Catatan Kritis Soal Dana Cadangan Pesangon UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Dosen Unindra - Ketua Dewas DPLK Sinarmas AM - Humas ADPI - Asesor LSP Dana Pensiun - Konsultan - Dr. Manajemen Pendidikan - Pendiri TBM Lentera Pustaka - Penulis 54 buku
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Syarif Yunus tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Semua orang sudah paham, pemerintah akan membentuk lembaga khusus pengelola dana cadangan pesangon yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Karena kan tujuannya baik, di mana pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon guna menjamin terpenuhinya hak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)—khususnya bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun dan terkena PHK bukan karena memasuki usia pensiun (Pasal 253 UU 27/2026). Tapi terlalu berlebihan bila Indah Anggoro Putri selaku Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan RI yang menyatakan dana cadangan pesangon akan dikelola Danantara dan tidak akan dikelola dana pensiun/DPLK di acara sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan (13 November 2026).
Lagi-lagi semua orang sepakat, ekosistem ketenagakerjaan harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan agar lebih berpihak pada pekerja. Tapi di sisi lain, ada pula ekosistem dana pensiun yang secara tegas pula diatur dalam regulasi (UU No. 4/2023 tentang P2SK) yang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutanan dan inklusif. Maka poinnya, UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan UU 4/2023 tentang P2SK yang didalamnya mengatur dana pensiun jangan “dibenturkan” namun dibikin harmoni atau sinergi. Toh, tujuannya sama-sama baik untuk perlindungan tenaga kerja atau pekerja.
Karena itu, sebagai catatan kritis terhadap pernyataan Indah Anggoro Putri selaku Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait kewajiban penyetoran Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke lembaga tunggal pemerintah berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 patut ditegaskan sebagai berikut:
1. Kapasitas Lembaga Pengelola (Danantara vs. Karakter Hak Pasca-Kerja/PHK). Sifat dasar dana pesangon adalah untuk menjamin pemenuhan hak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sifat utama dana ini adalah imbalan pascakerja/hak pekerja yang membutuhkan likuiditas sangat tinggi dan keamanan modal penuh agar dapat dicairkan sewaktu-waktu saat PHK terjadi secara mendadak. Maka bila dikelola Danantara berpotensi tidak match. Lembaga seperti Danantara (atau badan sovereign wealth fund) yang ditunjuk tidak sesuai (mismatch) dengan fungsi dasar pesangon. Lembaga investasi lebih fokus pada portofolio pertumbuhan jangka panjang (yield seeking) dengan tingkat risiko tertentu, sedangkan dana pesangon bukan instrumen investasi komersial melainkan jaminan likuiditas jangka pendek untuk hak buruh/pekerja.
2. Asas Non-Retroaktif (Tidak Berlaku Surut) dan Konflik dengan UU P2SK. UU 27/2026 baru diundangkan pada tahun 2026. Sesuai prinsip hukum umum, ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara surut terhadap akumulasi dana pesangon/imbalan kerja yang telah dialokasikan dan dikelola oleh DPLK sebelum UU ini berlaku. Pengelolaan dana kompensasi pascakerja oleh DPLK dilindungi dan diatur secara sah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Penarikan atau “pengalihan paksa” atas dana yang sudah mengendap di DPLK berpotensi melanggar kontrak keperdataan antara pengusaha dan DPLK serta menabrak hierarki regulasi sektor keuangan yang dibuat oleh pemerintah sendiri.
3. Pengelolaan Single Provider (Monopoli) vs. Multiprovider. Lagi-lagi harus disuarakan, bahwa penunjukan satu lembaga pemerintah sebagai pengelola tunggal (single provider) menciptakan risiko sistemik dan potensi mismanagement (salah kelola). Jika lembaga tunggal tersebut mengalami krisis likuiditas atau kelambatan birokrasi, risiko kegagalan pembayaran pesangon saat terjadi gelombang PHK massal menjadi sangat tinggi. Maka pengelolaan dana pesangon sebaiknya tetap membuka ruang multiprovider dengan melibatkan DPLK dan Dapen swasta yang kredibel dan berizin OJK. Skema ini mendorong diversifikasi risiko, efisiensi pengelolaan, serta jaminan transparansi imbal hasil melalui iklim kompetisi yang sehat.
4. Pernyataan Dirjen PHI & Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI dianggap Tidak Etis dan Kontraproduktif. Pernyataan yang menginstruksikan pengurus DPLK berbenah untuk menyerahkan seluruh dana pesangon per Oktober 2027 dinilai kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam memperkuat industri dana pensiun nasional melalui UU P2SK. Bahkan pernyataan tersebut mendahului penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang teknisnya saat ini masih dalam tahap penyusunan. Memvonis bahwa Dapen/DPLK tidak boleh mengelola sama sekali tanpa adanya regulasi pelaksanaan yang matang menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan industri keuangan.
Atas pernyataan Dirjen PHI & Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI, tentu berimplikasiterhadap industri dana pensiun (DPLK/DPPK) untuk menyiapkan langkah strategis sebagai antisipasi ke depan sekaligus merespons perkembangan UU 27/2026 ini untuk mengambil langkah-langkah konkret seperti:
1. Pentingnya advokasi dan pengawalan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) secara aktif dengan melakukan audensi dengan Kemnaker RI, Kementerian Keuangan RI, dan OJK untuk mengawal penyusunan PP agar membuka opsi co-existence atau skema hybrid pengelolaan dana pesangon.
2. Melakukan persiapan opsi Uji Materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi terhadap klausal pasal monopoli pengelolaan jika PP turunan tetap mematikan peran dana pensiun/DPLK dan mengabaikan UU P2SK.
3. Melakukan segregasi portofolio dana (Pra dan Pasca UU 27/2026) khususnya melakukan pemisahan pencatatan keuangan secara tegas antara akumulasi dana pesangon yang terhimpun sebelum diundangkannya UU 27/2026 (terlindungi asas non-retroaktif di bawah UU P2SK) dengan alokasi dana baru setelah UU berlaku.
4. Perlu diversifikasi produk imbalan kerja non-pesangon murnidengan mengembangkan dan menonjolkan produk-produk program pensiun sukarela - PPIP (voluntary pension plan), tabungan hari tua, atau imbalan pascakerja di luar kategori cadangan pesangon wajib PHK agar portofolio DPLK tetap tumbuh dan berkelanjutan.
Kira-kira begitu sebagai catatan kritis untuk dana cadangan pesangon pada UU No. 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan pernyataan Indah Anggoro Putri selaku Dirjen PHI & Jamsos Kemenaker RI yang terburu-buru dan tidak etis. Sosialisasi ya sosialiasi saja esensinya, bukan ke luar konteks. Di naskah UU-nya tidak meyebut dana pensiun, kenapa saat sosialiasi menyebut dana pensiun atau DPLK?
Pesannya sederhana, semua regulasi itu kedudukannya setara. Harus ditegakkan secara bersama-sama, bukan sikut-sikutan. Nalar boleh tapi harus tetap pakai hati dan etika! #DanaPensiun #DanaCadanganPesangon #YukSiapkanPensiun