Suporter Yogyakarta dan Imajinasi tentang Persatuan

Guru Bimbingan dan Konseling SMP Muhammadiyah 1 Berbah, pernah berkuliah di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
·waktu baca 11 menit
Tulisan dari Karunia Kalifah Wijaya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Di Yogyakarta, percakapan tentang persatuan antarsuporter membuka kemungkinan baru dalam kehidupan politik warga. Di tengah keresahan terhadap kondisi negara dan dugaan praktik premanisme untuk membungkam aksi massa, kelompok-kelompok yang selama ini dipisahkan oleh rivalitas sepak bola mulai menemukan alasan untuk berdiri di barisan yang sama. Pertanyaannya, apakah solidaritas yang tumbuh dari tribun mampu berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih besar?
Manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membangun solidaritas melalui cerita tentang siapa dirinya dan kelompok mana yang menjadi bagian dari kehidupannya. Kita menciptakan simbol, mempertahankan tradisi, dan mewariskan ingatan kolektif hingga sesuatu yang sebenarnya dibentuk oleh kesepakatan sosial terasa seperti bagian alamiah dari kehidupan. Identitas memberikan rasa memiliki, tetapi pada saat yang sama dapat menciptakan batas yang memisahkan kita dari orang lain. Di sinilah paradoks kehidupan manusia bermula: sesuatu yang membuat kita merasa terhubung juga dapat menjadi alasan untuk saling menjauh.
Sepak bola menyediakan contoh yang menarik tentang bagaimana identitas kolektif bekerja. Sebuah klub bukan sekadar sebelas pemain yang mengejar bola di lapangan, melainkan simbol yang menampung kebanggaan, kenangan, loyalitas, dan pengalaman emosional lintas generasi. Stadion menjadi ruang tempat ribuan orang yang tidak saling mengenal dapat merasakan dirinya sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, solidaritas di dalam kelompok terkadang dibangun bersamaan dengan permusuhan terhadap kelompok lain. Warna yang semula menjadi sumber kebanggaan dapat berubah menjadi garis pemisah, sementara rivalitas yang seharusnya menjadi bagian dari kegembiraan sepak bola terkadang merembes ke dalam hubungan sosial di luar stadion.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, identitas tersebut hidup dalam sejarah kelompok suporter seperti Brajamusti, The Maident, Brigata Curva Sud (BCS), Slemania, Paserbumi, dan Curva Nord Famiglia Bantul. Masing-masing memiliki tradisi, simbol, dan pengalaman kolektif yang membentuk cara mereka memahami dunia sepak bola. Karena itu, munculnya percakapan mengenai persatuan, ajakan berkumpul, dan upaya konsolidasi lintas kelompok menjadi fenomena yang patut diperhatikan. Yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar kemungkinan berakhirnya permusuhan lama, melainkan kemampuan manusia untuk meninjau ulang batas identitas yang selama ini dianggap tidak dapat ditembus.
Ketika ajakan berserikat dan berkumpul mulai beredar melalui media sosial, akun komunitas, maupun laskar, muncul sebuah pertanyaan yang lebih besar daripada urusan sepak bola: narasi macam apa yang membuat kelompok-kelompok dengan sejarah rivalitas berbeda mulai membayangkan masa depan bersama? Mungkin jawabannya terletak pada kesadaran bahwa manusia tidak pernah hanya memiliki satu identitas. Seseorang dapat menjadi pendukung klub tertentu sekaligus menjadi pekerja, pelajar, warga Yogyakarta, dan warga negara yang memiliki persoalan serupa dengan orang-orang yang selama ini dianggap sebagai rivalnya. Identitas tidak harus dihapus untuk membangun persatuan; yang diperlukan adalah memperluas kesadaran tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkaran solidaritas kita.
Dalam konteks ini, persatuan antarsuporter dapat dibaca sebagai kemungkinan pergeseran dari solidaritas yang eksklusif menuju solidaritas kewargaan. Loyalitas kepada klub tidak lagi menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan siapa yang layak dibela dan siapa yang harus dijauhi. Ketika persoalan publik mulai menyentuh kehidupan bersama, batas-batas lama dapat dipertanyakan tanpa harus menghilangkan sejarah masing-masing kelompok. Persatuan menjadi bermakna bukan karena semua orang memiliki warna yang sama, melainkan karena mereka menyadari bahwa perbedaan warna tidak menghapus kepentingan bersama. Inilah titik ketika rivalitas berpotensi kehilangan dominasinya atas cara manusia membayangkan hubungan sosial.
Yogyakarta, Kekuasaan, dan Krisis Ruang Demokrasi
Yogyakarta memiliki posisi istimewa dalam imajinasi masyarakat Indonesia. Ia sering diasosiasikan dengan pendidikan, kebudayaan, toleransi, tradisi intelektual, dan sejarah perlawanan. Namun, setiap masyarakat memiliki kecenderungan untuk mempercayai cerita baik tentang dirinya sendiri. Identitas sebagai kota pendidikan tidak otomatis membebaskan Yogyakarta dari persoalan ketidakadilan, sebagaimana reputasi sebagai ruang kebudayaan tidak menjamin bahwa seluruh praktik kekuasaan di dalamnya selalu menghormati kebebasan warga. Justru sebuah kota perlu diuji melalui cara ia memperlakukan orang-orang yang berani berbeda pendapat.
Ukuran demokrasi bukan seberapa sering pemerintah berbicara tentang harmoni, melainkan seberapa jauh warga dapat menyampaikan ketidaksetujuan tanpa harus hidup dalam ketakutan. Harmoni yang lahir melalui dialog memiliki makna berbeda dari ketenangan yang tercipta karena orang memilih diam akibat ancaman. Keduanya mungkin tampak serupa di permukaan, tetapi memiliki fondasi yang bertolak belakang. Dalam masyarakat demokratis, perbedaan dikelola melalui argumentasi, hukum, dan mekanisme pertanggungjawaban. Dalam masyarakat yang terintimidasi, keheningan justru dapat menjadi tanda bahwa sebagian warga merasa tidak lagi memiliki ruang aman untuk menyampaikan kritik.
Persoalan ini menjadi semakin serius ketika muncul dugaan praktik premanisme yang digunakan untuk membubarkan atau menekan aksi massa di Yogyakarta. Setiap dugaan keterlibatan individu, organisasi, atau elite tertentu harus diuji melalui bukti yang dapat diverifikasi, bukan disimpulkan berdasarkan kemarahan atau prasangka. Namun, kebutuhan akan verifikasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanyaan mendasar tentang kebebasan sipil. Jika intimidasi dan kekerasan digunakan untuk menghalangi warga menyampaikan pendapat, persoalannya bukan hanya benturan di jalanan, melainkan juga menyangkut kemampuan masyarakat mengawasi kekuasaan.
Premanisme menjadi persoalan yang lebih berbahaya ketika diduga memperoleh perlindungan, pembiaran, atau dukungan dari pihak yang memiliki pengaruh politik. Dalam situasi semacam itu, kekerasan berpotensi berubah menjadi instrumen untuk menciptakan ketakutan, menghalangi kritik, dan mempersempit ruang partisipasi masyarakat. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah siapa yang diuntungkan ketika warga takut berkumpul, siapa yang memperoleh keuntungan ketika kritik berhasil dibungkam, dan siapa yang bertanggung jawab ketika kekerasan membuat masyarakat berpikir dua kali sebelum menyuarakan tuntutannya. Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan kekuasaan tetap dapat diperiksa.
Dalam situasi seperti ini, kesadaran politik suporter memperoleh relevansinya. Persoalan kebebasan berpendapat tidak mengenal batas warna klub, sementara intimidasi terhadap seorang warga dapat menjadi peringatan bagi warga lainnya. Jika hari ini seseorang dibungkam karena menyampaikan kritik, besok orang lain mungkin mengalami hal serupa dengan alasan yang berbeda. Kesadaran bahwa keamanan dan kebebasan merupakan kepentingan bersama dapat menjadi dasar untuk membangun solidaritas lintas kelompok. Dengan demikian, politik tidak lagi dipahami sebatas perebutan jabatan atau pertarungan partai, tetapi sebagai perjuangan untuk menentukan bagaimana kehidupan bersama seharusnya diatur dan bagaimana kekuasaan harus dibatasi.
Yogyakarta United
Pengalaman Istanbul memberikan gambaran menarik tentang kemungkinan perubahan tersebut. Pada 2013, Turki mengalami gelombang demonstrasi yang bermula dari penolakan terhadap rencana pembangunan di kawasan Gezi Park, Istanbul. Penanganan aparat terhadap demonstran turut memperluas kemarahan publik, sehingga protes berkembang menjadi gerakan yang mempersoalkan berbagai aspek pemerintahan dan demokrasi. Di tengah dinamika tersebut, para pendukung klub-klub yang memiliki rivalitas sengit, termasuk Galatasaray, Fenerbahçe, dan Beşiktaş, menemukan ruang untuk berdiri bersama. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu gambaran penting tentang bagaimana identitas suporter dapat berhubungan dengan gerakan sosial.
Dokumenter Istanbul United merekam perjumpaan yang sebelumnya sulit dibayangkan dalam kultur sepak bola Turki. Para pendukung klub yang terbiasa mempertahankan identitas dan rivalitas masing-masing dapat berada dalam ruang perjuangan yang sama ketika persoalan di luar stadion menjadi cukup mendesak. Mereka tidak harus berhenti menjadi pendukung klubnya untuk menyadari bahwa mereka juga merupakan warga yang memiliki kepentingan terhadap ruang publik dan arah kehidupan politik. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa identitas kolektif tidak selalu bersifat tetap. Dalam situasi tertentu, manusia dapat mengaktifkan identitas lain yang selama ini berada di belakang identitas kelompoknya.
Pelajaran penting dari Istanbul bukanlah bahwa rivalitas sepak bola secara otomatis melahirkan gerakan demokratis. Suporter bukan kelompok yang seragam, dan tidak semua bentuk mobilisasi massa menghasilkan perubahan yang lebih adil. Pelajaran yang lebih mendasar adalah bahwa jaringan sosial yang dibangun melalui sepak bola dapat menjadi modal untuk menciptakan solidaritas yang melampaui batas klub. Pengalaman berorganisasi, membangun komunikasi, mengumpulkan sumber daya, dan menggerakkan anggota dapat diarahkan untuk memperjuangkan persoalan publik. Namun, kemampuan tersebut baru bermakna secara demokratis ketika disertai komitmen terhadap kebebasan, akuntabilitas, dan penolakan terhadap kekerasan.
Apakah Yogyakarta dapat mengalami letupan serupa? Kemungkinan itu terbuka, tetapi tidak dapat dipastikan hanya dari ramainya percakapan di media sosial. Kondisi politik, sejarah gerakan, dan relasi antarkelompok di Yogyakarta memiliki karakteristik sendiri. Istanbul United bukan cetak biru yang dapat disalin begitu saja, melainkan pembanding untuk memahami bahwa batas-batas sosial dapat berubah ketika orang menemukan alasan yang lebih besar untuk bekerja sama. Pertanyaan yang relevan bukan apakah suporter Yogyakarta akan menjadi seperti suporter Istanbul, melainkan apakah mereka mampu menemukan prinsip bersama yang cukup kuat untuk mengubah hubungan antarkelompok tanpa menghapus identitas masing-masing.
Di sinilah tantangan terbesar persatuan tersebut berada. Musuh bersama memang dapat mempercepat terbentuknya solidaritas, tetapi tidak selalu mampu mempertahankannya. Jika persatuan hanya dibangun berdasarkan kemarahan terhadap elite tertentu atau penolakan terhadap satu peristiwa, ia dapat kehilangan arah ketika situasi berubah. Kemarahan dapat membuat orang berkumpul, tetapi tidak cukup untuk membangun gerakan yang bertahan lama. Karena itu, solidaritas perlu berkembang dari sekadar penolakan menjadi agenda bersama: melindungi kebebasan sipil, menolak intimidasi, mendampingi korban kekerasan, memperkuat literasi politik, serta menuntut pertanggungjawaban terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan.
Dari Letupan Menuju Gerakan
Percakapan mengenai persatuan yang beredar melalui media sosial merupakan titik awal yang penting, tetapi bukan ukuran akhir keberhasilan sebuah gerakan. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, mempertemukan kelompok yang berjauhan, dan membuka ruang bagi gagasan yang sebelumnya sulit dibicarakan. Namun, ruang digital juga dapat menciptakan ilusi bahwa solidaritas telah terbentuk hanya karena sebuah unggahan mendapatkan banyak perhatian. Seseorang dapat membagikan poster persatuan tanpa benar-benar membangun kepercayaan dengan kelompok lain. Sebuah komunitas dapat mengeluarkan pernyataan sikap tanpa memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa anggotanya memahami tujuan dan konsekuensi dari keputusan tersebut.
Karena itu, keberhasilan konsolidasi perlu diukur melalui sesuatu yang lebih konkret daripada jumlah unggahan atau besarnya massa dalam satu demonstrasi. Apakah kelompok-kelompok yang berbeda mulai saling mendengarkan? Apakah mereka dapat merumuskan prinsip bersama dan menyepakati cara mengambil keputusan? Apakah anggota di akar rumput dilibatkan dalam proses tersebut? Apakah mereka mampu memeriksa informasi sebelum menyebarkannya dan menjaga solidaritas ketika muncul perbedaan pendapat? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak menghasilkan gambaran yang dramatis, tetapi justru menentukan apakah sebuah momentum dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan.
Suporter memiliki modal sosial yang tidak kecil untuk memasuki ruang tersebut. Jaringan komunikasi, pengalaman mengelola komunitas, kemampuan mobilisasi, dan tradisi solidaritas merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk memperkuat partisipasi warga. Namun, modal sosial bukanlah jaminan bahwa suatu gerakan akan selalu membawa dampak positif. Jaringan yang kuat juga dapat digunakan untuk menekan pihak lain, menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, atau membangun loyalitas yang menutup ruang kritik. Karena itu, gerakan suporter yang ingin memperjuangkan demokrasi perlu menunjukkan prinsip tersebut dalam cara mereka mengorganisasi diri: transparan dalam pengambilan keputusan, terbuka terhadap kritik, menolak intimidasi, dan tidak membenarkan kekerasan atas nama tujuan yang dianggap baik.
Independensi juga menjadi syarat penting. Gerakan yang mengatasnamakan kepentingan warga harus mampu menentukan sikapnya sendiri, termasuk ketika kritik diarahkan kepada pihak yang secara politik dianggap dekat. Mereka tidak perlu menjadi perpanjangan tangan partai politik untuk menyuarakan ketidakadilan, sebagaimana mereka tidak harus menghindari seluruh persoalan politik demi mempertahankan citra netral. Ada perbedaan mendasar antara tidak terikat pada kepentingan partisan dan menolak mengambil sikap terhadap pelanggaran hak warga. Sebuah komunitas dapat memiliki anggota dengan pilihan politik yang beragam, tetapi tetap sepakat bahwa kebebasan berpendapat harus dilindungi dan kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, pertanyaan bagi Brajamusti, The Maident, BCS, Slemania, Paserbumi, dan Curva Nord Famiglia Bantul bukan hanya apakah mereka dapat berdiri bersama dalam satu barisan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah mereka mampu mempertahankan solidaritas setelah demonstrasi berakhir, perhatian publik berpindah, dan masing-masing kelompok kembali pada rutinitasnya. Persatuan yang matang bukanlah keadaan ketika semua orang menyukai hal yang sama, melainkan kemampuan untuk terus bekerja sama meskipun perbedaan tetap ada. Jika solidaritas hanya bertahan selama ancaman terlihat, rivalitas lama dapat dengan mudah mengambil alih kembali ruang yang sempat terbuka.
Mungkin kita sedang menyaksikan sebuah kemungkinan, bukan sebuah kepastian. Percakapan di media sosial belum tentu berkembang menjadi gerakan besar, dan persatuan yang dibayangkan hari ini belum tentu bertahan menghadapi perbedaan pada masa mendatang. Namun, kemungkinan itu sendiri memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa hubungan antarkelompok tidak harus selamanya ditentukan oleh sejarah rivalitas. Ketika orang-orang yang dahulu saling berhadapan mulai mempertanyakan batas-batas lama, mereka sedang membuka ruang bagi cara baru untuk memahami diri sendiri dan masyarakatnya. Perubahan sosial sering kali bermula dari keberanian membayangkan sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil.
Jika suatu hari para suporter Yogyakarta benar-benar mampu membangun solidaritas yang melampaui kepentingan klub, sejarah mungkin tidak akan mengingatnya hanya sebagai peristiwa perdamaian antarsuporter. Ia dapat menjadi bagian dari kisah tentang bagaimana warga belajar melindungi ruang demokrasi melalui kerja sama lintas identitas. Stadion akan tetap menjadi tempat menyanyikan lagu, mempertahankan kebanggaan, dan merayakan sepak bola. Namun, kehidupan politik berlangsung jauh lebih lama daripada sembilan puluh menit pertandingan. Ketika kebebasan warga dipertaruhkan, pertanyaan tentang siapa yang kita dukung perlu diperluas menjadi pertanyaan tentang masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun.
Sebab, pada akhirnya, identitas yang kuat tidak seharusnya membuat manusia kehilangan kemampuan untuk mengenali sesamanya. Loyalitas tidak harus berakhir menjadi permusuhan, dan perbedaan tidak harus menjadi penghalang bagi solidaritas. Jika tribun mampu mengajarkan kesetiaan kepada sebuah lambang, mungkin kini saatnya kesetiaan itu menemukan makna yang lebih luas: kesetiaan terhadap prinsip bahwa tidak seorang pun boleh kehilangan haknya untuk bersuara hanya karena pendapatnya bertentangan dengan kepentingan pihak yang berkuasa. Barangkali, dari sanalah perjalanan dari rivalitas menuju kesadaran politik benar-benar dimulai.
