Epidemi Sunyi Depresi Psikososial

Ilustrasi PHK di Singapura. Foto: khak/Shutterstock

Melonjak! Hormon kortisol bertambah setiap hari, dan stres meningkat. Beberapa waktu terakhir, kecemasan membayangi. Paparan informasi di media memberitakan, bagaimana ekonomi rontok dan badai PHK terjadi, sementara itu politik bobrok dengan berulang kali korupsi terjadi. Sebuah krisis besar merayap masuk ke ruang jiwa: epidemi sunyi depresi.

Berdasarkan data global (WHO, 2022), diketahui bahwa satu dari delapan orang di dunia hidup dengan gangguan mental, dimana depresi dan kecemasan menempati urutan teratas. Secara nasional, (Kemenkes, 2023), memperlihatkan secara konsisten tren eskalasi gangguan depresi signifikan, terutama pada kelompok usia produktif.

Ironisnya, dalam wacana struktural persoalan krisis tersebut sering direduksi sebagai kelemahan mental, kurangnya daya juang (resilience), atau sekadar tren diagnosis mandiri di media sosial. Sudah saatnya, berhenti menyalahkan individu. Depresi massal bukanlah anomali klinis semata, melainkan buah pahit dari tekanan psikososial akibat struktur ekonomi dan politik eksploitatif.

Otak yang Bertahan Hidup

Secara sosiologis, dunia memasuki era masyarakat precariat, kelas pekerja yang hidup dalam kerentanan eksistensial tanpa kepastian pekerjaan dan jaminan sosial (Standing, 2011). Fleksibilitas ekonomi gigs -pekerja lepas berkontrak pendek, menanggung seluruh beban risiko.

Kondisi ketidakpastian, secara harfiah merusak biologi manusia. Berdasarkan Robert Sapolsky (2017), ketika manusia dihadapkan pada ancaman kronis, seperti ketakutan atas ancaman yang dapat terjadi di masa depan, otak akan terus berada dalam mode bertahan hidup (survival mode).

Paparan hormon stres jangka panjang, menggerus korteks prefrontal, mematikan fungsi kognitif, dan pada akhirnya bermanifestasi menjadi gangguan depresi mayor. Meminta individu untuk tidak depresi, di tengah ancaman kemiskinan struktural adalah sebuah kemustahilan.

Biopolitik Ruang Privat

Dalam kerangka filosofis, cara masyarakat modern merespons isu kesehatan mental sangat dipengaruhi logika Biopolitik yang digagas Michel Foucault (1978). Dalam kacamata kekuasaan dan kapitalisme, kewarasan didefinisikan sempit sebagai kemampuan tubuh untuk tetap produktif menghasilkan nilai ekonomi.

Ketika publik mengalami burnout atau depresi, sistem merespons dengan medikalisasi: memberikan resep antidepresan atau sesi terapi, agar bisa segera kembali produktif. Sistem secara struktural menolak mengevaluasi regulasi yang toksik.

Tekanan psikososial, berdasarkan Jürgen Habermas (1987), diperparah dengan kolonisasi dunia-kehidupan (colonization of the lifeworld). Dimana ruang privat, keluarga, dan waktu istirahat yang seharusnya menjadi suaka bagi pemulihan batin, terjajah oleh imperatif ekonomi.

Budaya hustle culture dan keterhubungan gawai (always-on culture), membuat batas spasial personal runtuh. Kehilangan ruang hampa untuk bernapas. Digital detox bukan pilihan, bersikap bak burung unta membenamkan kepala ke dalam pasir, seolah terbebas dari bahaya.

Keadilan Distributif

Karena akar masalah bersifat struktural, solusi atas epidemi sunyi depresi tidak bisa disandarkan pada healing atau mengikuti seminar motivasi berbayar mahal. Sejalan John Rawls (1971), melalui keadilan distributif menegaskan negara yang adil menjamin kesetaraan peluang bagi warga.

Ketika akses terhadap lingkungan sehat, aman dan layak secara manusiawi, serta atas ruang publik hijau menenangkan, termasuk layanan konseling psikologis, tidak mampu dipenuhi sebagai syarat dasar minimal kehidupan bersama, maka negara telah gagal memenuhi kontrak sosialnya.

Kesehatan mental adalah isu politik mutlak. Kebijakan publik harus diarahkan untuk membongkar sumber tekanan psikososial warga. Hal ini mensyaratkan reformasi berbagai sektor: dari revisi regulasi hak istirahat (right to disconnect), kebijakan tata ruang kota dan ruang interaksi sosial, hingga kepastian alokasi anggaran kesehatan psikologi klinis di penjuru negeri.

Epidemi sunyi depresi tidak bisa dihentikan, dengan perintah bersyukur atau lebih tangguh. Tanpa intervensi kebijakan dalam menjinakkan sistem sosial politik dan ekonomi yang eksploitatif, serta menyediakan jaring pengaman sosial, seolah kita sedang menunggu bom waktu demografi. Kewarasan, bukanlah komoditas yang harus dibeli, melainkan hak asasi yang wajib dilindungi.