Jeratan Fenomena "Makan Tabungan" pada Kelas Menengah

Ilustrasi tekanan inflasi dan fenomena makan tabungan pada kelompok pekerja formal. (Foto: Dok. Pribadi / AI Generated)

Kabar baik seputar capaian ekonomi kerap kita dengar di ruang publik. Belakangan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase kemiskinan di tanah air bergerak turun hingga menyentuh satu digit. Di atas kertas, capaian ini tentu patut disyukuri sebagai buah kerja keras berbagai program bantalan sosial pemerintah.

Namun, jika melangkah sejenak dari lembar kurva statistik ke gelanggang riil—mulai dari antrean pasar tradisional, deretan pengemudi ojek daring, hingga meja warung kopi—atmosfer yang tertangkap justru kontras. Keresahan diam-diam menjalar di kalangan pekerja: jam kerja makin panjang, tetapi daya beli terus tergerus laju inflasi kebutuhan pokok. Pertanyaannya, mengapa saat statistik kemiskinan membaik, rasa aman finansial justru kian langka?

Kesenjangan ini bermula dari alat ukur yang digunakan. Garis kemiskinan di Indonesia masih bertumpu pada pendekatan kebutuhan dasar (Basic Needs Approach), yakni patokan asupan 2.100 kkal per kapita per hari ditambah paket pengeluaran non-makanan yang sangat minim. Konsekuensinya, individu yang membelanjakan uang sedikit saja di atas batas nominal tersebut langsung dilabeli sebagai warga "tidak miskin".

Ketika Standar Kalori Tak Lagi Cukup

Selama ini, garis kemiskinan kita diukur menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (Basic Needs Approach), yakni patokan asupan 2.100 kkal per kapita per hari ditambah paket belanja non-makanan yang sangat dasar. Dengan perhitungan tersebut, siapa pun yang pengeluarannya berada sedikit saja di atas garis nominal rupiah per bulan langsung dicatat sebagai warga "tidak miskin".

Padahal, standar kelayakan hidup perkotaan masa kini tidak berhenti pada batas kecukupan kalori. Biaya sewa tempat tinggal, transportasi harian, paket data pendidikan anak, hingga iuran kesehatan menuntut alokasi anggaran yang tidak sedikit.

Bila ditakar memakai standar Bank Dunia melalui pendekatan Purchasing Power Parity (PPP)—yang menetapkan garis kemiskinan negara berkembang menengah di kisaran USD 3,65 hingga USD 6,85 per orang per hari—sebagian besar masyarakat kita yang masuk kategori "tidak miskin" sejatinya masih berada dalam zona rawan (economically insecure). Guncangan kecil berupa PHK, sakit keras, atau lonjakan harga pangan sudah cukup untuk melempar mereka kembali ke jurang kemiskinan.

Realitas "Makan Tabungan" dan Minimnya Lapangan Kerja Formal

Kerapuhan paling nyata justru mendera kelompok penopang konsumsi domestik: kelas menengah. Kajian LPEM FEB UI dari data Susenas menggarisbawahi adanya penyusutan proporsi kelas menengah di Indonesia, dari sebelumnya sekitar 21 persen menyusut ke kisaran 17 persen. Mayoritas dari mereka tidak naik kelas menjadi kelompok kaya, melainkan tergelincir turun ke kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) dan rentan miskin.

Gejala ini sejalan dengan tren di perbankan, seperti yang terekam dalam survei Bank Indonesia maupun data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Fenomena "makan tabungan" kian nyata terlihat pada rekening-rekening bernominal kecil di bawah Rp100 juta. Saldo yang semula disiapkan untuk dana darurat atau bekal masa depan perlahan dicairkan demi menambal kebutuhan belanja harian yang terus naik.

Tekanan kian berat karena terbatasnya penciptaan lapangan kerja berkualitas. Data ketenagakerjaan menunjukkan porsi tenaga kerja informal masih mendominasi di kisaran 59 hingga 60 persen. Minimnya ekspansi sektor formal membuat lulusan perguruan tinggi terpaksa menyerap pekerjaan serabutan tanpa jaminan upah minimum, tanpa proteksi kesehatan berkesinambungan, dan tanpa jaminan pensiun.

Kondisi inilah yang membuat kelas menengah berada di posisi paling terjepit. Kelompok desil terbawah berhak menerima bantuan sosial, subsidi pangan, dan jaminan iuran kesehatan dari negara. Sementara kelas menengah memikul beban pajak dan iuran mandiri secara disiplin, namun hampir sepenuhnya luput dari jaring pengaman sosial saat menghadapi krisis ekonomi.

Menata Arah Kebijakan Kesejahteraan

Menyelamatkan daya tahan ekonomi nasional menuntut perubahan arah kebijakan publik secara fundamental:

• Penyesuaian Garis Kemiskinan Berkala: Standar garis kemiskinan perlu direvisi mendekati ambang batas internasional agar potret kerentanan ekonomi terbaca utuh. Basis data yang lebih realistis akan mencegah salah sasaran subsidi energi dan program jaminan sosial.

• Reindustrialisasi Padat Karya: Investasi tidak boleh melulu difokuskan pada industri padat modal yang minim penyerapan tenaga kerja lokal. Revitalisasi industri manufaktur padat karya merupakan kunci membuka akses pekerjaan formal bergaji layak secara masif.

• Pengendalian Inflasi Pangan: Benteng pertahanan utama bagi kelompok menengah-bawah adalah stabilitas harga bahan pokok. Pembenahan tata niaga dan efisiensi logistik dari hulu ke hilir mutlak dilakukan guna mencegah spekulasi pasar yang mengikis daya beli.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa tidak semestinya berhenti pada laporan statistik tahunan. Kesejahteraan sejati terwujud ketika para pekerja tidak lagi dihantui kecemasan saat memikirkan hari esok, dapur tetap mengepul tanpa harus menguras habis simpanan, dan masa depan keluarga dapat direncanakan dengan rasa aman.