Merajut Asta Cita dari Daerah

Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI dan Penulis Buku Asta Cita: Arsitektur Pembangunan Bangsa

Berdialog dengan guru dan siswa yang mendapat program revitalisasi sekolah

Reses bukan jeda dari ruang sidang di Senayan. Bagi saya, reses adalah perjalanan pulang. Kembali ke daerah pemilihan untuk menyatu dengan denyut kehidupan rakyat. Mendengar, melihat, dan memastikan bahwa apa yang diputuskan di pusat benar-benar sampai ke tepian. Sebab negara tidak diuji di podium. Kehadiran negara dibuktikan di kampung-kampung, di gugusan pulau, di ruang kelas, di sawah, hingga di kandang para peternak daerah. Di sanalah wajah nyata Republik dapat kita baca.

Sejak pertengahan Oktober, saya menyusuri Sulawesi Selatan. Satu per satu simpul saya datangi. Dari ruang rapat aparat keamanan hingga panggung akademik di kampus. Dari dapur makan bergizi hingga sawah, lalu berujung di ruang kelas sekolah kejuruan. Perjalanan reses kali ini mengantar saya pada satu kesimpulan, bahwa Asta Cita tidak berhenti sebagai dokumen. Ia mulai menjelma menjadi denyut kehidupan, mengisi relung-relung harapan pembangunan.

Keamanan yang Tumbuh dari Kesejahteraan

Simpul pertama adalah pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Dr. M. Awal Chairuddin. Putra asli kelahiran Makassar ini memaparkan langkahnya menerjemahkan semangat baru kepolisian, "Polisi Bersama Masyarakat". Gagasan yang diusung Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto ini menjadi arah transformasi Polri. Sebuah upaya mendekat, bersinergi, dan melayani dengan rakyat sebagai pusat orientasi. Salah satu wujudnya adalah program subuh keliling. Aparat hadir di tengah jamaah. Membersamai di rumah-rumah ibadah. Masuk lewat ceramah.

Sambil berkelakar, Kapolda menyebut anggotanya kini dituntut punya keterampilan baru. Mesti bisa menghafal hadis. Agar jadi bekal untuk naik mimbar subuh maupun mimbar Jumat, sebagaimana dicontohkan Kapolri yang menyampaikan khutbah di Masjid Al Ikhlas Mabes Polri.

Penyegaran di tubuh kepolisian menumbuhkan harapan besar bagi terwujudnya visi pembangunan Presiden. Saya meyakini, pembangunan mensyaratkan keamanan. Namun keamanan tidak lahir dari penindakan semata. Kejahatan kerap tumbuh dari tanah yang retak. Kriminal mencuat dari celah kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan yang terputus. Karena itu, ada instrumen lain yang harus dioptimalkan.

Di titik inilah implementasi Asta Cita menjadi strategi keamanan yang paling mendasar. Ketika lapangan kerja terbuka, kebutuhan dasar tercukupi, dan pelayanan publik menjangkau lebih cepat dan lebih dekat, maka ruang bagi kejahatan kian menyempit. Polisi menjaga ketertiban hari ini. Pembangunan menjaga ketertiban hari esok. Keduanya harus berjalan seiring, bukan saling menunggu.

Meninjau dan melakukan pengawasan terhadap implementasi program prioritas nasional

Ikhtiar menambal tanah yang retak itu bisa dimulai dari piring makan anak-anak kita. Itulah yang membawa saya ke pertemuan dengan Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pangkep. Di forum itu saya berbicara lugas. Ujian sesungguhnya program MBG bukan di kota, melainkan di kawasan terdepan, terluar, tertinggal atau 3T. Pangkep memiliki 120 pulau. Termasuk yang wilayahnya lebih dekat ke Madura, Sumbawa dan Kalimantan. Pulau-pulau itu hanya bisa dijangkau dengan kapal atau perahu.

Saya mendorong percepatan pembangunan SPPG di kawasan-kawasan yang jauh dari jantung republik tersebut. Ini bukan soal angka capaian. Ini soal keindonesiaan kita. Anak di pulau terluar adalah anak Indonesia yang sama dengan anak di Jakarta. Bila program nasional hanya megah di pusat namun redup di pinggiran, ia akan menjadi menara gading. Tinggi menjulang, tetapi tak tersentuh oleh mereka yang paling membutuhkan. Keadilan gizi adalah keadilan sosial. Dan keadilan sosial adalah sila yang kita junjung bersama.

Keadilan sosial tidak cukup diperjuangkan di dapur. Ia juga harus dikawal di ruang gagasan, tempat arah ekonomi bangsa diperdebatkan dan diuji. Karena itu, saat bertandang ke Universitas Muhammadiyah Makassar, saya berdialog dengan dosen dan mahasiswa tentang Pasal 33 UUD 1945, jangkar ekonomi konstitusi kita. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalimatnya sederhana. Namun maknanya dalam, bahkan menentukan arah kebangsaan.

Saya sampaikan, menegakkan Pasal 33 adalah inti implementasi Asta Cita. Ia mengarusutamakan kepentingan nasional. Indonesia first. Tidak ada kompromi menggadaikan masa depan bangsa atas nama investasi. Kekayaan sumber daya alam harus kembali jadi kesejahteraan kolektif. Bukan kemakmuran eksklusif.

Karena itu dalam berbagai kesempatan saya mendorong kamus menjadi front terdepan menjaga nalar konstitusi. Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton kebijakan. Mereka harus menjadi pengawal, pengkritik, sekaligus penyumbang gagasan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang kaum terpelajarnya tidak tercerabut dari akar konstitusinya.

Namun nalar konstitusi baru bermakna bila ia turun ke tanah. Kemakmuran rakyat yang diamanatkan Pasal 33 harus bisa diraba di peternakan dan di sawah. Dari kampus, langkah saya berlanjut ke peternakan ayam petelur hasil bantuan Kementerian Pertanian. Saya ingin memastikan bantuan itu hidup, bukan berakhir jadi seremoni serah terima. Telur yang dihasilkan di sini adalah protein bagi keluarga, penghasilan bagi peternak, dan bila dikelola dengan baik, pasokan bagi dapur-dapur MBG. Di sinilah program-program nasional semestinya saling menyambung, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Berdialog dengan guru dan siswa yang mendapat program revitalisasi sekolah

Semangat yang sama saya bawa saat menyerahkan alat dan mesin pertanian kepada masyarakat Pangkep. Alsintan bukan hadiah. Ia adalah investasi bagi kedaulatan pangan yang telah dicanangkan Presiden sebagai agenda prioritas nasional. Petani yang bekerja dengan alat yang layak akan lebih produktif, lebih efisien, dan lebih berdaya. Swasembada pangan dalam Asta Cita tidak tercapai dengan pidato. Ia diraih dengan cangkul yang berganti traktor, panen yang berlipat, dan petani yang bangga pada profesinya.

Traktor dan kandang hanya akan bertahan bila ada generasi yang sanggup mengelolanya. Kedaulatan pangan, pada akhirnya, adalah soal manusia. Maka simpul terakhir perjalanan saya adalah bertandang ka salah satu SMK Negeri, tempat saya mengawasi program revitalisasi sekolah. Sebagai anggota DPD, fungsi pengawasan adalah amanah. Setiap rupiah anggaran negara harus kembali kepada rakyat dalam wujud nyata. Menjadi ruang kelas yang layak, laboratorium yang memadai, dan guru yang menikmati profesi.

SMK adalah jembatan antara sekolah dan dunia kerja. Bila jembatan ini kokoh, anak-anak daerah tak perlu merantau jauh hanya untuk menjemput harapan. Mereka bisa membangun kampung halamannya sendiri. Revitalisasi sekolah adalah revitalisasi masa depan daerah.

Enam simpul ini, bila dilihat terpisah, tampak seperti agenda yang berserak. Namun bila dirajut, ia membentuk satu gambar utuh. Keamanan, gizi, konstitusi, pangan, dan pendidikan adalah benang-benang yang menenun Asta Cita. Satu benang putus, kain kebangsaan jadi kusut.

Tugas kami di DPD adalah memastikan suara daerah tidak hilang di tengah hiruk-pikuk pembangunan. Cita-cita nasional harus berakar di daerah. Pun sebaliknya, cita-cita daerah harus menjadi denyut pembangunan nasional. Dari Makassar hingga Toraja, saya belajar bahwa Indonesia tidak semata dibangun dari atas ke bawah. Indonesia dibangun dari tepian menuju pusat, dari pulau menuju daratan, dari rakyat menuju negara.

Itulah Asta Cita yang sesungguhnya. Bukan milik elite, melainkan milik rakyat. Bukan janji di atas podium, melainkan kerja nyata seantero negeri yang dinikmati anak bangsa.