Pendidikan Yang Baik Mempengaruhi Politik yang Bersih

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang, Anggota Departemen Sumber Daya Manusia HIMPUNAN MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PAMULANG
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari WAHYUDIN tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Kemajuan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam dan perkembangan teknologinya, tetapi juga oleh kualitas pendidikan yang diberikan kepada masyarakatnya. Namun, hingga saat ini, pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ketimpangan fasilitas, kualitas tenaga pengajar, perubahan kurikulum, serta biaya pendidikan menjadi beberapa masalah yang menghambat terciptanya pendidikan yang merata dan berkualitas.
Sebagai generasi Z, kami melihat bahwa pendidikan masih sering dianggap sebagai persoalan yang dapat dikesampingkan, padahal pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Bagaimana Indonesia dapat menjadi negara maju jika akses pendidikan belum merata, kualitas pembelajaran masih berbeda-beda, dan arah kebijakan pendidikan belum memberikan kepastian jangka panjang?
1. Ketimpangan Infrastruktur Pendidikan
Salah satu persoalan utama pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di kota-kota besar, banyak sekolah memiliki fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari ruang kelas yang memadai hingga akses teknologi digital. Sebaliknya, sejumlah wilayah pedesaan dan daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan bangunan sekolah, fasilitas belajar, jaringan internet, bahkan akses transportasi.
Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memang menjadi tantangan dalam pemerataan pembangunan. Namun, hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi sebagian anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang lebih sulit dibandingkan anak-anak lainnya. Masih adanya siswa yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan perlu menjadi prioritas pemerintah.
Kami percaya bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan belajar yang sama, tanpa dibatasi oleh tempat tinggal maupun kondisi ekonomi keluarganya. Pemerintah harus mempercepat pembangunan sekolah, memperbaiki fasilitas yang rusak, menyediakan akses internet, dan memastikan tersedianya sarana transportasi yang mendukung kegiatan belajar.
2. Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pengajar
Persoalan berikutnya adalah kualitas dan kesejahteraan guru yang belum merata. Sebagus apa pun kurikulum yang diterapkan, keberhasilan pendidikan tetap bergantung pada kemampuan tenaga pengajar dalam menyampaikan materi, membimbing siswa, dan membangun lingkungan belajar yang berkualitas.
Guru memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir, karakter, dan kemampuan generasi muda. Namun, persoalan kesejahteraan, terutama bagi sebagian guru honorer, masih menjadi perhatian. Ketika tenaga pengajar menghadapi keterbatasan ekonomi dan kurang mendapatkan dukungan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kenyamanan serta keberlangsungan profesi mereka.
Bagaimana kita dapat mengharapkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi jika kesejahteraan orang-orang yang mendidiknya belum mendapatkan perhatian yang layak?
Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan guru melalui sistem pengupahan yang layak, peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, serta pemerataan penempatan tenaga pengajar. Menghargai guru bukan sekadar memberikan penghormatan secara simbolis, melainkan memastikan mereka memperoleh hak dan dukungan yang sesuai dengan tanggung jawabnya.
3. Kurikulum yang Terus Berubah Tanpa Arah yang Jelas
Perubahan kurikulum merupakan bagian dari upaya menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Namun, perubahan yang terlalu sering tanpa evaluasi dan persiapan yang matang berpotensi menimbulkan kebingungan bagi guru, siswa, maupun pihak sekolah.
Kurikulum seharusnya memiliki tujuan jangka panjang yang jelas, mulai dari meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperkuat literasi, mengembangkan kreativitas, hingga mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja dan perkembangan teknologi.
Pendidikan tidak seharusnya hanya berfokus pada pergantian sistem atau nama kurikulum. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara terbuka, melibatkan guru dan tenaga pendidikan, serta mempertimbangkan kebutuhan siswa sebelum menerapkan perubahan besar.
Kami menginginkan sistem pendidikan yang konsisten, adaptif, dan berorientasi pada masa depan, bukan sistem yang terus berubah tanpa memberikan dampak nyata bagi kualitas pendidikan.
4. Pendidikan Gratis yang Belum Sepenuhnya Meringankan Beban Masyarakat
Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Namun, bagi sebagian keluarga, biaya pendidikan masih menjadi beban yang cukup besar. Meskipun terdapat program pendidikan gratis, keluarga masih dapat menghadapi pengeluaran untuk seragam, transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan belajar lainnya.
Beban tersebut dapat menjadi hambatan bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Akibatnya, kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tidak selalu ditentukan oleh kemampuan dan kemauan mereka untuk belajar, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi keluarganya.
Kami mempertanyakan mengapa pendidikan yang seharusnya menjadi jalan untuk memperbaiki kesejahteraan justru masih dapat menjadi beban bagi masyarakat.
Pemerintah perlu memastikan bahwa program pendidikan gratis benar-benar mengurangi biaya yang harus ditanggung keluarga, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Transparansi penggunaan anggaran pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah, beasiswa, serta pengawasan terhadap pungutan di sekolah perlu diperkuat agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar karena keterbatasan ekonomi.
5. Ketimpangan Kualitas Sekolah Negeri dan Swasta
Perbedaan kualitas antara sekolah negeri dan swasta juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Sebagian sekolah swasta memiliki fasilitas lengkap dan tenaga pengajar yang memadai, tetapi biaya pendidikannya relatif tinggi. Sementara itu, kualitas sekolah negeri dapat berbeda-beda bergantung pada fasilitas, tenaga pengajar, pengelolaan, dan dukungan anggaran yang tersedia.
Kondisi tersebut berpotensi memperbesar kesenjangan sosial. Siswa dari keluarga mampu memiliki lebih banyak pilihan sekolah, sedangkan siswa dari keluarga kurang mampu mungkin harus menerima keterbatasan fasilitas yang tersedia di lingkungan mereka.
Pendidikan tidak seharusnya menjadi ruang yang mempertegas perbedaan kelas sosial. Sekolah negeri harus memperoleh dukungan yang cukup agar mampu memberikan pembelajaran berkualitas, sementara sekolah swasta juga perlu mendapatkan ruang untuk berkontribusi dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kami menginginkan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan berkembang bagi seluruh siswa, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar biaya pendidikan lebih tinggi.
6. Pendidikan sebagai Jalan Menuju Kesejahteraan
Pendidikan memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendidikan yang berkualitas, seseorang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Pendidikan juga dapat memperluas kesempatan berkarier, meningkatkan produktivitas, dan membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan.
Dampak pendidikan tidak hanya dirasakan dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang kesehatan dan kehidupan sosial. Masyarakat yang memperoleh pendidikan dan literasi yang baik cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami informasi kesehatan, mengenali informasi yang keliru, serta mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang memadai.
Sebaliknya, rendahnya akses terhadap pendidikan dan informasi dapat memperbesar kerentanan masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa.
Kami membayangkan Indonesia dengan sumber daya manusia yang unggul, masyarakat yang sejahtera, dan kesempatan kerja yang lebih luas. Namun, cita-cita tersebut sulit diwujudkan apabila pendidikan masih belum merata dan kualitasnya belum terjamin.
7. Pendidikan dan Kemajuan Teknologi
Di tengah perkembangan teknologi digital, pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong inovasi. Negara yang memiliki sumber daya manusia berkualitas akan lebih siap mengembangkan teknologi, melakukan penelitian, menciptakan lapangan kerja baru, dan bersaing dalam perekonomian global.
Kemajuan teknologi tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat digital atau jaringan internet. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengembangkan teknologi secara produktif.
Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia perlu memperkuat literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Sekolah dan perguruan tinggi harus menjadi ruang bagi generasi muda untuk berinovasi, bukan sekadar tempat untuk menghafal materi dan mengejar nilai.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dapat dinikmati oleh siswa di berbagai wilayah, bukan hanya mereka yang tinggal di kota besar. Dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi alat untuk memperkecil kesenjangan pendidikan, bukan justru memperlebar jurang antara masyarakat yang memiliki akses dan yang tidak.
8. Tuntutan Manifesto Politik Gen Z
Sebagai generasi yang akan menghadapi masa depan Indonesia, kami tidak ingin pendidikan hanya menjadi janji dalam kampanye politik atau sekadar angka dalam laporan pembangunan. Pendidikan harus menjadi prioritas nyata dalam setiap kebijakan pemerintah.
Melalui manifesto politik ini, kami menyampaikan beberapa tuntutan.
Pertama, pemerintah harus mempercepat pemerataan infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah pedesaan, daerah terpencil, dan wilayah yang masih kekurangan fasilitas belajar.
Kedua, pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan guru serta memastikan pemerataan kualitas dan kompetensi tenaga pengajar di seluruh Indonesia.
Ketiga, pemerintah harus membangun kebijakan kurikulum yang terarah, konsisten, dan berkelanjutan melalui evaluasi yang melibatkan guru, siswa, orang tua, serta tenaga pendidikan.
Keempat, pemerintah harus memperkuat akses pendidikan yang terjangkau dengan memastikan program pendidikan gratis benar-benar mengurangi beban biaya keluarga, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Kelima, pemerintah harus mengurangi kesenjangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta agar setiap siswa memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Keenam, pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, memperluas akses beasiswa, serta memperkuat hubungan antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat maupun dunia kerja.
Ketujuh, pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan digital dan perkembangan teknologi dapat diakses secara merata sehingga seluruh generasi muda memiliki kesempatan untuk berkembang dan berinovasi.
Penutup: Pendidikan Bukan Pilihan, Melainkan Prioritas
Pendidikan adalah fondasi untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Rendahnya kualitas pendidikan dapat berdampak pada berbagai sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga kemampuan masyarakat menghadapi perkembangan teknologi.
Kami, sebagai bagian dari generasi Z, percaya bahwa masa depan Indonesia tidak dapat dibangun hanya melalui pembangunan fisik atau pertumbuhan ekonomi. Kemajuan bangsa harus dimulai dari pembangunan manusia melalui pendidikan yang berkualitas dan merata.
Bayangkan jika setiap anak Indonesia memiliki akses terhadap sekolah yang layak. Bayangkan jika setiap guru memperoleh kesejahteraan yang pantas. Bayangkan jika setiap siswa dapat melanjutkan pendidikan tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi. Bayangkan jika generasi muda Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, menciptakan inovasi, dan membangun masa depan mereka sendiri.
Semua itu bukan sekadar angan-angan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang tepat, anggaran yang dikelola secara bertanggung jawab, serta komitmen pemerintah yang berkelanjutan.
Kami menolak anggapan bahwa pendidikan merupakan persoalan yang dapat dikesampingkan. Kami menuntut pendidikan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga berkualitas, terjangkau, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Pendidikan bukan beban negara, melainkan investasi bagi masa depan bangsa. Pendidikan bukan hak istimewa bagi mereka yang mampu, melainkan hak yang harus diperjuangkan bagi setiap warga negara.
Inilah manifesto politik generasi Z: menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, memperjuangkan kesetaraan kesempatan, dan membangun Indonesia melalui sumber daya manusia yang unggul.
Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana negara mendidik generasinya hari ini.
