Konten dari Pengguna

Api Karhutla Terlihat dari Satelit, Tapi Tidak dari Meja Rapat

Suaidatul Afwa

Suaidatul Afwa

mahasiswa Universitas Jember

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Suaidatul Afwa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi karhutla dan kabut asap dibuat oleh bantuan AI
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi karhutla dan kabut asap dibuat oleh bantuan AI

Setiap tahun titik panas karhutla terpantau satelit, asap mengepung kota, lalu pejabat bicara soal komitmen. Tahun ini kabut asap sudah menyeberang negara, dan reaksi yang kita lihat justru memperlihatkan kebiasaan lama yaitu memilih tidak melihat apa yang tidak enak dilihat.

Lihat saja cara kita menanggapi kritik. Udara Singapura mencapai tingkat terburuk sejak 2015, sekolah di Malaysia ditutup, dan Timor-Leste menghentikan belajar tatap muka. Jawaban dari dalam negeri? Seorang pejabat menepis kritik dengan menyebut hutan kita juga mengirim oksigen ke Malaysia dan Singapura saat tidak ada asap. Warga yang matanya perih dan anaknya batuk tidak butuh kuliah ekologi. Mereka butuh pengakuan bahwa ada yang salah, dan pengakuan itu tak kunjung datang.

Sikap yang sama terlihat ketika uluran tangan datang dari luar. Wakil PM Malaysia mengaku sudah menawarkan bantuan langsung kepada Presiden Prabowo pada September, tapi hingga pertengahan Oktober belum ada tanggapan. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup berkata pemerintah tidak pernah meminta bantuan dan mempertanyakan untuk apa. Memang, Presiden kemudian dilaporkan setuju menerima bantuan tetangga, tetapi pada 21 Oktober Malaysia masih berharap tawarannya segera diterima. Kalau api sudah sebesar ini, mengapa persetujuan sesederhana itu butuh berminggu-minggu?

Pola menghindar itu paling jelas ketika kita bicara soal siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab. Pemerintah menyebut penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Faktanya, di Riau, 40 tersangka sepanjang 2026 semuanya perorangan, tidak ada perusahaan, padahal temuan Walhi Riau menunjukkan kebakaran terjadi di setidaknya empat konsesi perusahaan. Kasus lima perusahaan pemegang konsesi pada karhutla 2025 di Riau pun disebut masih mandek di kepolisian. Yang paling menohok justru datang dari Presiden sendiri: sejumlah perusahaan tercatat melanggar hingga belasan kali, tetapi masih mengantongi izin. Kalau Presiden pun tahu, pertanyaannya bukan lagi apakah negara melihat, melainkan mengapa izin itu bisa bertahan selama itu.

Peringatan dini pun bernasib serupa. BMKG sudah mengingatkan sejak Maret bahwa risiko karhutla 2026 meningkat dan cuaca lebih kering. Namun Walhi menilai pemerintah lemah dalam persiapan, dengan anggaran BNPB 2026 yang hanya sekitar Rp3-4 triliun, jauh di bawah masa krisis sebelumnya. Peringatannya ada, kesiapannya yang tidak. Ketika desakan makin kencang, jawabannya hanya “negara masih sanggup.”

Adil juga untuk mengakui bahwa pemerintah bergerak. Presiden menerbitkan Inpres Nomor 11 Tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan membakar lahan, disusul penyegelan puluhan badan usaha dan pencabutan izin lima perusahaan. Tetapi langkah-langkah itu datang setelah api membesar dan tekanan menguat. Penetapan tersangka dan pencabutan izin pun baru permulaan, sebab sejarah 2015 memperlihatkan bagaimana proses hukum bisa berhenti dengan alasan lahan dikuasai masyarakat atau perusahaan sudah berupaya memadamkan api.

Menutup mata tidak selalu berarti diam. Kadang ia berbentuk sibuk di permukaan, menindak peladang kecil dan menyegel papan nama, sambil membiarkan akar masalah tak tersentuh. Ujian sesungguhnya bukan jumlah tersangka, melainkan apakah pemilik konsesi besar duduk di kursi terdakwa, apakah izin pelanggar berulang benar-benar dicabut, dan apakah data konsesi dibuka agar publik bisa ikut mengawasi.

Selama itu belum terjadi, asap tahun depan hanya soal waktu. Dan kali ini, yang sulit bernapas bukan hanya kita.