DPR dan Hilangnya jarak Kritis terhadap Pemerintahan

Ilustrasi gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Foto oleh <a href="https://unsplash.com/id/@dinosapta?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Dino Januarsa</a> di <a href="https://unsplash.com/id/foto/pemandangan-udara-bangunan-kota-di-siang-hari-X-2Q1RSteVY?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Demokrasi tidak dirancang agar hubungan antarkekuasaan selalu berjalan seiring. Adanya lembaga yang mengawasi dan lembaga yang diawasi justru mencegah kekuasaan menumpuk di satu tangan. Prinsip itu kini diuji oleh makin dominannya koalisi pemerintah di parlemen. Ketika perbedaan sikap antarfraksi di DPR kian sulit ditemukan, pengawasan terhadap pemerintah berpotensi melemah. Masalahnya bukan semata besarnya koalisi, melainkan hilangnya jarak kritis DPR terhadap pemerintah. Dampaknya tidak berhenti pada relasi antarlembaga, tetapi merembet ke kualitas kebijakan dan undang-undang, terutama bila proses pembentukannya mengabaikan prosedur dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation).

Dalam ketatanegaraan Indonesia, checks and balances menjadi landasan untuk membatasi kekuasaan. Pasal 20A UUD 1945 membekali DPR dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk untuk mengimbangi kekuasaan Presiden. Namun praktik politik menunjukkan bahwa koalisi pendukung pemerintah yang sangat besar dapat menggeser keseimbangan itu. Ketika mayoritas kekuatan politik di parlemen berada di barisan yang sama dengan pemerintah, DPR berisiko kehilangan sikap kritisnya. Lembaga yang seharusnya mengontrol eksekutif bisa berubah menjadi pihak yang lebih sering menyetujui kebijakan pemerintah tanpa pengujian yang memadai.

Kondisi ini berkaitan dengan kecenderungan kartelisasi partai politik, yakni situasi ketika partai yang seharusnya bersaing justru berkompromi demi mengamankan kekuasaan dan akses. Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, mengingatkan dalam keterangannya pada tanggal 28 Oktober 2026) bahwa besarnya dukungan politik di parlemen tidak menjamin pemerintahan berjalan efektif dan demokratis. Jika kompromi elite lebih diutamakan daripada fungsi representasi, persaingan politik berisiko kehilangan makna. Stabilitas yang terbentuk pun dapat menjadi semu, karena kepentingan elite lebih dominan daripada aspirasi masyarakat.

Salah satu akibatnya adalah melemahnya pengawasan DPR. Padahal, instrumen pengawasannya tersedia: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak itu seharusnya menjadi sarana untuk meminta penjelasan, menyelidiki kebijakan, dan menyatakan sikap atas persoalan publik. Tetapi bila sebagian besar fraksi dekat secara politik dengan pemerintah, penggunaannya mudah tersandera kepentingan koalisi. Jadi persoalannya bukan kurangnya kewenangan, melainkan kemauan politik untuk menggunakannya.

Dalam kondisi itu, pengawasan bisa menyusut menjadi sekadar pemenuhan kewajiban kelembagaan. Penilaian terhadap anggaran dan kebijakan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada kebutuhan masyarakat, tetapi ikut dipengaruhi keinginan menjaga hubungan dengan pemerintah. Padahal, perbedaan sikap antara eksekutif dan legislatif adalah hal wajar dalam demokrasi. Perbedaan itulah yang membuat kebijakan diuji, ditimbang, dan dipertanggungjawabkan sebelum diterapkan. Jika ruang kritik terus menyempit, keputusan publik akan lebih banyak ditentukan lewat kesepakatan elite yang belum tentu mencerminkan kepentingan masyarakat.

Melemahnya pengawasan pada akhirnya ikut memengaruhi kualitas undang-undang. Bila fungsi kontrol dan kritik tidak berjalan optimal, pembahasan rancangan undang-undang berisiko berlangsung tanpa pengujian substansi yang cukup dan terburu-buru. Kritik semacam ini mengemuka dalam pembentukan UU TNI (UU No. 3 Tahun 2025). Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai prosesnya tertutup dan terburu-buru. Mahkamah Konstitusi, dalam putusan pengujian formil, menolak seluruh permohonan dengan menilai DPR dan pemerintah telah memfasilitasi partisipasi publik. Perbedaan penilaian tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi publik dalam legislasi masih menyisakan perdebatan, terutama soal sejauh mana masukan masyarakat benar-benar diperhitungkan. Sebab, meaningful participation sebagaimana dirumuskan MK dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 menuntut masyarakat diberi kesempatan untuk didengar, dipertimbangkan pendapatnya, dan memperoleh penjelasan atas masukan yang disampaikan.

Situasi ini setidaknya menimbulkan dua persoalan dalam praktik ketatanegaraan. Pertama, meningkatnya ketergantungan pada Mahkamah Konstitusi sebagai penguji akhir undang-undang. Ketika proses legislasi dinilai belum mampu mengakomodasi kepentingan publik secara memadai, judicial review menjadi salah satu saluran konstitusional untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945. Gejalanya tampak pada angka perkara. Berdasarkan Laporan Tahunan MK 2025, MK menangani 366 perkara pengujian undang-undang sepanjang 2025, tertinggi sepanjang sejarahnya dan naik dari 240 perkara pada 2024. UU TNI sendiri menjadi undang-undang yang paling banyak diuji dengan 20 permohonan. Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, menyebut lonjakan ini sebagai alarm bagi proses legislasi, dan mengaitkannya dengan pola pembentukan undang-undang yang dinilainya buruk sejak 2019. Meski demikian, angka ini tidak semata-mata mencerminkan lemahnya pengawasan DPR. Meningkatnya kesadaran konstitusional masyarakat juga ikut berperan.

Kedua, akuntabilitas pembentukan kebijakan melemah. Undang-undang yang berdampak luas semestinya lahir dari proses yang terbuka dan memperhitungkan beragam kepentingan. Bila tidak, kebijakan yang dihasilkan rawan menimbulkan persoalan hukum, ketidakpastian, hingga penolakan publik.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari seberapa besar dukungan parlemen yang dimiliki pemerintah. Yang lebih penting adalah sejauh mana DPR menjaga independensi dan menjalankan fungsi pengawasannya. DPR bukan sekadar lembaga yang menyetujui kebijakan pemerintah, melainkan wakil rakyat yang bertanggung jawab mengawasi kekuasaan. Ketika fungsi itu terus melemah dan parlemen lebih banyak mengikuti arah eksekutif, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antarlembaga negara, tetapi masa depan demokrasi konstitusional Indonesia.