Di Balik Ambisi Energi Hijau Asia Pasifik, Industri Baterai Indonesia Bergantung pada Batu Bara

Mahasiswa Universitas Sriwijaya
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Vanessa Annie Maringka tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Kendaraan listrik semakin menjadi bagian penting dari perubahan industri otomotif dunia. Indonesia pun ingin mengambil bagian dalam perkembangan ini. Dengan kekayaan nikel yang dimiliki, pemerintah berambisi menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat industri baterai kendaraan listrik dunia.
Namun, ada persoalan di balik ambisi tersebut. Proses pengolahan nikel di Indonesia masih banyak bergantung pada batu bara. Bagaimana mungkin Indonesia ingin menjadi bagian penting dari rantai pasok energi bersih dunia, sementara proses produksi bahan bakunya masih menggunakan energi fosil?
Persoalan ini bukan hanya soal lingkungan. Di dalamnya ada kepentingan ekonomi dan politik, mulai dari ambisi pemerintah membangun industri nasional, masuknya investasi asing, hingga persaingan negara-negara besar dalam mengamankan mineral kritis. Karena itu, industri nikel Indonesia perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika ekonomi politik Asia Pasifik.
Hilirisasi Nikel dan Ambisi Indonesia
Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen nikel terbesar dunia. Namun, sebelumnya Indonesia lebih banyak mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambah dari proses pengolahan banyak dinikmati negara lain. Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat hilirisasi, termasuk melalui larangan ekspor bijih nikel mentah yang berlaku sejak 2020.
Kebijakan tersebut bertujuan mendorong pengolahan di dalam negeri dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Hasilnya cukup besar. OECD mencatat Indonesia menyumbang hampir 65 persen produksi nikel dunia pada 2025. Indonesia juga menyumbang sekitar 43 persen pengolahan nikel global.
Meski demikian, peningkatan produksi belum tentu berarti Indonesia telah menguasai industrinya. OECD juga mencatat perusahaan domestik mengendalikan kurang dari 10 persen produksi nikel nasional, sementara sekitar 40 persen dikendalikan perusahaan dengan kepemilikan mayoritas China. Artinya, Indonesia berhasil memperbesar kegiatan produksi, tetapi kendali atas modal dan industri masih banyak melibatkan pihak asing.
Investasi China dan Ketergantungan Ekonomi
Perkembangan industri nikel Indonesia tidak dapat dilepaskan dari China. Sebagai pemain utama dalam industri kendaraan listrik dan baterai, China membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar. Indonesia menjadi mitra strategis karena memiliki cadangan nikel yang besar dan kebijakan hilirisasi yang membuka peluang investasi.
Menurut U.S. Energy Information Administration (EIA), perusahaan China membangun lebih dari 90 persen nickel smelter yang beroperasi di Indonesia. Pada 2023, perusahaan dan pemegang saham asal China juga mengendalikan sekitar 61 persen kapasitas pemurnian nikel Indonesia.
Namun, ketergantungan pada modal dan teknologi asing memunculkan pertanyaan yaitu, seberapa besar kendali Indonesia atas industri yang dibangun dari kekayaan alamnya sendiri?
Memiliki sumber daya alam belum tentu membuat suatu negara kuat dalam industri global. Negara yang menguasai modal, teknologi, dan jaringan pasar dapat memiliki pengaruh besar terhadap arah produksi. Tantangannya bukan menolak investasi asing, melainkan memastikan kerja sama tersebut ikut memperkuat kemampuan industri nasional, bukan sekadar menjadikan Indonesia lokasi produksi bagi kepentingan pasar global.
Industri Baterai Hijau yang Masih Mengandalkan Batu Bara
Persoalan lain terlihat dari sumber energi untuk mengolah nikel. Proses produksi bahan baku baterai membutuhkan listrik dalam jumlah besar. Di sejumlah kawasan industri, kebutuhan ini dipenuhi PLTU batu bara yang dibangun khusus untuk memasok industri, atau dikenal sebagai captive coal power plants.
Laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor (GEM) pada Januari 2026 mencatat bahwa total kapasitas pembangkit batu bara captive yang beroperasi, sedang dibangun, dan direncanakan di Indonesia mencapai sekitar 31 gigawatt (GW). Sekitar 19,3 GW di antaranya telah beroperasi. Banyak pembangkit tersebut berada di kawasan industri Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, dua pusat pengolahan nikel Indonesia.
Di sinilah kontradiksi industri baterai kendaraan listrik terlihat. Produk akhirnya mendukung peralihan menuju transportasi yang lebih bersih, tetapi proses produksinya masih bergantung pada energi fosil yang menghasilkan emisi karbon.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya menarik investasi dan mempercepat industrialisasi belum sepenuhnya sejalan dengan transisi energi. Keberhasilan membangun industri baterai karena itu tidak cukup diukur dari jumlah produksi dan investasi. Sumber energi yang menopang proses produksinya juga perlu diperhitungkan.
Persaingan Asia Pasifik dan Masa Depan Industri Nikel
Industri nikel Indonesia menjadi bagian dari persaingan ekonomi Asia Pasifik. China berupaya mempertahankan posisinya dalam industri pengolahan dan baterai, sementara Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan berusaha mengamankan mineral kritis untuk industri kendaraan listrik mereka. Posisi Indonesia strategis, tetapi menghadapi tantangan perubahan teknologi.
Laporan International Energy Agency (IEA) dalam Global EV Outlook 2026 mencatat baterai lithium iron phosphate (LFP) menguasai lebih dari 55 persen baterai kendaraan listrik yang digunakan secara global pada 2025. Berbeda dengan baterai NMC, LFP tidak membutuhkan nikel dalam komposisinya.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa kekayaan nikel saja tidak menjamin Indonesia akan terus diuntungkan oleh pertumbuhan kendaraan listrik. Perubahan teknologi dapat mengubah kebutuhan pasar dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Karena itu, Indonesia perlu menggunakan posisinya untuk memperkuat penguasaan teknologi, meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam negeri, memperluas mitra investasi, dan mengembangkan energi yang lebih bersih.
Pada akhirnya, persoalan industri nikel bukan soal perlu atau tidaknya hilirisasi dilanjutkan. Kebijakan ini tetap penting untuk mendorong industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Namun, keberhasilannya perlu diukur lebih jauh daripada pertumbuhan investasi dan jumlah fasilitas pengolahan.
Menjadi salah satu produsen nikel terbesar dunia tidak otomatis menjadikan Indonesia pihak yang paling diuntungkan. Pertanyaannya bukan hanya seberapa banyak nikel yang mampu diproduksi, tetapi seberapa besar kendali Indonesia atas industri yang dibangun dari kekayaan alamnya sendiri. Kemandirian ekonomi juga berarti mampu menguasai teknologi, menentukan arah industri, dan memastikan pertumbuhan tidak menciptakan ketergantungan baru.
