Konten dari Pengguna

Panggung Penuh Inovasi, Lapangan Penuh Persoalan

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Nur Syafa'at tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Inovasi hendaknya disandarkan pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat (gambar diolah dengan AI)
zoom-in-whitePerbesar
Inovasi hendaknya disandarkan pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat (gambar diolah dengan AI)

Ada ironi dalam cara pemerintah memandang inovasi. Di satu tempat, kepala daerah mempresentasikan aplikasi pelayanan, program unggulan, dan berbagai terobosan pembangunan melalui layar digital. Grafik pertumbuhan ditampilkan, capaian dipaparkan, sementara proyek infrastruktur diperkenalkan sebagai bukti kemajuan daerah. Namun, di tempat lain, masyarakat masih harus mengantre untuk mendapatkan pelayanan, petani kesulitan membawa hasil panen karena jalan rusak, dan warga di pelosok harus menempuh perjalanan jauh untuk menjangkau fasilitas kesehatan maupun pendidikan.

Kontras tersebut memperlihatkan, bahwa inovasi pemerintahan memiliki persoalan lebih luas daripada sekadar menciptakan aplikasi atau memperkenalkan program baru. Ia menyangkut kemampuan pemerintah memahami kebutuhan masyarakat, menentukan prioritas pembangunan, mengelola anggaran, dan memastikan kebijakan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan.

Pekan pertama, November 2026, menjadi salah satu panggung untuk melihat kecenderungan tersebut. Sebanyak 57 pemerintah daerah mengikuti babak ketiga Innovative Government Award (IGA) 2026. Mereka mempresentasikan strategi inovasi dan dua inovasi unggulan, masing-masing berbasis digital dan nondigital, di hadapan 30 penilai dari 26 instansi.

Ajang tersebut memiliki arti penting, sebagai pemicu persaingan positif antardaerah. Namun, penghargaan juga dapat memengaruhi perilaku birokrasi. Apa yang diukur cenderung menjadi sesuatu yang dikejar. Ketika inovasi menjadi indikator prestasi, birokrasi berisiko lebih sibuk menyiapkan sesuatu untuk ditampilkan daripada memastikan persoalan masyarakat terselesaikan.

Data perkembangan inovasi daerah memperlihatkan besarnya antusiasme tersebut. Pada 2026, sebanyak 541 pemerintah daerah melaporkan 48.246 inovasi, meningkat dari 36.742 inovasi pada 2025. Jika dibandingkan dengan sekitar 3.700 inovasi pada 2018, jumlahnya telah bertambah hampir tiga belas kali lipat. Akan tetapi, skor rata-rata Indeks Inovasi Daerah pada 2025 masih berada di angka 49,43. Pertumbuhan jumlah inovasi belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas yang diharapkan.

Wakil Menteri Dalam Negeri menyampaikan agar inovasi menjadi budaya kerja, dan tidak berhenti sebagai proyek sesaat maupun pemenuhan administrasi. Peringatan ini menyentuh persoalan mendasar dalam tradisi birokrasi: kecenderungan menjadikan sesuatu sebagai kegiatan administratif ketika ia mulai diukur sebagai prestasi. Inovasi yang semestinya lahir dari kebutuhan masyarakat, ternyata dilakukan semata untuk memenuhi indikator dan memperoleh penghargaan.

Kebaruan Belum Tentu Kemajuan

Salah satu persoalan dalam pengembangan inovasi pemerintahan adalah kecenderungan menyamakan kebaruan dengan kemajuan. Aplikasi baru dianggap sebagai terobosan, bangunan baru menjadi simbol keberhasilan, dan program dengan nama menarik mudah dipromosikan sebagai inovasi. Padahal, tidak semua hal baru membawa perbaikan.

Sebuah aplikasi belum tentu lebih efektif daripada prosedur lama yang telah disederhanakan. Gedung pelayanan yang megah juga belum tentu bermanfaat, apabila akses masyarakat terhadap layanan tersebut tetap sulit.

Heinelt dan rekan-rekannya (2018) menjelaskan, bahwa inovasi pemerintahan lokal tumbuh melalui interaksi antarpelaku yang membangun pemahaman bersama mengenai persoalan publik. Perspektif ini mengingatkan, bahwa inovasi harus berangkat dari kebutuhan nyata, bukan semata-mata keinginan birokrasi menciptakan program yang terlihat berbeda.

Masalah muncul ketika keberhasilan lebih mudah diukur melalui sesuatu yang dapat diperlihatkan. Aplikasi dapat difoto dan didokumentasikan, bangunan dapat diresmikan, sedangkan keberhasilan memangkas waktu tunggu atau mengurangi biaya pelayanan membutuhkan pembuktian lebih mendalam. Laporan mandiri pemerintah daerah tetap diperlukan, tetapi pengalaman masyarakat juga harus menjadi bagian penting dalam penilaian.

Kecenderungan tersebut dapat terlihat dalam perkembangan digitalisasi pemerintahan. Kementerian Komunikasi dan Digital pernah mendata sekitar 27.400 aplikasi dan 2.700 pusat data di lingkungan instansi pemerintah. Banyak di antaranya dinilai tumpang tindih dan tidak berjalan optimal. Pada Januari 2026, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital juga mengingatkan, bahwa digitalisasi sektoral telah memicu duplikasi layanan dan inefisiensi anggaran.

Teknologi yang diharapkan menyederhanakan birokrasi justru dapat menambah kerumitan, apabila setiap instansi membangun sistem sendiri. Masyarakat harus membuat banyak akun, mengingat berbagai kata sandi, memasukkan data berulang kali, bahkan tetap datang ke kantor pelayanan untuk menyelesaikan urusan yang tidak dapat dituntaskan secara daring. Formulir kertas berubah menjadi formulir elektronik, sementara panjangnya prosedur tetap dipertahankan.

Persoalan serupa dapat ditemukan dalam pembangunan infrastruktur. Daerah berlomba membangun jalan, gedung, taman, dan berbagai fasilitas publik. Pembangunan fisik memang penting, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah proyek yang selesai atau besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah perlu menjelaskan mengapa suatu proyek harus didahulukan dibandingkan kebutuhan lain yang mungkin lebih mendesak.

Setiap kebutuhan memang sama-sama memiliki alasan, tetapi keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah menentukan prioritas. Di sinilah kecermatan pemerintah membaca persoalan dan keberanian menentukan pilihan diuji.

Inovasi pembangunan, perlu dipandang secara luas, yakni menyangkut kemampuan mengintegrasikan program, menentukan lokasi yang tepat, memperhitungkan penerima manfaat, dan mengalokasikan anggaran berdasarkan tingkat kebutuhan. Terkadang, keputusan paling inovatif justru berupa keberanian menunda proyek yang kurang mendesak untuk mendahulukan kebutuhan masyarakat.

Siapa yang Menanggung Kerumitan?

Persoalan lain muncul ketika inovasi dan pembangunan terlalu berorientasi pada proyek. Proyek dapat selesai secara administratif, tetapi belum tentu berfungsi optimal apabila perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaannya diabaikan. Setiap rupiah anggaran perlu menghasilkan manfaat yang sebanding, bukan sekadar laporan penyerapan atau dokumentasi peresmian.

Masyarakat sering menjadi pihak yang menanggung akibat keputusan yang kurang tepat. Padahal, mereka membutuhkan perubahan konkret, bukan sekadar penjelasan tentang kecanggihan sistem atau kemegahan bangunan.

Rønning dan rekan-rekannya (2022) menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun inovasi sektor publik yang berkelanjutan. Pandangan ini relevan dalam menentukan prioritas pembangunan. Petugas loket, guru, tenaga kesehatan, petani, pelaku usaha, dan masyarakat pengguna memiliki pengetahuan mengenai persoalan yang sering tidak ditemukan dalam laporan kinerja maupun ruang rapat pejabat.

Karena itu, evaluasi inovasi seharusnya tidak hanya mendengarkan presentasi kepala daerah. Penilai perlu melihat kondisi pelayanan dan pembangunan, berbicara dengan masyarakat, serta memeriksa apakah manfaat yang dijanjikan benar-benar dirasakan. Daerah yang berhasil mengintegrasikan aplikasi, menyederhanakan prosedur, memperbaiki jalan produksi, atau mengalihkan anggaran dari proyek kurang mendesak untuk memperkuat fasilitas dasar semestinya memperoleh pengakuan yang setara.

Pemerintah juga perlu berani mengakui program yang gagal. Menghentikan aplikasi yang tidak efektif atau mengevaluasi proyek yang kurang bermanfaat bukan tanda kemunduran. Keputusan tersebut justru menunjukkan kesediaan birokrasi belajar dan memperbaiki arah kebijakan. Inovasi yang sehat harus memberi ruang bagi evaluasi, termasuk mengakui bahwa sesuatu yang pernah dipromosikan sebagai terobosan ternyata tidak menyelesaikan persoalan.

Mengukur Kemajuan dari Kehidupan Masyarakat

Tantangan pemerintah daerah bukan menciptakan sebanyak mungkin inovasi, tetapi memastikan setiap perubahan memiliki alasan kuat untuk dipertahankan. Ukuran keberhasilan perlu mencakup pengurangan waktu tunggu, penyederhanaan persyaratan, pemerataan infrastruktur, kemudahan akses, dan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Ukuran tersebut mungkin tidak selalu menarik untuk dipresentasikan, tetapi menentukan apakah inovasi sungguh-sungguh membawa perubahan.

Innovative Government Award akan memiliki makna lebih besar apabila menjadi ruang untuk menguji kualitas perubahan, bukan sekadar kompetisi memperlihatkan kebaruan. Penilaian semestinya menghubungkan apa yang disampaikan di ruang presentasi dengan kondisi yang ditemukan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Presentasi di Command Center akan berakhir, grafik ditutup, dan pemenang membawa pulang penghargaan. Namun, pekerjaan pemerintah tidak berhenti ketika seremoni selesai.

Panggung pemerintahan boleh penuh dengan inovasi, tetapi masyarakat tidak mengukur keberhasilan dari banyaknya aplikasi atau penghargaan yang tersimpan di lemari kantor kepala daerah. Mereka merasakannya, dari jalan yang dapat dilalui, sekolah yang memiliki guru, fasilitas kesehatan yang berfungsi, dan urusan administrasi yang tidak menghabiskan waktu.