Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Hidup-Mati Bangsa Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Pangan Dr. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. (Foto: Kumparan.com)

Ada kata-kata mutiara bernilai emas yang melampaui zamannya. Diucapkan lebih dari tujuh dekade silam, pesannya tetap menggema dalam kehidupan bangsa Indonesia hari ini. Kata-kata mutiara itu lahir dari kesadaran bahwa kemerdekaan terasa tidak berarti tanpa kemampuan negara memenuhi kebutuhan paling mendasar rakyatnya: pangan.

Pada 27 April 1952, Presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno, menyampaikan pidato saat peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor, yang kelak berubah nama menjadi Institute Pertanian Bogor.

Di hadapan para undangan, Bung Karno mengingatkan tentang arti penting persediaan makanan rakyat bagi masa depan bangsa dan negara. Pidato tersebut kemudian dikenal melalui ungkapan yang melegenda: “Masalah pangan adalah masalah hidup matinya bangsa.”

Pernyataan itu bukan sekadar peringatan mengenai kebutuhan makan sehari-hari. Bung Karno melihat pangan sebagai fondasi kemerdekaan, kekuatan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan sebuah bangsa. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya memiliki landasan kokoh untuk membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Tujuh puluh empat tahun kemudian, pesan tersebut menemukan relevansinya dalam tugas Dr. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengemban tanggung jawab mengoordinasikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, ketersediaan, keterjangkauan, dan ketahanan pangan nasional.

Pangan hadir di meja makan setiap keluarga, menentukan daya beli rumah tangga, menopang produktivitas masyarakat, serta memengaruhi stabilitas sosial dan perekonomian. Karena itu, pengelolaannya membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan banyak sektor, merumuskan strategi yang tepat, dan memastikan kebijakan menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat.

Dari Pesan Bung Karno ke Agenda Strategis Nasional

Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan kemandirian pangan. Tanah yang subur, iklim tropis, wilayah pertanian yang luas, serta kekayaan laut menyediakan beragam sumber pangan bagi masyarakat. Tantangannya terletak pada kemampuan mengelola potensi tersebut secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Peningkatan produksi perlu berjalan beriringan dengan perbaikan distribusi, penguatan cadangan pangan, stabilitas harga, dan pemerataan akses masyarakat. Hasil panen yang melimpah akan memberikan manfaat optimal apabila petani memperoleh harga yang layak, sementara konsumen dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Di sinilah peran Menteri Koordinator Bidang Pangan menjadi sangat strategis. Tugasnya mencakup penyelarasan kebijakan kementerian dan lembaga, penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, serta pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha dan masyarakat.

Pada rapat terbatas di Istana Merdeka September 2025, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan agenda optimalisasi lahan pertanian produktif dan pembukaan lahan sawah baru sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi pangan nasional. Dua pendekatan tersebut memperlihatkan pentingnya peningkatan hasil dari lahan yang telah tersedia sekaligus pengembangan kapasitas produksi.

Optimalisasi lahan produktif dapat didukung melalui perbaikan irigasi, penggunaan benih berkualitas, mekanisasi pertanian, pengelolaan pola tanam, dan pemanfaatan teknologi. Pengembangan lahan baru memerlukan kajian kesesuaian tanah, ketersediaan air, perlindungan lingkungan, serta perhitungan ekonomi yang matang.

Kedua pendekatan itu membutuhkan dukungan lintas sektor. Kebijakan pertanian harus terhubung dengan penyediaan pupuk, pembiayaan, sarana produksi, penyerapan hasil panen, pergudangan, dan transportasi. Tanpa keterpaduan tersebut, peningkatan produksi berisiko menghadapi hambatan pada tahap berikutnya.

Dengan demikian, strategi pangan nasional dikembangkan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dari hulu ke hilir sebagai satu ekosistem, dari lahan produksi hingga meja makan keluarga Indonesia.

Kepemimpinan yang Menyatukan Banyak Kepentingan

Sektor pangan mempertemukan berbagai kepentingan. Petani mengharapkan harga jual yang layak, konsumen membutuhkan bahan pokok yang terjangkau, pemerintah daerah memerlukan dukungan infrastruktur, sedangkan pelaku usaha membutuhkan kepastian regulasi dan kelancaran distribusi.

Semua kepentingan tersebut saling berhubungan. Kebijakan yang hanya berorientasi pada produksi belum cukup apabila hasil panen sulit dipasarkan. Sebaliknya, pengendalian harga bagi konsumen perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha para produsen.

Menko Pangan Zulkifli Hasan memegang peran koordinatif untuk mempertemukan kepentingan tersebut dalam satu kerangka kebijakan pemerintah. Kemampuan menggerakkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha menjadi kunci sukses dalam menjalankan mandat kepemimpinannya.

Keberhasilan Kemenko Bidang Pangan pada akhirnya terletak pada hasil nyata. Produksi yang meningkat, distribusi yang semakin efisien, harga yang terkendali, pendapatan produsen yang membaik, dan akses masyarakat terhadap pangan bergizi menjadi indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian. Semua ini bermuara pada ketahanan dan kemandirian pangan bangsa Indonesia.

Memimpin dengan Keteladanan, Bergerak dan Turun ke Lapangan

Gaya kepemimpinan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan tampak memadukan kerja di lapangan, koordinasi lintas kementerian, dan percepatan pelaksanaan program pemerintah. Ketiganya saling melengkapi dalam menghadapi persoalan pangan yang melibatkan banyak sektor dan kepentingan masyarakat.

Salah satu ciri yang menonjol ialah kerja di lapangan memeriksa langsung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah. Pada Juli 2026, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa sekitar separuh waktunya dalam sepekan digunakan untuk turun ke lapangan. Dalam kegiatan Rembuk Tani di Mamuju, Sulawesi Barat, ia berdialog dengan petani mengenai ketersediaan pupuk dan harga gabah.

Pertanyaan sederhana mengenai kelancaran pupuk dan harga hasil panen menyentuh persoalan mendasar yang menentukan keberlangsungan usaha tani. Bagi petani, kebijakan pangan bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Kebijakan tersebut hadir dalam biaya produksi, hasil panen, harga jual, dan pendapatan yang dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pendekatan serupa terlihat dalam Rembuk Tani di Desa Pambulaa Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, pada 7 Oktober 2026. Dalam kegiatan itu, Zulkifli Hasan berdialog dengan petani mengenai peningkatan produktivitas pertanian. Pemerintah juga menyerahkan bantuan simbolis tiga ton pupuk urea dan NPK non-subsidi kepada kelompok tani setempat.

Kunjungan lapangan memberi ruang bagi pemerintah untuk mendengar pengalaman produsen sekaligus melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan program pemerintah.

Berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan di bawa Menko Pangan Zulkifli Hasan ke rapat koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah. Persoalan pupuk berkaitan dengan kebijakan pertanian dan distribusi. Harga gabah berhubungan dengan produksi, penyerapan hasil panen, serta pengelolaan cadangan pangan. Sementara itu, keterjangkauan bahan pokok dipengaruhi oleh perdagangan, transportasi, dan kondisi pasar.

Menteri Koordinator perlu memastikan seluruh unsur tersebut bergerak dalam arah yang selaras. Forum koordinasi menjadi penting apabila menghasilkan keputusan yang jelas, menetapkan pihak yang bertanggung jawab, dan menyediakan mekanisme pemantauan pelaksanaan.

Inovasi: Menghubungkan Pangan dengan Ekonomi Desa

Inovasi kebijakan pangan tidak selalu berbentuk mesin baru atau teknologi canggih. Inovasi juga dapat lahir dari cara pemerintah menghubungkan program, mempertemukan produsen dengan pembeli, memperpendek rantai distribusi, dan menciptakan pasar yang lebih pasti bagi hasil pertanian.

Salah satu peluang strategis terletak pada sinergi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Keduanya dapat membentuk hubungan produktif antara kebutuhan pangan masyarakat dan kegiatan ekonomi desa.

Pada Juli 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan melaporkan bahwa Program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok pangan lokal, termasuk badan usaha milik desa, koperasi, kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong penguatan sinergi program tersebut dengan koperasi desa agar hasil produksi masyarakat memperoleh penyerapan pasar yang lebih luas.

Gagasan ini memiliki dimensi ekonomi yang penting. Kebutuhan bahan pangan untuk program pemerintah dapat menjadi peluang pasar bagi produsen lokal. Petani sayuran memperoleh kesempatan memasok kebutuhan dapur pelayanan gizi, peternak dapat memperluas pasar telur dan daging, sedangkan pembudi daya ikan memiliki peluang memasok hasil panen kepada penyedia makanan.

Koperasi desa dapat mengambil peran dalam pengumpulan hasil produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan pemasaran. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi berpotensi menjadi penghubung antara produsen kecil dan pembeli dalam jumlah besar.

Menko Pangan Zulkifli Hasan juga mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai simpul distribusi pangan di tingkat masyarakat. Fungsi tersebut dapat memperkuat ketersediaan pasokan sekaligus membuka peluang pengendalian biaya distribusi.

Sinergi MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi ekosistem ekonomi yang produktif. Program ini membantu menciptakan permintaan, produsen lokal menyediakan pasokan pangan, dan koperasi menghubungkan keduanya melalui mekanisme usaha produktif.

Ini merupakab inovasi yang signifikan bagi ketahanan pangan: Sinergi MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menghubungkan pemenuhan kebutuhan gizi dengan penguatan ekonomi desa/kelurahan.

Pangan Lokal sebagai Kekuatan Indonesia

Ketahanan pangan bertumpu pada keragaman sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Beras memang menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat, tetapi Indonesia juga mempunyai jagung, sagu, singkong, ubi, sorgum, serta beragam sumber pangan lokal lainnya.

Dalam dialog bersama masyarakat sipil di Wonosobo pada Juli 2026, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya mengembangkan pangan lokal dan memperkuat penyerapan hasil produksi masyarakat melalui MBG serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Zulhas juga menekankan pentingnya pengembangan produksi pangan yang memperhatikan kelestarian lingkungan, termasuk perlindungan air, tanah, dan ekosistem yang menopang produksi.

Pendekatan tersebut membuka ruang bagi setiap daerah untuk mengembangkan potensi pangan unggulan daerah. Daerah yang memiliki potensi sagu dapat memperkuat pengolahan dan pemasarannya. Daerah penghasil singkong dapat mengembangkan produk pangan bernilai tambah. Sentra perikanan dapat memperluas pengolahan ikan, sementara kawasan pertanian dapat memperkuat pasokan sayuran, buah, dan komoditas lainnya.

Diversifikasi pangan menjadikan potensi daerah berkembang dan bernilai tambah. Selain memperluas pilihan konsumsi masyarakat, langkah ini membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas dan membuka peluang berkembangnya ekonomi baru bagi produsen lokal.

Pengembangan pangan lokal tentunya didukung teknologi pengolahan, standar mutu, promosi, akses pembiayaan, dan kepastian pasar. Produk yang berkualitas membutuhkan jaringan distribusi yang mampu menjangkau konsumen secara berkelanjutan.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan, bahwa kekayaan pangan Indonesia akan memberikan manfaat lebih besar apabila setiap daerah memaksimalkan upaya pengembangan produksi komoditas unggulan daerah masing-masing dan peningkatan nilai tambah dari hasil produksinya.

Logistik yang Efisien, Pasokan yang Terjaga

Ketersediaan pangan secara nasional belum otomatis menjamin setiap daerah memperoleh pasokan dengan harga yang wajar. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan jarak antara sentra produksi dan pusat konsumsi. Biaya transportasi, kapasitas penyimpanan, infrastruktur, serta kelancaran arus barang turut memengaruhi harga pangan yang dibayar masyarakat. Karena itu, peningkatan produksi pangan perlu disertai pembenahan logistik.

Medio Juli 2026, Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong transformasi pelabuhan melalui konsep Green and Smart Port untuk meningkatkan efisiensi distribusi pangan. Program Green and Smart Port Initiatives ASRI 2026 yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama IDSurvey Group melibatkan delapan pelabuhan dalam upaya mendorong pengelolaan yang lebih efisien, terdigitalisasi, aman, dan ramah lingkungan.

Pelabuhan memiliki posisi penting dalam rantai pasok pangan nasional. Kelancaran bongkar muat dan pengangkutan memengaruhi waktu pengiriman serta biaya distribusi. Perbaikan tata kelola pelabuhan dapat membantu memperlancar distribusi pangan dari sentra produksi menuju titik konsumsi.

Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pemantauan arus barang, perencanaan kapasitas, dan koordinasi antarpelaku logistik. Pendekatan ramah lingkungan melengkapi agenda efisiensi dengan memperhatikan keberlanjutan operasional.

Inovasi tersebut membutuhkan kerja bersama pengelola pelabuhan, perusahaan angkutan, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga terkait. Keberhasilannya perlu diukur melalui perubahan yang konkret, seperti berkurangnya waktu tunggu, meningkatnya efisiensi pengiriman, dan semakin lancarnya distribusi antardaerah.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, bahwa logistik bukan sekadar urusan pengangkutan. Ia merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang menghubungkan produsen, distributor, pedagang dan masyarakat.

Kedaulatan Pangan dan Martabat Bangsa Indonesia

Pesan Bung Karno mengenai hidup-mati bangsa mengandung dimensi kedaulatan. Indonesia perlu terus meningkatkan kemampuan menjaga kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketika dunia menghadapi perubahan iklim, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan pembatasan ekspor pangan oleh negara produsen.

Kemandirian pangan bukan berarti menutup diri dari perdagangan internasional. Kerja sama dan perdagangan global tetap memiliki peran dalam hubungan antarnegara. Namun, kemampuan mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri meningkatkan kapasitas ketahanan dan kemandirian bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dalam konteks ini, strategi pangan nasional mencakup peningkatan produktivitas pertanian, penguatan peternakan dan perikanan, pengembangan benih berkualitas, perbaikan infrastruktur irigasi, pemanfaatan teknologi, serta pengurangan kehilangan hasil panen. Diversifikasi pangan juga penting agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi melalui sumber yang lebih beragam.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, bahwa program kedaulatan pangan harus berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan sebagai produsen pangan. Petani membutuhkan pendapatan yang layak, peternak memerlukan kepastian pasar, dan nelayan membutuhkan akses distribusi yang efisien.

Selain itu, Zulhas mendorong generasi muda agar dilibatkan di sektor pangan sebagai bidang usaha yang menjanjikan melalui dukungan teknologi, pembiayaan, dan peluang pengembangan produk.

Pada saat yang sama, ketersediaan pangan perlu disertai keterjangkauan dan kualitas gizi. Produksi yang tinggi akan berarti apabila keluarga-keluarga Indonesia mampu membeli makanan bergizi dan anak-anak memperoleh asupan yang mendukung pertumbuhan mereka.

Dengan demikian, kedaulatan pangan menyatukan tiga kepentingan: kemampuan menghasilkan bahan pangan, kemampuan menjamin akses masyarakat terhadap pangan, dan kemampuan meningkatkan ketersedaan pangan secara berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Kepemimpinan yang Berorientasi Dampak Positif yang Nyata

Zulkifli Hasan menjalankan mandat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan dengan mengoptimalkan pengembangan berbagai potensi daerah menjadi bagian sistem pangan nasional yang produktif, tangguh, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Lebih dari tujuh dekade setelah Bung Karno menyampaikan pidato mengenai persediaan makanan rakyat, Indonesia menghadapi tantangan dalam bentuk yang terus berubah, namun pada intinya satu dan sama: Negara harus dapat memastikan setiap keluarga memperoleh pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau.

Tugas itu membutuhkan lebih dari peningkatan produksi. Indonesia memerlukan petani yang sejahtera, distribusi yang efisien, teknologi yang memudahkan pelayanan, tata kelola yang transparan, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Bagi Zulkifli Hasan, amanat sebagai Menko Pangan merupakan tanggung jawab besar untuk menyelaraskan kebijakan pangan lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Keberhasilannya akan tercermin pada kemampuan negara menjaga pasokan, melindungi daya beli masyarakat, memperkuat ekonomi produsen, serta membangun ketahanan dan kedaulatan pangan yang tangguh menghadapi setiap bentuk krisis.

Pesan Bung Karno menjadi pengingat bahwa pangan merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan akan terasa nyata maknanya ketika rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan layak dan bangsa Indonesia memiliki kemampuan menjaga masa depan pangannya secara mandiri.

Di sanalah makna hidup-mati bangsa: pangan bukan semata urusan produksi dan perdagangan, lebih dari itu adalah urusan kemanusiaan, kesejahteraan, kedaulatan, serta nasib masa depan bangsa dan negara Indonesia.