Di Balik Kaca Etalase: Ruang Sunyi, Cermin Peradaban dan Identitas Bangsa

Saya Yunisa Maharani Agustin seorang Mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas Pamulang.
ยทwaktu baca 2 menit
Tulisan dari Yunisa Maharani Agustin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Di tengah aktivitas masyarakat Kota Rangkasbitung, berdiri sebuah museum yang diresmikan pada 11 Februari 2018 dan menempati bangunan cagar budaya peninggalan kolonial Belanda yang selesai dibangun pada tahun 1923. Museum Multatuli Rangkasbitung merupakan museum sejarah yang mengangkat tema kolonialisme dan perjuangan anti-kolonialisme di Indonesia, khususnya di wilayah Lebak. Melalui berbagai koleksi dan penyajian informasi yang komprehensif, museum ini menggambarkan dinamika penjajahan pada masa lampau, sistem kolonial yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, serta proses munculnya kesadaran nasional yang menjadi landasan perjuangan menuju kemerdekaan. Dengan demikian, museum ini tidak hanya menyajikan fakta sejarah, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme kolonialisme serta proses runtuhnya sistem tersebut melalui gerakan nasionalisme.
Di dalam museum terdapat beberapa ruang pamer yang menyajikan beragam koleksi dan informasi historis, mulai dari kisah kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, perkembangan aktivitas perdagangan dan ekspedisi maritim, penerapan sistem tanam paksa (cultuurstelsel), hingga rangkaian peristiwa penting yang terjadi di wilayah Lebak. Selain menyimpan berbagai artefak dan dokumentasi sejarah, Museum Multatuli berfungsi sebagai sarana edukasi yang mendorong pengunjung untuk memahami perjalanan sejarah Indonesia secara lebih kritis. Kehadiran museum ini menjadi media refleksi atas pengalaman kolonialisme, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta pentingnya menjaga kesadaran sejarah sebagai bagian dari identitas bangsa.

Di Museum Multatuli juga dipamerkan replika pakaian Raden Adipati Karta Natanegara yang menjabat sebagai Bupati Lebak kedua pada periode 1830 hingga 1865. Sebelum menjabat sebagai bupati, ia merupakan seorang demang di Jasinga, Bogor. Sosok Karta Natanegara dikenal melalui penggambaran praktik penyalahgunaan kekuasaan yang diabadikan dalam novel Max Havelaar karya Multatuli. Pengangkatannya sebagai Bupati Lebak tidak terlepas dari kebijakan kolonial Belanda yang menerapkan strategi politik adu domba atau divide et impera sebagai upaya mempertahankan kekuasaan. Setelah menghadapi perlawanan sengit dari Nyimas Gamparan, pemerintah kolonial berusaha memperkuat pengaruhnya di wilayah Lebak dengan memberikan jabatan dan kekuasaan kepada kalangan elite lokal. Dalam proses tersebut, Karta Natanegara diangkat sebagai Bupati Lebak menggantikan Pangeran Sendjaya R. Djamil yang dipaksa mengundurkan diri oleh pemerintah kolonial. Replika pakaian yang dipamerkan di museum menjadi salah satu media edukasi yang merepresentasikan dinamika pemerintahan kolonial serta kompleksitas hubungan antara penguasa Belanda dan elite pribumi pada masa itu.
Ruang ketiga menyajikan pembahasan mengenai penerapan sistem tanam paksa atau cultuurstelsel, yaitu kebijakan kolonial yang menjadi salah satu instrumen utama eksploitasi ekonomi di Hindia Belanda. Pada ruangan ini, komoditas kopi ditampilkan sebagai representasi utama dari pemanfaatan sumber daya alam dan tenaga kerja masyarakat pribumi untuk memenuhi kepentingan ekonomi pemerintah kolonial. Budidaya kopi tidak hanya digambarkan sebagai aktivitas pertanian, tetapi juga sebagai simbol ketimpangan hubungan antara pemerintah kolonial dan masyarakat yang berada di bawah kekuasaan kolonial.
Melalui berbagai panel informasi, arsip, ilustrasi, dan dokumentasi sejarah, pengunjung diajak memahami mekanisme pelaksanaan sistem tanam paksa yang mewajibkan masyarakat mengalokasikan sebagian lahan pertaniannya untuk menanam komoditas ekspor, sehingga kebutuhan pangan mereka sendiri sering kali terabaikan. Kebijakan tersebut memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi pemerintah kolonial dan pasar Eropa, namun di sisi lain menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat pribumi. Dampak tersebut meliputi meningkatnya kemiskinan, kerja paksa, beban pajak yang tinggi, ancaman kelaparan, serta terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Melalui penyajian tersebut, ruang ketiga memberikan pemahaman mengenai bagaimana sistem tanam paksa menjadi salah satu bentuk eksploitasi kolonial yang meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
Meskipun mengusung nama Museum Multatuli, museum ini tidak hanya berfokus pada sosok Multatuli, tetapi juga dirancang sebagai ruang edukasi yang mengangkat sejarah kolonialisme dan lahirnya gerakan antikolonial di Indonesia. Alur pameran diawali dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa, seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda, ke Nusantara sejak abad ke-16, kemudian berlanjut pada pembahasan mengenai sistem kolonial, berbagai bentuk perlawanan masyarakat, hingga proses lahirnya Republik Indonesia. Melalui penyajian tersebut, museum memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika sejarah kolonialisme beserta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
Museum ini dipersembahkan untuk mengenang Edward Douwes Dekker yang lebih dikenal dengan nama pena Multatuli, seorang pejabat kolonial Belanda yang pernah menjabat sebagai Asisten Residen di Lebak pada tahun 1856. Selama menjalankan tugasnya, Multatuli menyaksikan berbagai praktik ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam sistem pemerintahan kolonial. Pengalaman tersebut mendorongnya menulis novel Max Havelaar, sebuah karya sastra yang mengkritik praktik kolonialisme dan sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Novel ini kemudian menjadi salah satu karya yang berpengaruh dalam membuka perhatian dunia terhadap penderitaan masyarakat pribumi akibat kebijakan kolonial.
