Cancel Culture: Kritik atau Penghakiman Massal?

IIlustrasi saat ini orang yang terterkena penolakan seperti cancel culture pada media sosial. Sumber: pexels.pexels.com

Seseorang mengunggah pernyataan yang dianggap menyinggung, sebuah video lama kembali beredar, atau tindakan seseorang menjadi perbincangan di Media Sosial. Tidak lama kemudian, kolom komentar dipenuhi Kritik. Ada yang meminta penjelasan, ada yang menyerukan agar orang tersebut tidak lagi diberi panggung, dan ada pula yang ikut mengecam meskipun belum mengetahui persoalan secara utuh.

Fenomena seperti ini kerap disebut Cancel Culture. Istilah Cancel Culture merujuk pada tindakan menarik dukungan atau mengecam seseorang maupun kelompok karena perilakunya dianggap tidak dapat diterima. Di Media Sosial, fenomena Cancel Culture dapat berkembang menjadi tekanan publik yang memengaruhi reputasi, hubungan sosial, hingga kesempatan seseorang untuk berkarya.

Namun, cancel culture tidak selalu sesederhana tindakan beramai-ramai mengecam seseorang. Penelitian Tandoc dan rekan-rekannya (2024) menunjukkan bahwa fenomena ini juga berkaitan dengan tuntutan pertanggungjawaban, keadilan sosial, dan ketimpangan kekuasaan. Dalam situasi tertentu, kecaman publik muncul karena masyarakat ingin meminta pertanggungjawaban dari pihak yang dianggap melakukan kesalahan, terutama ketika mereka merasa persoalan tersebut tidak mendapat penanganan yang semestinya.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih rumit. Kritik terhadap tindakan yang merugikan orang lain tentu memiliki tempat dalam kehidupan sosial. Media sosial bahkan dapat memberi ruang bagi pengalaman yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Namun, tuntutan pertanggungjawaban dapat bergeser menjadi penghakiman ketika perhatian publik lebih banyak tertuju pada penghukuman seseorang daripada memahami persoalan dan mendorong perbaikan.

Salah satu hal yang membuat fenomena ini menarik adalah cara informasi menyebar di ruang digital. Sebuah potongan video, tangkapan layar, atau kutipan singkat dapat beredar jauh lebih cepat daripada penjelasan lengkapnya. Orang kemudian membentuk penilaian berdasarkan informasi yang tersedia, sementara konteks di balik peristiwa tersebut belum tentu diketahui. Akibatnya, kecaman bisa muncul sebelum persoalan dipahami secara menyeluruh.

Penelitian Garcés-Conejos Blitvich (2022) mengenai online public shaming, yaitu tindakan mempermalukan seseorang di ruang publik digital, membahas hubungan antara emosi moral, kemarahan, dan upaya masyarakat mengatur perilaku sosial. Ketika seseorang dianggap melanggar nilai yang diyakini bersama, pengguna media sosial dapat merasa perlu ikut menegur atau mengecamnya. Namun, respons tersebut juga berisiko berkembang menjadi serangan yang melampaui persoalan awal.

Hal ini bukan berarti setiap kritik yang disampaikan banyak orang selalu keliru. Persoalannya terletak pada cara kritik disampaikan, informasi yang menjadi dasarnya, dan dampak yang ditimbulkan. Menuntut penjelasan atas tindakan yang merugikan orang lain berbeda dari menyebarkan informasi pribadi, melontarkan hinaan, atau terus menyerang seseorang tanpa mempertimbangkan perkembangan persoalan.

Selain itu, tidak semua kasus memiliki konteks dan dampak yang sama. Kesalahan yang dilakukan seseorang, tindakan yang merugikan kelompok tertentu, dan tuduhan yang belum terverifikasi tidak seharusnya diperlakukan secara seragam. Karena itu, penilaian publik perlu mempertimbangkan bukti, tingkat dampak, serta respons pihak yang bersangkutan. Memberikan kesempatan untuk menjelaskan diri bukan berarti menghapus tanggung jawab. Sebaliknya, mengakui adanya kesalahan juga tidak otomatis membenarkan segala bentuk hukuman sosial.

Dalam komunikasi digital, setiap pengguna bukan hanya penerima informasi, tetapi juga dapat menjadi penyebar informasi dan pemberi penilaian. Satu komentar mungkin tampak sepele ketika ditulis oleh satu orang, tetapi ribuan komentar serupa dapat membentuk tekanan yang jauh lebih besar. Sebelum ikut menyebarkan kecaman, kita perlu bertanya apakah informasi yang diterima sudah cukup jelas, apakah kritik yang disampaikan sesuai dengan tindakan yang dipersoalkan, dan apakah respons tersebut membantu menyelesaikan masalah atau justru memperluas serangan.

Pada akhirnya, cancel culture memperlihatkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang untuk menuntut pertanggungjawaban sekaligus tempat penghakiman publik berkembang. Keduanya tidak selalu mudah dibedakan, terutama ketika emosi dan arus informasi bergerak begitu cepat. Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar apakah seseorang layak menerima kritik, melainkan bagaimana kritik tersebut disampaikan dan apa yang ingin dicapai melalui respons publik.

Sebab, meminta seseorang bertanggung jawab atas tindakannya tidak harus berarti menutup kesempatan untuk menjelaskan diri, memperbaiki kesalahan, atau belajar dari dampak yang ditimbulkan. Kritik tetap penting, tetapi cara kita menyampaikannya juga mencerminkan nilai yang ingin dipertahankan dalam kehidupan bersama.