Konten dari Pengguna

Mengapa 211 Anggota DPR Tertutup soal Pendidikan?

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Nurfadila tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

https://menpan.go.id/posts/akselerasi-penguatan-layanan-haji-dan-umrah-disepakati-pemerintah-dan-dpr-ri
zoom-in-whitePerbesar
https://menpan.go.id/posts/akselerasi-penguatan-layanan-haji-dan-umrah-disepakati-pemerintah-dan-dpr-ri

Setiap kali publik riuh soal ijazah wakil rakyat, satu kalimat nyaris selalu muncul: banyak anggota DPR hanya lulusan SMA. Kalimat itu enak dikutip dan mudah memancing amarah. Masalahnya, data menunjukkan potret yang lebih rumit, dan jauh lebih mengusik.

Menurut laporan BPS Statistik Politik 2024 yang dirangkum GoodStats, 63 anggota DPR terpilih periode 2024–2029 adalah lulusan SMA. Tiga orang lulusan D3, 155 lulusan S1, 119 lulusan S2, dan 29 lulusan S3.Bila dijumlahkan, angka-angka itu belum mencapai 580 kursi. Sisanya, 211 anggota, memilih tidak mencantumkan latar belakang pendidikannya.

Hitungan sederhana memperlihatkan ironinya. Lulusan SMA berjumlah sekitar 10,9 persen dari seluruh anggota. Mereka yang tidak membuka pendidikannya mencapai sekitar 36,4 persen, hampir empat kali lipat. Persentase itu hitungan saya sendiri dari data BPS. Artinya, bila kita ingin berdebat soal kualitas pendidikan wakil rakyat, yang paling besar justru bagian yang tidak kita ketahui.

Premis yang Perlu Dikoreksi

Lulusan SMA di Senayan bukan mayoritas, dan keberadaan mereka sah secara hukum. Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu mensyaratkan bakal calon anggota DPR berpendidikan paling rendah tamat SMA. Berkali-kali upaya menaikkan ambang itu kandas. Pada akhir September 2025, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan agar calon presiden, wakil presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah minimal berpendidikan S1, dan menyebut syarat pendidikan sebagai kebijakan hukum terbuka.

Pada 2026, giliran permohonan agar caleg DPR minimal S2. Dalam perkara nomor 124/PUU-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima. Pemohon membandingkannya dengan parlemen negara lain, misalnya sekitar 82 persen anggota parlemen Swedia yang lulusan S1.[4] Perbandingan semacam itu menarik, tetapi tidak otomatis menentukan standar yang pas untuk Indonesia, negara dengan kesenjangan akses pendidikan tinggi yang lebar.

Ketua Fraksi Golkar DPR, Muhammad Sarmuji, mengaku menghormati putusan itu dan menduga MK memandang syarat minimal tidak perlu setinggi itu untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPR yang baik.[4] Argumen ini patut didengar. Hak untuk dipilih adalah hak konstitusional, dan ijazah bukan satu-satunya ukuran kecakapan memimpin.

Yang Mengusik Justru Data yang Hilang

Di sinilah opini ini bertolak dari kritik yang umum. Yang patut dipersoalkan bukan ijazah SMA, melainkan ketiadaan keterbukaan. Menurut GoodStats, UU Pemilu tidak memiliki aturan spesifik tentang transparansi informasi latar belakang pendidikan anggota DPR terpilih. Jadi 211 data kosong itu tidak melanggar hukum, tetapi menciptakan ruang gelap yang tidak sehat bagi demokrasi.

Perlu saya tegaskan agar tidak disalahpahami: tidak mencantumkan pendidikan tidak berarti seseorang tidak berpendidikan, apalagi memalsukan ijazah. Tidak ada bukti yang saya temukan untuk tuduhan semacam itu terhadap anggota mana pun. Justru karena tidak ada kewajiban dan verifikasi terbuka, publik tidak punya cara membedakan kelalaian administratif dari hal lain. Ketika informasi dasar tidak tersedia, kecurigaan mengisi kekosongan itu.

Ada pula persoalan konsistensi data. Katadata, yang merujuk komposisi anggota terpilih, melaporkan 195 anggota bergelar sarjana dan 224 bergelar magister, angka yang berbeda dengan versi BPS. Perbedaan itu bisa muncul karena tanggal pengambilan data dan metode yang tidak sama. Tetapi fakta bahwa publik harus membandingkan beberapa sumber untuk tahu siapa yang duduk di parlemen menunjukkan tidak adanya satu basis data resmi yang rapi.

Ijazah Bukan Kompetensi, Tetapi Tanpa Data Kita Buta

Sebuah opini di RMOL mengkhawatirkan bahwa anggota berpendidikan terbatas berpotensi menjadi legislator pasif, hanya mengikuti arahan partai tanpa partisipasi kritis. Kekhawatiran itu masuk akal sebagai hipotesis, tetapi belum terbukti sebagai fakta. Saya tidak menemukan studi yang menunjukkan hubungan kausal antara jenjang ijazah dan kinerja legislasi anggota DPR.

Karena itu, menilai kualitas wakil rakyat dari ijazah saja sama kelirunya dengan mengabaikan pendidikan sepenuhnya. Faktanya, menurut RMOL, lebih dari 52 persen anggota DPR terpilih adalah lulusan S1 ke atas, dengan sekitar 25 persen bergelar magister dan doktor. Mayoritas yang berpendidikan tinggi tidak otomatis menjamin kualitas, sebagaimana minoritas lulusan SMA tidak otomatis menandakan kekurangan. Yang kita perlukan adalah data yang memungkinkan penilaian, bukan prasangka.

Siapa yang Menentukan Aturan Main?

Ada ironi kelembagaan di sini. Bila syarat pendidikan adalah kebijakan hukum terbuka, wewenang mengubahnya ada pada pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama pemerintah. Perubahan syarat atau kewajiban membuka pendidikan akan bergantung pada kemauan institusi yang justru terkena aturannya.

Ini kesimpulan analitis saya, bukan pernyataan resmi pihak mana pun. Konflik kepentingan semacam ini lazim ditemui dalam reformasi transparansi parlemen di banyak negara dan menjelaskan mengapa perubahannya sering lambat.

Jalan Tengah yang Layak Dicoba

Kita tidak harus memilih antara mempertahankan SMA atau memaksa S1. Ada jalan tengah yang tidak mendiskriminasi. Pertama, KPU dapat mewajibkan caleg melaporkan latar belakang pendidikan dan memverifikasinya secara terbuka, sebagaimana diusulkan RMOL. Kedua, negara perlu menjamin staf ahli yang kompeten bagi anggota berlatar pendidikan terbatas agar mutu legislasi tetap terjaga. Ketiga, DPR atau KPU sebaiknya menerbitkan satu basis data resmi yang diperbarui, sehingga selisih angka antar-sumber tidak lagi terjadi.

Kalangan yang mempertahankan syarat SMA mungkin tidak keberatan dengan usulan ini, karena ia tidak menutup pintu bagi siapa pun. Orang bisa setuju bahwa SMA cukup sebagai syarat sekaligus menuntut agar pendidikan setiap anggota dicantumkan dan dapat diverifikasi.

Penutup: Hak Tahu Pemilih

Demokrasi yang sehat tidak harus menuntut semua wakilnya bergelar. Tetapi ia wajib memberi pemilih informasi yang cukup untuk menilai siapa yang mewakili mereka. Selama 211 nama masih menyisakan kolom pendidikan yang kosong, perdebatan tentang ijazah SMA hanya akan memutar di tempat. Pertanyaan yang lebih pantas diajukan kepada Senayan bukan lagi apa ijazah Anda, melainkan mengapa publik tidak boleh tahu.