Perenggutan Tanah Ulayat Menuju Kemiskinan Struktural Masyarakat Adat di Sumatera Barat

Anthropology I Jurnalisme. Jurnalis. Eks Antropologi Budaya ISI Padang Panjang.
·waktu baca 15 menit
Tulisan dari Atthoriq Chairul Hakim tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Lingkungan adat masyarakat Minangkabau, tanah ulayat bukan sekadar bidang lahan hanya bisa diukur berdasarkan nilai mata uang. Ia termasuk ke dalam wilayah adat warisan komunal, dapat diolah untuk pemenuhan kebutuhan lintas generasi berupa sawah, ladang hingga hutan menjadi sandaran hidup sekaligus tanda sistem adat dan garis keturunan keturunan bersifat lokalitas. Beberapa kejadian masyarakat kehilangan hak ulayat berdampak besar akan kehilangan sumber mata pencaharian hingga kekerabatan mereka terancam punah. Persoalan yang dihadapi masyarakat akan tanah ulayat sudah diatur serta dilandasi oleh pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui juga menghormati kesatuan masyarakat adat diikuti hak-hak tradisional, sementara pasal 27 ayat (1) menjamin kedudukan setara setiap warga negara di hadapan hukum, termasuk masyarakat lokal sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Merujuk ke tatanan adat Minangkabau, tanah ulayat sendiri termasuk golongan harta pusaka tinggi sejak lama, harapan dapat diwariskan dengan utuh ke generasi berikutnya. Diukur dari garis kekerabatan, harta ini diwariskan dari mamak ke kemenakan, termasuk tanah ulayat di dalamnya. Adat menguatkan bahwa pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan bahkan dijadikan jaminan hutang, ini sebagaimana diungkapkan dalam petatah-petitih "indak dimakan bali, indak dimakan sando". Karena kedudukannya begitu penting, maka Buya Hamka memberi istilah "tiang agung Minangkabau". Pengalihan tersebut membutuhkan persetujuan dari keluarga besar yang sudah dewasa serta mamak sebagai kepala waris (Sabri Bin Haron dan hanifuddin, dalam Nugroho dkk, 2025). Era sekarang ini tanah ulayat memang dapat disewakan, tetapi dalam hak kelola masih dibatasi pada lingkup tertentu, selain dalam pengelolaannya sudah diperkuat oleh Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Masyarakat Hukum Adat.
Keadaan di lapangan bertentangan dengan regulasi hukum yang berlaku. Di Sumatera Barat dari kasus Air Bangis hingga Nagari Kapa Pasaman Barat, masyarakat adat mengalami konflik dengan perusahaan dan negara atas klaim terhadap ulayat telah mereka kelolah turun-temurun. Tak jarang terjadi mediasi, namun berakhir tanpa rekonsiliasi jelas, berakhir kekerasan serta penangkapan. Berlangsungnya konflik ulayat, merupakan salah satu dampak dari perubahan hukum (regulasi) belum sepenuhnya dipahami warga, sehingga masyarakat adat kental akan nilai-nilai lokal dalam proses pengelolaan tanpa persetujuan menyebabkan perlawanan akibat ketimpangan hukum. Hipotesis awal, jika kasus perenggutan tanah ulayat akibat perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat adat di Sumbar hanya difasilitasi oleh ketimpangan hukum, berujung kemiskinan struktural.
Fenomena itu menunjukkan perenggutan hak ulayat oleh perusahaan bukan sengketa batas lahan, tapi menjadi awal pemiskinan berlapis, berpotensi meluas. Bagi masyarakat adat, lahan merupakan modal bersama untuk menopang hidup mereka, persoalannya saat terjadi peralihan ke korporasi dan perjanjian memberikan regulasi yang tidak dipahami bersama. Hal ini berdampak masyarakat kehilangan aset sebagai sumber penghidupan. Menindaklanjuti kasus di berbagai daerah Sumatera Barat yang telah lewat, maka di sinilah muncul ketimpangan hukum dapat terjadi, awal mula kesepakatan berupa sewa, lebih lanjut mereka kehilangan hak penguasaan permanen. Sementara, masyarakat mendapatkan legitimasi hukum cukup lemah dibandingkan perusahaan atau negara berpatokan pada ekonomi berstandar internasional.
Kemiskinan menyusul bukan dari kegagalan individu atau kelompok tertentu, namun dari tatanan berlandaskan cita-cita pembangunan ekonomi yang melemahkan juga menyingkirkan masyarakat dari hak ulayatnya. Sebab itu penulis ingin memaparkan deskripsi analisis dari landasan konsep, bagaimana wilayah adat bisa direnggut merujuk ke kasus utama pernah terjadi, diikuti berbagai strategi subtantif untuk meminimalisir kemiskinan struktural di wilayah adat Sumatera Barat.
Landasan Konsep
Masyarakat adat dipahami sebagai suatu kelompok yang hidup bersama secara turun-temurun, memiliki ikatan kuat terhadap hukum, lembaga serta nilai adat memiliki korelasi erat terhadap tanah ulayat. Wilayah Sumbar hubungan itu diwujudkan dalam empat jenis tanah ulayat nagari, kaum, suku, dan rajo diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 (Nugroho dkk, 528: 2025).
Sebelum masuk lebih lanjut ke landasan hukum, perlu dipahami bagaimana kaitan erat antara perampasan hak ulayat terhadap kepemilikannya. Sederhana tanah ulayat merupakan warisan bersama Masyarakat Hukum Adat, dimana pengaturan serta pengelolaan didasarkan pada hukum adat sebagai identitas untuk keberlanjutan hidup suatu kaum. Menimbang hal itu, masyarakat memiliki hak penguasaan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya yang dimiliki secara bersama, dalam pengelolaan diatur oleh pimpinan adat bukan perorangan.
Menindaklanjuti perda Sumbar No 16 Tahun 2008, jika hak ulayat dari maasyarakat adat tidak dienuhi akibat berbagai kepentingan negara, maka dapat menimbulkan konflik agraria, berupa pertentangan antara masyarakat lokal, negara dengan perusahaan asing, tak lain ini disebabkan karena status klaim atau kepemilikan dipahami bersama baik dari aspek regulasi hingga kesepakatan berbagai pihak.
Beberapa kasus perampasan hak ulayat jika tidak diimbangi dengan regulasi hukum setara, secara berkelanjutan maka dapat menimbulkan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan keadaan masyarakat kekurangan diakibatkan tatanan sosial ekonomi dan hukum menutup akses terhadap sumber daya juga perlindungan sebagai upaya tercapainya kesejahteraan. Dua konsep saling bertaut, ketika menjadi sumber penghidupan, berpindah tangan melalui ketimpangan hukum, masyarakat yang kehilangan hak milih tanah bukan berarti kehilangan aset, namun menyebabkan kemiskinan struktural berkelanjutan bersifat sistemik, jika dibiarkan dapat berpotensi diwariskan lintas generasi.
Terdapat landasan hukum (konstitusional) mengatur mengenai eksistensi masyarakat adat beserta hak ulayatnya dijamin dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, di dalamnya tersurat bahwa hak pengelolaan hutan adat dalam proses dikembalikan dari negara ke masyarakat. Landasan hukum ini pun memiliki keterkaitan kuat dalam pemenuhan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin, diamanatkan dalam UU Nomor 13 tahun 2011. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemetaan regulasi dalam pemenuhan hak, kerapkalo gagal berdampak pada kemiskinan struktural atas perenggutan hak ulayat bahkan konflik agraria tak berkesudahan.
Bagaimana Wilayah Adat Bisa Direnggut?, Studi Kasus: Konflik Warga dengan Perusahaan Sawit di Pasaman Barat.
Perampasan wilayah adat di Sumatera Barat jarang terjadi terang-terangan, ia berlangsung melalui prosedur tampak sah di atas kertas dan mengikuti regulasi. Tanah adat awalnya milik komunal berdasarkan hukum, setelah itu beralih kepemilikan kepada negara melalui hak guna usaha. Sementara, konteks ulayat sendiri sudah ada hukum yang mengatur yaitu tradisional maupun positivis untuk menjamin keberlanjutan hidup masyarakat lokal. Karena keterbatasan pengetahuan, sepanjang prosedur masyarakat tidak mengetahui bahwa status tanah mereka telah berubah, serta persetujuan tanah mereka diabaikan tanpa informasi yang utuh. Persoalan ini, bukan dipandang sekadar sengketa lahan, perlu dikaji melalui hukum dan tata kelola yang baik. Menaggapi kasus tersebut, maka muncul pertanyaan bagaimana status ulayat bisa berubah, izin diterbitkan tanpa melibatkan warga, dan timpangnya proses mediasi membuat masyarakat adat sulit mempertahankan haknya.
Salah satu kasus masih cukup hangat untuk dibahas hingga sekarang yaitu peristiwa Nagari Aia Gadang di Pasaman Barat, terjadi ketimpangan hukum saat menuntut haknya. Bertahun-tahun masyarakat lokal mengalami konflik dengan PT Anam Koto, perusahaan sawit mendirikan usaha tetapi tidak memenuhi regulasi plasma 10 persen. Bupati sempat menanggapi, berdalih lahan sengketa dapat dijadikan objek reforma agraria lalu meminta perusahaan terkait untuk menyerahkan sekitar 500 hektar lahan, setelah itu ditemukan tindaklanjut jelas. Melihat kepastian tidak kunjung datang, masyarakat sekitar kembali menduduki lahan (reclaiming), lahan kini telah mendapatkan legitimasi badan usaha. Berakibat 5 petani diproses hukum lalu divonis Pengadilan Negeri Pasaman Barat, September 2022, semenatar perusahaan berwenag melaporkan aktivitas itu ke polisi (Jaka, 2022).
Menggapi kekeruhan konflik itu, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Andalas, Kurnia Warman. Ia menilai terjadi proses reclaiming karena keterlambatan pemerintah dalam memproses lahan menjadi objek reforma agraria, seharusnya tanah dikelolah ulang dan masyarakat menerima manfaat sebagai bagian dari hak mereka. Diungkapkan lagi, bahwa janji plasma diingkari merupakan persoalan wanprestasi (ketimpangan) di ranah perdata, keinginan dalam prosedur mudah dalam menempuh regulasi, sedangkan masyarakat mengalami kendala dalam biaya perkara. Kata lain, hak mereka tak terpenuhi, berpotensi menanggung risiko pidana, sisi lain jalur perdata nyaris tak terjangkau.
Meksipun kosntitusi melalui Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan pasal 3 UUPA secara informatif mengakui keberadaan hak internasional, impelemntasi di lapangan seringan mengalami disharmonisasi. Peralihan status tanah ulayat menjadi Hak Guna Usaha (HGU) di Pasaman Barat sudah berhubungan perusahaan ata investor asing, maka bertumpu pada mekanisme hukum agraria nasional, berdampak terputusnya hubungan masyarakat adat dengan tanah leluhur yang terikat kuat. Prosedur ini merupakan jalan pelepasan tanah adat menjadi milik negara, agar perizinan konsesi sawit diterbitkan bersifat legal formal. Namun, kasus konflik sawit di Pasaman Barat, diindikasikan tidak terdapat kesetaraan hukum antara perusahaan bersama masarakat lokal, sehingga menimbulkan kerugian. Jika masa HGU sudah berakhir, hak tanah tidak dapat dikembalikan sepenuhnya ke komunal adat, tetapi jadi milik negara. Konstruksi hukum seperti ini bila dibiarkan akan melemahkan sistem hukum juga hak-hak adat secara permanen demi kepentingan investasi pembangunan ekonomi skala besar (jurnal.ilmubersama.com: 2026).
Konstruksi hukum seperti ini jika dibiarkan dapat menjadi bom waktu, dapat melenyapkan kedaulatan adat secara permanen demi mewujudkan kepentingan perusahaan alih-alih pembangun ekonomi. Ditambah lagi ketimpangan struktural ini diperparah dalam proses izin penerbitan pada proses pengalihan lahan dengan dibatasinya keterlibatan masyarakat dari tahap perencanaan. Tetapi, berbeda kenyataan di lapangan seperti kasus lahan sawit ini, dimana dalam proses negosiasi dan mediasi hanya melibatkan elit serta oknum bersangkutan baik dari negara atau ninik mamak, bundo kanduang. Seharusnya, sebelum dipertemukannya berbagai pihak yang berkepentingan salah satunya struktur adat melakukan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan secara komunal, begitupun sebaliknya. Sebab itu, dalam mekanisme mediasi dapat diupayakan tercapai legitimasi saling menguntungkan kedua belah pihak untuk mencapai kesetaraan sama dimata hukum.
Tugas BPN saat ini dilebur di dalam struktur Kementerian diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, 2020) Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Korporasi. Merujuk pada peraturan tersebut, terjadi proses mediasi mengabaikan persoalan administrasi yaitu penandatangan surat penting hanya dilakukan sebelah pihak oleh pemuka adat.
Hal itu menyalahi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), ketika masyarakat adat kehilangan hak untuk menyatakan setuju tanpa paksaan, dan mereka menyadari kalau tanah mereka telah dirampas saat alat-alat berat telah mulai beroperasi untuk menggusur lahan mereka. Ketika klaim ini sudah menjadi kasus cukup parah, diadakan forum mediasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait kerap gagal dikarenakan ketidakcocokan mekanisme dari pihak korporasi maupun masyarakat adat. Keadaan ini diperparah saat perusahaan dan BPN enggan membuka surat pertanahan maupun hak batas HGU bersifat transparan membuat masyarakat buta arah dalam posisi tawar menawar (mediasi) hingga perihal administratif.
Berdalihkan tujuan untuk mencapai kesepakatan serta memulihkan tanah adat yang dirampas, konteks ini arah mediasi dilakukan pemerintah berorientasi instan (pragmatis) tanpa mempertimbangkan regulasi dalam upaya penyelesaian, contoh pada pemberian uang tali asih dan skema plasma semu (kemitraan) seringkali diingkari. Situasi kian merugikan masyarakat adat, ketika persoalan ini melibatkan pihak aparat dengan dalih menjaga objek vital investasi, dan upaya masyarakat adat untuk mempertahankan hak ulayat mereka justru mendapatkan tindakan represif serta kriminalisasi berbasis hukum pidana. Rekam jejak digital dan analisis terhadap kasus konflik lahan di berbagai wilayah adat Minangkabau Sumatera Barat, mengindikasikan masih lemah dari segi implementasi regulasi untuk menciptakan rekonsiliasi lebih bermutu, berujung semakin kuatnya kemiskinan struktural.
Dampak dan Solusi: Konflik Ulayat Menuju Kemiskinan Struktural
Konflik tanah ulayat tidak hanya sebatas pada proses negosiasi, perusahaan mulai beroperasi, hingga perkara sampai ke aparat. Bagi masyarakat adat (emik) kehilangan tanah adat berarti memutuskan tali rantai terhadap sumber penghidupan diwariskan lintas generasi. Kenapa seperti itu?, menimbang dampak dari konflik ulayat tidak berdampak pada satu keluarga saja, melainkan kaum atau suku sekaligus. Dari sinilah konflik agraria mulai menjadi persoalan sosial ekonomi lebih kompleks. Masyarakat kehilangan sumber penghasilan, sementara untuk mendapatkan hak mereka kembali terkendala biaya, jarak, dan regulasi hukum yang timpang.
Muncul kemiskinan struktural berakar kuat pada tiga poin utama di atas, kasus tersebut menjadi bagian persoalan sosial akibat tatanan hukum dan kebijakan menyingkirkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dari tanah mereka sendiri, bukan sebab dari kurangnya usaha mereka. Memutus rantai ini belum cukup dengan bantuan ekonomi sesaat, tapi kemantapan regulasi dan hak hukum masyarakat adat belum dipulihkan seutuhnya. Bagian ini akan menguraikan dampak perenggutan hak ulayat aspek kehidupan masyarakat adat di Sumatera Barat, lalu menawarkan langkah-langkah dapat digunakan untuk memulihkan hak mereka, selanjut dapat mengupayakan siklus kemiskinan struktural.
Menurut liputan Mongabay dari tahun 2015 hingga 2022, perenggutan hak tanah ulayat serta lemahnya proses hukum dalam penyelesaian konflik berdampak pada kemiskinan berlapis. Dampak pertama adalah hilangnya sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan, seperti di Nagari Kapa pengeringan lahan gambut untuk investasi membuat masyarakat semakin sulit memperoleh kepiting, udang dan berbagai kebutuhan lain sebagai penopang hidup. Kasus di Mentawai, perusahaan telah memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH), setelah beberapa dekade mengalami dikelola, belum membuahkan hasil berupa kesejahteraan juga pembebasan dari rantai kemiskinan. Kedua, dampak dirasakan saat masyarakat kehilangan ruang hidup, karena konsensi perusahaan menyebabkan peralihan hak milik tanah, maka mereka tidak lagi akses untuk mengelolah tanah, diperparah tanpa adanya ganti rugi atau pemerataan program reforma agraria, maka dari sinilah dimulai kemiskinan. Dampak ketiga, kesulitan sipil dalam mendapatkan akses memulihkan hak.
Perjuangan terlihat, ketika masyarakat adat melakukan upaya demontrasi atau mediasi terbuka untuk mempertahankan hak, namun sering mendapatkan kriminalisasi, sebagaimana tercatat di 13 titik wilayah adat Sumatera barat. Bagi sebagai kelompok masyarakat yang tinggal cukup jauh dari pusat layanan hukum, sering mengalami kendala pada biaya dalam penyelesaian sengketa serta transportasi tidak sedikit. Kenapa perlu diperjuangkan?, karena tanah ulayat bersifat komunal, dimiliki bersama lalu diwariskan lintas generasi, berharap dalam proses regulasi sudah membaik antara hukum adat dan negara. Jika sifat pada proses hukumnya stagnan, itulah penyebab kemiskinan struktural semakin kuat, bukan karena kurang usaha, melainkan belum pulih hak tanah disertai hukum menjadi tumpuan hidup masyarakat adat.
Beragam kasus konflik ulayat di wilayah adat Minangkabau, terdapat sebagian kasus tanpa keterangan jelas, bahkan pembagian hak terhadap masyarakat adat setelah tanah dikelola sesuai kesepakatan berlaku. Penyelesaian kasus dapat dilakukan dengan berbagai jalur berbeda sifat. Dapat dipahami dari proses adjudikatif, melalui pihak ketiga berwenang memutusan dan putusan mengikat lembaga misalkan majelis komisi atau lembaga rekonsilisasi di luar pengadilan umum, seperti sengketa informasi HGU diperiksa oleh Komisi Informasi Sumatera Barat. Selanjutnya sengketa bersifat di pengadilan baik perdata maupun pidana menghasilkan putusan hakim berkekuatan hukum (Warman dkk, 509: 2010).
Melanjutkan praktiknya di Sumatera Barat ditemukan pada kasus kriminalisasi praperadilan atas enam petani Bidar Alam melalui LBH Padang. Sisi lain, ada proses investigasi yaitu pencarian fakta serta pemeriksaan atas dugaan langsung ke tempat kejadian perkara oleh lembaga pengawas, berujung pada rekomendasi bukan putusan bersifat memaksa, ditemukan pada kejadian kasus Air Bangis dimana Ombudsman Sumbar mengumpulkan informasi terkait penolakan terhadap rencana penolakan PSN. Bentuk keempat merupakan proses mediasi (pihak ketiga) dan negosiasi (antar pihak) yaitu penyelesaian berbasis kesepakatan.
Pada struktur kenegaraan, kantor pertanahan menyediakan fasilitas pendaftaran tanah ulayat, BPN pun pernah mengusulkan untuk melakukan mediasi di kantornya. Masuk ranah adat, Bateh Sipadan merupakan lembaga untuk menyelesaikan konflik melalui negosiasi serta mediasi berlandaskan norma adat. Merujuk ke kasus telah dibahas sebelumnya proses mediasi tidak sepenuhnya efektif, karena kemungkinan posisi tawar tidak seimbang tanpa dukungan lembaga hukum lebih berwenang, dan saat persetujuan adat hanya didapatkan sepihak. Sebab itu dalam penyelesaian konflik ulayat perlu dipahami dimulai dari urutan birokrasi paling kecil dan paling dekat dengan masyarakat hingga pihak mengikat secara hukum.
Menganalisis kasus konflik ulayat telah lewat disertai berbagai jalur hukum telah ditempuh, maka muncul rekomendasi penyelesaian secara berurutan. Poin-poinnya dijabarkan sebagai berikut.
1.Negosiasi dan Musyawarah Adat. Mulai dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) melibatkan ninik mamak, mamak kepala waris, dan anggota kaum. Pastikan persetujuan memenuhi prinsip FPIC. Kumpulkan juga bukti penguasaan atas adat.
2.Mediasi. Gunakan mediasi adat atau di Kantor Pertanahan.
3.Jalur Investigatif serta Pengaduan. Pengaduan Ombudsman (dugaan maladministrasi), Komnas HAM (pelanggaran HAM), dan ATR/BPN. Jika ada ancaman atau intimidasi minta perlindungan LPSK.
4.Adjudikasi non-peradilan. Bilamana HGU tidak dibuka, maka tempuh sengketa informasi melalui komisis informasi wilayah terdekat.
5.Litigasi. Gugatan perdata, PTUN hingga pembelaan pidana serta praperadilan bagi masyarakat yang dikrimnalisasi.
6.Pemulihan hak secara kebijakan. Dorongan penetapan tanah sebagai objek reforma agraria, perhutan sosial, dan pengakuan masyarakat hukum adat melalui perda, agar persoalan tidak berhenti pada satu perkara.
Penutup
Kasus perenggutan tanah ulayat di Sumatera Barat bukan sekadar sengketa batas lahan atau perkara lapangan, melainkan regulasi hukum yang timpang dalam mengatur penyelesaian soal tersebut. Status tanah berubah tanpa diketahui pemilik, izin terbit serta diinformasikan sebelah pihak, ditambah proses hukum lebih menjerat dibandingkan melindungi mereka. Ini menunjukkan lemahnya sistem hukum merupakan jalan menuju kemiskinan struktural. Dalam proses penyelesaian tidak hanya bergantung pada proses mediasi semata, melainkan keadilan bagi masyarakat adat harus dihormati sedari awal, akses keadilan harus dibuka bagi mereka selama ini tertinggal. Sebab bagi masyarakat adat di Minangkabau tanah ulayat bukan sekadar sebagai sumber penghidupan, namun warisan bagi anak kemenakan, jika tidak ditata dengan baik, maka menyebab kemiskinan dalam proses pewarisan.
Referensi
Fitria. 2022. Analisis Peran Bateh Sipadan dalam Resolusi Konflik Pertanahan di Sumatera Barat. Sakato Law Journal. 8 (3). 100-115.
Jaka HB. 10 November 2022. Konflik Lahan Warga dengan Perusahaan Sawit di Pasaman Barat Berlarut, Pemerintah Lambat?. Mongabay.co.id.
Mayzondra. 2024. Pelanggaran HAM Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Reg: 18/Skripsi/HTN/FH/VII/-2024. 4.
Mentawai. 23 November 2016. Baru Terbebas HTI, Mentawai Kembali Terancam Ekspansi Sawit. Mongabay.co.id.
Mongabay. 2017. Masyarakat Mentawai Tolak Perkebunan Kayu, Bupati: Izin HTI Bakal Sulitkan Akses Warga. Mongabay.co.id.
Nugroho. 2025. Customs and Corporation: Agrarian conflict over Ulayat Land in West Sumatera. Santhet: Jurnal Pendidikan, Sejarah Dan Humaniora. 9 (2). 528.
Riko Coubut. 12 Juni 2015. Sengketa Tak Berkesudahan, Potret Wilmarr Group di Nagari Kapa. Mongabay.co.id.
Warman dkk. 2010. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat VS Pemerintah). Penelitian Startegis Nasional Dikti Tahap II Tahun 2010. 409.
Yayasan Citra Mandiri Mentawai. 11 Januari 201). Eksploitasi Hutan Picu Beragam Masalah, Koalisi Tolak Perusahaan HTI Masuk Mentawai . Mongabay.co.id.
