Pragmatis vs Solidaris: Turki dan Jerman dalam Menyikapi Perang Rusia–Ukraina

Perang Ukraina-Rusia menjadi sebuah perang yang lama di era modern ini. Perang bisa menyebabkan adanya krisis ekonomi, terutama mengenai energi minyak mentah yang bisa meningkat fluktuatif sekitar 70-74% dampak perang. Hal ini menyebabkan kenaikan harga minyak sekitar US$37.14 per barel menurut WTI dan US$41.49 per barel menurut Brent. Dengan ketidakstabilan energi ini menyebabkan krisis di wilayah Eropa, menjadikan Rusia sebagai negara yang mengancam keamanan regional.

NATO, yang merupakan organisasi keamanan regional menindak tegas dengan adanya perang yang dilakukan oleh Rusia yang ingin menguasai wilayah Ukraina. Beberapa negara Uni Eropa, salah satunya adalah Jerman memberikan ultimatum keras kepada Rusia untuk menghentikan perang selama 30 hari. Berbagai ancaman yang dilakukan oleh Uni Eropa kepada Rusia menjadikan tekanan kepada Rusia untuk tidak mengganggu kedaulatan negara Ukraina sebagai negara.

Di sisi lain, Turki yang juga merupakan anggota NATO justru berbeda dalam menanggapi peperangan yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Perbedaan ini mungkin perlu dipertanyakan, bagaimana hal tersebut bisa terjadi meskipun kedua negara merupakan anggota NATO?

Kilas Balik Perang Ukraina-Rusia

Perang Ukraina-Rusia ini terjadi cukup lama sejak tahun 2014, dimana adanya penguasaan wilayah Donetsk dan Luhansk oleh separatis pro-Rusia yang juga didukung oleh Rusia melawan pasukan keamanan Ukraina. Lalu dilanjutkan pada tahun 2021, yaitu Ukraina yang berkeinginan untuk bergabung dengan salah satu organisasi keamanan regional untuk berhubungan erat dengan Uni Eropa. Keinginan Ukraina ini mengakibatkan adanya dilema keamanan Rusia meningkat karena adanya ekspansi NATO yang berdekatan dengan wilayah Rusia.

Dalam menanggapi hal tersebut, Rusia sebagai negara besar memberikan sebuah peringatan kepada Ukraina serta Uni Eropa untuk tidak melakukan kedekatan karena Ukraina merupakan wilayah keamanan Rusia. Namun, hal tersebut tidak dibenarkan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dengan tetap menegaskan bahwa Ukraina akan bergabung dengan Uni Eropa terutama NATO sebagai negara yang berdiri sendiri tanpa bantuan Rusia.

Dengan adanya tanggapan tersebut, pada 24 Februari 2022 Rusia secara resmi melakukan invasi skala besar langsung terhadap Ukraina di wilayah Kyiv dengan beberapa serangan rudal yang langsung menghantam secara besar-besaran. Selain itu juga, Rusia juga melakukan invasi terhadap wilayah Luhansk dan Donetsk kembali untuk menguasai wilayah tersebut.

Kebijakan dan Sikap Turki

Turki merupakan sebuah negara di wilayah Eropa yang berbatasan langsung dengan Asia dengan letak geografis yang strategis serta merupakan salah satu anggota NATO sejak tahun 1952. Dalam menangani perang Ukraina-Rusia, Turki memiliki hubungan erat dengan Ukraina saat konflik awal dengan menjual pesawat tanpa awak yaitu drone “Bayraktar TB2” kepada Ukraina yang diproduksi oleh perusahaan swasta Turki. Selain itu, Turki juga melakukan penutupan Selat Dardanella dan Bosporus yang terletak di Istanbul. Penutupan selat ini dilakukan karena desakan Ukraina untuk membatasi pergerakan angkatan laut Rusia untuk melakukan konflik. Turki berani melakukan hal tersebut sesuai dengan Konvensi Montreux tahun 1936 dalam mengatur selat strategis tersebut.

Dengan melakukan tindakan tersebut, Turki sebagai salah satu anggota NATO tidak ikut dalam melakukan sanksi berat kepada Rusia. Hal ini dikarenakan Turki memiliki ketergantungan dengan Rusia dalam bidang politik ekonomi. Salah satu kerjasama Turki-Rusia saat itu adalah pembangunan PLTN Akkuyu dengan kisaran $20 Miliar yang bisa menghasilkan 4.800 megawatt (MW) di Akkuyu. Pembangunan ini menjadikan salah satu alasan utama Turki tidak memberikan sanksi secara langsung kepada Rusia.

Turki menghadapi sebuah ketidakpastian dalam pembangunan yang dilakukan bersama Rusia di wilayahnya karena adanya peperangan dengan Ukraina. Turki secara langsung menjadi penengah dari perang Ukraina-Rusia yang masih berlangsung hingga saat ini. Turki datang sebagai mediator tidak hanya datang mendukung kedaulatan Ukraina, namun juga sebagai langkah strategis untuk menjaga hubungan bersama Rusia dalam kerjasama ekonomi.

Kebijakan dan Sikap Jerman

Jerman merupakan sebuah salah satu negara yang berpengaruh di Uni Eropa, terutama NATO karena menjadi salah satu elemen pertahanan kuat di kawasan. Berbeda dengan Turki, Jerman mendukung beberapa paket sanksi internasional secara langsung kepada Rusia atas invasinya kepada Ukraina. Paket sanksi internasional yang didukung oleh Jerman sebagai Uni Eropa kepada Rusia atas aneksasi di wilayah Ukraina, yakni sanksi ekonomi berupa pembatasan teknologi, pembekuan perjalanan dan pembatasan sektor perdagangan di sektor energi dan lainnya.

Dalam bidang pertahanan dan militer, Jerman memberikan bantuan dana kepada Ukraina berupa persenjataan militer senilai US$500 Juta dari Amerika Serikat dibawah inisiatif Priority Ukraine Requirements List (PURL). “Dukungan Jerman untuk Ukraina tidak akan berhenti. Kami telah membuat keputusan, mencapai kesepakatan pertahanan dan mengamankan pendanaan tepat waktu sehingga Ukraina dapat terus bergantung sepenuhnya pada kami di masa mendatang,” kata Scholz.

Dengan kebijakan Jerman ini, menunjukkan bahwa Jerman sebagai kekuatan utama Uni Eropa dalam menjaga stabilitas kawasannya dari adanya ancaman Rusia di wilayah Eropa Timur. Meskipun begitu, sanksi ekonomi kepada Rusia dan bantuan peralatan militer kepada Ukraina masih menjadi awal untuk mendukung dan menjaga keamanan regional Eropa.

Pada akhirnya, Turki dan Jerman yang memiliki kesamaan latar belakang yakni sebagai anggota NATO, kedua negara tersebut memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi konflik di wilayah Eropa Timur tersebut. Turki yang memilih pragmatis realistis dengan mendukung Ukraina dan menjaga hubungan erat dengan Rusia sebagai keseimbangan kepentingan nasionalnya dan Jerman yang memilih solidaritas di kawasan Uni Eropa dengan mendukung Ukraina dan mengecam keras Rusia dengan memberikan dan mendukung adanya sanksi ekonomi kepada Rusia bersama negara Uni Eropa.