusi menjadi enam puluh hari kerja, kurang lebih dua belas pekan. Undang-undang tidak boleh memperpanjang batas yang ditetapkan UUD.

Kedua, Pasal 8 ayat (2) hanya membatasi waktu sidang, bukan waktu terpilihnya Wakil Presiden, dan tidak mengenal pengisi sementara. Mengusulkan satu calon, batas tujuh hari, MPR sebagai pemberi persetujuan, dan Wakil Presiden sementara.

Ketiga, legitimasi pengganti bersifat turunan. Kedua calon ditentukan Presiden, sedangkan pemilihnya MPR yang mayoritasnya koalisi Presiden. Wakil Presiden pengganti tidak dipilih rakyat, tetapi melalui Pasal 8 ayat (1) dapat menjadi Presiden. Karena itu tim verifikasi MPR wajib memeriksa syarat secara substantif, termasuk dokumen pendidikan, sebab krisis ini bermula dari syarat pendidikan yang diterima pada tahap pencalonan.

Keempat, risiko selama masa kosong. Pasal 8 ayat (3) hanya berlaku jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan "secara bersamaan", dengan pelaksana tugas "Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama". Jika Presiden berhalangan tetap sebelum 2 Desember, tidak ada Wakil Presiden yang menggantikan, dan secara harfiah keadaan itu bukan kekosongan bersamaan. Penerapan ayat (3) hanya dapat didasarkan pada tafsir fungsional.

Kedudukan Wakil Presiden bergantung pada legitimasi, bukan kewenangan. Ketika legitimasi itu dipersoalkan, UUD hanya menyediakan prosedur pengisian yang minimal. Tiga langkah diperlukan, yakni undang-undang lembaga kepresidenan yang mengatur tugas, pertanggungjawaban, dan tata cara pengunduran diri Wakil Presiden; penyelarasan Pasal 46 UU MD3 dengan hitungan hari dalam Pasal 8 ayat (2); dan perubahan Pasal 8 ayat (3) agar mencakup kekosongan berurutan. Tanpa itu, pengisian jabatan Wakil Presiden akan terus ditentukan kesepakatan politik sesaat, bukan aturan yang pasti.